Kudeta Myanmar, Dewan Keamanan PBB Akan Adakan Pertemuan Darurat
Selasa, 02 Februari 2021 - 09:27 WIB
Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat membahas kudeta militer di Myanmar. Foto/TASS
NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB akan bertemu untuk membahas perkembangan dan potensi respons internasional terhadap kudeta militer di Myanmar .
Militer merebut kekuasaan dalam serangan pagi hari pada Senin kemarin, menahan anggota pemerintah Myanmar, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi .
Utusan Inggris untuk PBB, yang memegang jabatan presiden bergilir DK PBB untuk bulan Februari, mengatakan ia berharap untuk mengadakan diskusi yang konstruktif.
"Dewan akan melihat berbagai langkah, dengan gagasan menghormati keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemungutan suara dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada wartawan.
"Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan menggerakkan kami menuju tujuan itu," kata Woodward, sambil menambahkan bahwa tidak ada langkah-langkah spesifik yang sedang dibahas saat ini, seperti dikutip dari DW, Selasa (2/2/2021).
Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mengatakan kepada DW bahwa komunitas internasional harus bertindak dalam bahasa yang dimengerti oleh junta militer Myanmar.
"Dan kami tahu dari pengalaman mereka memahami bahasa sanksi ekonomi," kata Andrews.
"Anda tidak menggulingkan demokrasi yang masih muda. Anda tidak menyerang seluruh orang dengan kudeta militer," serunya.
Militer merebut kekuasaan dalam serangan pagi hari pada Senin kemarin, menahan anggota pemerintah Myanmar, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi .
Utusan Inggris untuk PBB, yang memegang jabatan presiden bergilir DK PBB untuk bulan Februari, mengatakan ia berharap untuk mengadakan diskusi yang konstruktif.
"Dewan akan melihat berbagai langkah, dengan gagasan menghormati keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemungutan suara dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada wartawan.
"Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan menggerakkan kami menuju tujuan itu," kata Woodward, sambil menambahkan bahwa tidak ada langkah-langkah spesifik yang sedang dibahas saat ini, seperti dikutip dari DW, Selasa (2/2/2021).
Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mengatakan kepada DW bahwa komunitas internasional harus bertindak dalam bahasa yang dimengerti oleh junta militer Myanmar.
"Dan kami tahu dari pengalaman mereka memahami bahasa sanksi ekonomi," kata Andrews.
"Anda tidak menggulingkan demokrasi yang masih muda. Anda tidak menyerang seluruh orang dengan kudeta militer," serunya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda