Kudeta Myanmar, Dewan Keamanan PBB Akan Adakan Pertemuan Darurat
Selasa, 02 Februari 2021 - 09:27 WIB
"Dan kami tahu dari pengalaman mereka memahami bahasa sanksi ekonomi," kata Andrews.
"Anda tidak menggulingkan demokrasi yang masih muda. Anda tidak menyerang seluruh orang dengan kudeta militer," serunya.
"Apa yang kami miliki di Myanmar adalah penguncian yang sangat sistematis terhadap orang-orang yang percaya pada demokrasi, yang telah memajukan hak asasi manusia. Para pemimpin pemerintah dari Aung San Suu Kyi dan banyak rekannya dalam penggerebekan dini hari ini, pemutusan komunikasi kemarin (pada hari Minggu) di seluruh negeri, pengurungan para pemimpin yang bisa meningkatkan oposisi di jalanan. Jadi ini benar-benar kudeta. Mereka telah mengunci negara ini," kata pelapor khusus PBB itu.
Terkait pertemuan ini, masih harus dilihat bagaimana China dan Rusia sebagai anggota DK PBB akan bertindak dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Amnesty Internasional Desak Militer Myanmar Segera Bebaskan Suu Kyi
Kedua kekuatan dunia itu sebagian besar melindungi Myanmar dari tindakan signifikan dari DK PBB menyusul tindakan keras militer pada 2017 lalu yang menyebabkan lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.
Rusia dan China sama-sama memiliki hak veto di DK PBB, bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS).
China sejauh ini menolak untuk mengkritik kudeta di Myanmar dan malah meminta semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan.
"Anda tidak menggulingkan demokrasi yang masih muda. Anda tidak menyerang seluruh orang dengan kudeta militer," serunya.
"Apa yang kami miliki di Myanmar adalah penguncian yang sangat sistematis terhadap orang-orang yang percaya pada demokrasi, yang telah memajukan hak asasi manusia. Para pemimpin pemerintah dari Aung San Suu Kyi dan banyak rekannya dalam penggerebekan dini hari ini, pemutusan komunikasi kemarin (pada hari Minggu) di seluruh negeri, pengurungan para pemimpin yang bisa meningkatkan oposisi di jalanan. Jadi ini benar-benar kudeta. Mereka telah mengunci negara ini," kata pelapor khusus PBB itu.
Terkait pertemuan ini, masih harus dilihat bagaimana China dan Rusia sebagai anggota DK PBB akan bertindak dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Amnesty Internasional Desak Militer Myanmar Segera Bebaskan Suu Kyi
Kedua kekuatan dunia itu sebagian besar melindungi Myanmar dari tindakan signifikan dari DK PBB menyusul tindakan keras militer pada 2017 lalu yang menyebabkan lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.
Rusia dan China sama-sama memiliki hak veto di DK PBB, bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS).
China sejauh ini menolak untuk mengkritik kudeta di Myanmar dan malah meminta semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan.
Lihat Juga :