Amnesty Internasional Desak Militer Myanmar Segera Bebaskan Suu Kyi

YANGON - Amnesty Internasional menyebut penangkapan Aung San Suu Kyi oleh militer Myanmar adalah hal yang mengkhawatirkan. Amnesty lalu mendesak militer segera membebaskan pemimpin de facto Myanmar itu.

Suu Kyi dan beberapa pejabat tinggi Myanmar, termasuk Presiden Win Myint, ditangkap dan dibawa pasukan militer dini hari tadi. “

Penangkapan Aung San Suu Kyi, pejabat senior dan tokoh politik lainnya sangat mengkhawatirkan. Kecuali mereka yang ditahan dapat dituntut melakukan tindak pidana yang diakui menurut hukum internasional, mereka harus segera dibebaskan," ucap Wakil Direktur Regional untuk Kampanye Amnesty International, Ming Yu Hah.
Baca Juga: RI Desak Semua Pihak di Myanmar Tahan Diri, Selesaikan Masalah Lewat Dialog

Militer Myanmar, jelasnya, harus mengklarifikasi atas dasar hukum apa mereka ditahan.Menurut Ming, militer juga harus menjamin bahwa hak-hak mereka yang ditangkap dihormati sepenuhnya, termasuk terhadap perlakuan buruk, dan bahwa mereka memiliki akses ke pengacara pilihan mereka sendiri dan keluarga mereka.
Baca Juga: Menhan Israel Sambangi Markas Depths Corps, Ancaman Terselubung ke Iran

"Mereka (militer) harus memastikan keberadaan mereka dan memberi mereka akses ke perawatan medis," ungkapnya dalam sebuah pernyataan yang diterima Sindonews pada Senin (1/2/2021).

"Ini adalah momen yang tidak menyenangkan bagi orang-orang di Myanmar dan mengancam represi militer, dan impunitas yang semakin parah. Penangkapan aktivis politik terkemuka dan pembela HAM secara bersamaan mengirimkan pesan mengerikan bahwa otoritas militer tidak akan mentolerir perbedaan pendapat apa pun di tengah peristiwa yang sedang berlangsung hari ini," sambungnya.

Baca Juga: Rasulullah Tersenyum Melihat Nabi Ini Masuk Surga Sendirian, Siapa Beliau?

Ming mengatakan, Kudeta dan tindakan keras militer sebelumnya di Myanmar telah menyebabkan kekerasan skala besar dan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan.



"Kami mendesak angkatan bersenjata untuk menahan diri, mematuhi hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter dan agar tugas penegakan hukum dapat sepenuhnya dilanjutkan oleh kepolisian pada kesempatan sedini mungkin," ungkapnya.

Baca Juga: Mengucap Bismillah, Jokowi: Bank Syariah Indonesia Saya Nyatakan Resmi Berdiri

Dia juga menyebut bahwa laporan pemadaman telekomunikasi menimbulkan ancaman lebih lanjut bagi penduduk pada waktu yang tidak menentu,terutama saat Myanmar berperang dalam pandemi, dan karena konflik internal melawan kelompok bersenjata menempatkan warga sipil dalam risiko di beberapa bagian negara.

Menurutnya, sangat penting bahwa layanan telepon dan internet lengkap segera dilanjutkan.