Via Surat, Kelompok Anti Korupsi Rusia Minta Biden Sanksi Kolega Putin
Minggu, 31 Januari 2021 - 08:27 WIB
Kelompok anti korupsi Rusia pimpinan tokoh oposisi Alexei Navalny menyerukan Presiden AS Joe Biden jatuhkan sanksi kepada kolega Presiden Vladimir Putin. Foto/sg.news.yahoo.com
MOSKOW - Kelompok anti korupsi Rusia pimpinan tokoh oposisi Alexei Navalny menyerukan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk menjatuhkan sanksi kepada puluhan kolega Presiden Vladimir Putin . Mereka diduga telah melakukan penganiayaan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi.
Vladimir Ashkurov, yang memimpin organisasi nirlaba Rusia yang didirikan oleh Navalny, mengatakan kepada wartawan bahwa ia mengirim surat melalui email kepada pejabat penting pemerintahan Biden termasuk Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Luar Negeri Tony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen.
Seruan sanksi datang setelah puluhan ribu demonstran berpartisipasi dalam aksi protes nasional akhir pekan lalu setelah Navalny ditangkap sesaat dia kembali ke Rusia dari Jerman.
Navalny menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memulihkan diri di Berlin setelah dia diracuni oleh racun saraf. Pemimpin oposisi itu menyalahkan pemerintahan Presiden Vladimir Putin atas peracunannya.
"Selama bertahun-tahun, Alexei Navalny telah mengadvokasi sanksi terhadap individu yang memainkan peran kunci dalam membantu dan bersekongkol dengan Putin dan yang memimpin penganiayaan terhadap mereka yang berusaha untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas dan mengekspos korupsi dalam sistem," bunyi surat itu.
"Sanksi yang ada tidak menjangkau cukup banyak orang yang tepat. Barat harus memberikan sanksi kepada para pembuat keputusan yang telah membuat kebijakan nasional untuk mencurangi pemilihan, mencuri dari anggaran, dan meracuni," sambung surat itu seperti dikutip dari CNBC, Minggu (31/1/2021).
Surat itu mencakup daftar 35 rekan Putin termasuk pengusaha miliarder Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska dan Gennady Timchenko serta sejumlah menteri pemerintah.
Inggris dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada beberapa orang Rusia sebagai respons atas peracunan Navalny tahun lalu. AS belum melakukan hal yang sama, meskipun anggota Kongres telah meminta mantan Presiden Donald Trump untuk melakukannya.
Biden meminta Putin untuk membebaskan Navalny melalui panggilan telepon pribadi dengan presiden Rusia itu. Gedung Putih juga telah memerintahkan komunitas intelijen AS untuk meninjau dugaan keterlibatan Kremlin dalam kasus peracunan Navalny.
"Dia tidak menahan diri untuk menyampaikan keprihatinannya tentang perlakuan terhadap Alexei Navalny dan perlakuannya terhadap pengunjuk rasa," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan pada 28 Januari lalu.
Dalam pidatonya yang tidak terduga pada pertemuan virtual Forum Ekonomi Dunia 27 Januari lalu, presiden Rusia memperingatkan tentang pertarungan "semua melawan semua" jika ketegangan global dan pandemi virus Corona tidak diselesaikan.
Vladimir Ashkurov, yang memimpin organisasi nirlaba Rusia yang didirikan oleh Navalny, mengatakan kepada wartawan bahwa ia mengirim surat melalui email kepada pejabat penting pemerintahan Biden termasuk Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Luar Negeri Tony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen.
Seruan sanksi datang setelah puluhan ribu demonstran berpartisipasi dalam aksi protes nasional akhir pekan lalu setelah Navalny ditangkap sesaat dia kembali ke Rusia dari Jerman.
Navalny menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memulihkan diri di Berlin setelah dia diracuni oleh racun saraf. Pemimpin oposisi itu menyalahkan pemerintahan Presiden Vladimir Putin atas peracunannya.
"Selama bertahun-tahun, Alexei Navalny telah mengadvokasi sanksi terhadap individu yang memainkan peran kunci dalam membantu dan bersekongkol dengan Putin dan yang memimpin penganiayaan terhadap mereka yang berusaha untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas dan mengekspos korupsi dalam sistem," bunyi surat itu.
"Sanksi yang ada tidak menjangkau cukup banyak orang yang tepat. Barat harus memberikan sanksi kepada para pembuat keputusan yang telah membuat kebijakan nasional untuk mencurangi pemilihan, mencuri dari anggaran, dan meracuni," sambung surat itu seperti dikutip dari CNBC, Minggu (31/1/2021).
Surat itu mencakup daftar 35 rekan Putin termasuk pengusaha miliarder Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska dan Gennady Timchenko serta sejumlah menteri pemerintah.
Inggris dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada beberapa orang Rusia sebagai respons atas peracunan Navalny tahun lalu. AS belum melakukan hal yang sama, meskipun anggota Kongres telah meminta mantan Presiden Donald Trump untuk melakukannya.
Biden meminta Putin untuk membebaskan Navalny melalui panggilan telepon pribadi dengan presiden Rusia itu. Gedung Putih juga telah memerintahkan komunitas intelijen AS untuk meninjau dugaan keterlibatan Kremlin dalam kasus peracunan Navalny.
"Dia tidak menahan diri untuk menyampaikan keprihatinannya tentang perlakuan terhadap Alexei Navalny dan perlakuannya terhadap pengunjuk rasa," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan pada 28 Januari lalu.
Dalam pidatonya yang tidak terduga pada pertemuan virtual Forum Ekonomi Dunia 27 Januari lalu, presiden Rusia memperingatkan tentang pertarungan "semua melawan semua" jika ketegangan global dan pandemi virus Corona tidak diselesaikan.
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda