Jelang Lengser, Trump Kembalikan Kuba ke Daftar Sponsor Terorisme
Selasa, 12 Januari 2021 - 16:06 WIB
Jelang lengser, Pemerintah Trump mengembalikan Kuba ke dalam daftar negara sponsor terorisme. Foto/Agri-Pulse
WASHINGTON - Pemerintahan Trump pada hari Senin mengumumkan akan mengembalikan Kuba ke daftar negara sponsor terorisme . Langkah ini diyakini dapat mempersulit upaya apa pun oleh pemerintahan Biden yang akan datang untuk mengendurkan ketegangan dengan Havana seperti di era Obama.
Hanya sembilan hari sebelum Presiden Republik Donald Trump meninggalkan jabatannya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Kuba telah masuk daftar karena berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional dengan menyembunyikan buronan AS dan pemimpin pemberontak Kolombia.
Pompeo juga mengutip dukungan keamanan Kuba yang diperintah Komunis untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang menurutnya telah memungkinkan pemimpin sosialis itu untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan dan menciptakan lingkungan yang permisif bagi teroris internasional untuk hidup dan berkembang di Venezuela.
"Dengan tindakan ini, kami akan sekali lagi meminta pertanggungjawaban pemerintah Kuba dan mengirimkan pesan yang jelas: rezim Castro harus mengakhiri dukungannya terhadap terorisme internasional dan subversi terhadap keadilan AS," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Selasa (12/1/2021).
Dalam pengumuman itu, Pompeo memilih, antara lain, kasus buronan AS yang paling terkemuka di Kuba: Joanne Chesimard, yang melarikan diri ke sana setelah melarikan diri dari penjara New Jersey menyusul hukumannya karena membunuh seorang polisi Negara Bagian New Jersey pada tahun 1973 dan yang mengubah namanya menjadi Assata Shakur.
Pompeo juga mengutuk penolakan Kuba atas permintaan Kolombia untuk mengekstradisi para pemimpin kelompok pemberontak ELN setelah mengklaim bertanggung jawab atas serangan di akademi polisi Bogota pada Januari 2019 yang menewaskan 22 orang.(Baca juga: Arnold Schwarzenegger Samakan Pendukung Trump dengan Nazi )
Para pemimpin Tentara Pembebasan Nasional (ELN), kelompok gerilyawan aktif terbesar di Kolombia, melakukan perjalanan ke Havana sebagai bagian dari negosiasi perdamaian yang runtuh setelah serangan itu.
Kuba telah menerima pujian di masa lalu karena menjadi tuan rumah pembicaraan damai yang berhasil antara pemerintah Kolombia dan mantan tentara pemberontak FARC.
Keputusan ini pun menuai kecaman dari Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez.
"Kami mengutuk AS mengumumkan penunjukan munafik dan sinis #Cuba sebagai Negara yang mensponsori terorisme," kata Rodriguez di Twitter.
"Oportunisme politik AS diakui oleh mereka yang benar-benar prihatin dengan momok terorisme dan korbannya," imbuhnya.
Mengembalikan Kuba ke daftar adalah kemunduran lebih lanjut dari pengenduran ketegangan yang diatur oleh mantan Presiden Demokrat Barack Obama terhadap musuh-musuh lama AS dalam Perang Dingin. Keputusan Obama untuk secara resmi menghapus Kuba dari daftar terorisme pada tahun 2015 merupakan langkah penting untuk memulihkan hubungan diplomatik tahun itu.
Keputusan daftar terorisme itu menyusul peninjauan hukum selama berbulan-bulan, dengan beberapa pakar administrasi mempertanyakan apakah itu dibenarkan, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, berbicara dengan syarat anonim.
Diperlukan pertimbangan hukum yang lebih panjang bagi Presiden Demokrat terpilih Joe Biden untuk membatalkan penunjukan itu.(Baca juga: DPR AS Tekan Pence Pecat Presiden Trump, Siapkan Pemakzulan Kedua )
Trump telah menekan Kuba sejak berkuasa pada 2017, memperketat pembatasan perjalanan dan pengiriman uang AS ke Kuba, dan menjatuhkan sanksi pada pengiriman minyak Venezuela ke pulau itu.
Kebijakan populer Trump di antara populasi Kuba-Amerika yang besar di Florida Selatan, membantunya memenangkan negara bagian itu pada pemilu bulan November lalu meskipun ia kalah dalam pemilihan presiden dari Biden, yang merupakan wakil presiden Obama.
Biden mengatakan selama kampanye pemilihan dia akan segera membatalkan kebijakan Trump di Kuba yang telah merugikan rakyat Kuba dan tidak melakukan apa pun untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.
Tetapi langkah Trump bisa membuat Biden lebih sulit untuk melanjutkan pemulihan hubungan ketika dia menjabat. Suriah, Iran, dan Korea Utara (Korut) adalah negara lain yang berada dalam daftar.
Trump terus memberikan pengumuman sanksi dalam 11 jam terakhir dan tindakan lain terhadap sejumlahh target termasuk Kuba, Venezuela dan Iran. Para pembantu Biden mengatakan beberapa kebijakan itu tampaknya dirancang untuk mengikat tangannya ketika dia dilantik pada 20 Januari nanti.
"Kami telah mencatat manuver menit-menit terakhir ini," kata seorang pejabat Biden. Tim transisi Biden saat sedang meninjau masing-masing kebijakan tersebut.
Senator Partai Demokrat Patrick Leahy, seorang pendukung setia pemulihan hubungan Obama, mengutuk Pompeo atas sebutan yang dipolitisasi secara terang-terangan, dengan mengatakan: "Terorisme domestik di Amerika Serikat menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar bagi orang Amerika."
Masuknya kembali Kuba ke dalam daftar negara sponsor terorisme memiliki makna simbolis yang berat bagi Havana, yang telah lesu selama beberapa dekade di bawah kebijakan AS itu, meskipun tidak jelas seberapa besar dampak praktisnya.
Kebijakan tersebut mengandung larangan atas bantuan ekonomi AS, larangan ekspor senjata AS, kontrol atas barang-barang "penggunaan ganda" dengan aplikasi militer dan sipil, dan persyaratan bahwa Amerika Serikat menentang pinjaman ke Kuba oleh institusi seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
Tetapi banyak dari pembatasan itu sudah ada - atau bahkan telah diperketat oleh Trump - dan embargo ekonomi AS yang telah berlangsung puluhan tahun tetap ada dan hanya dapat dicabut oleh Kongres.(Baca juga: Kuba: AS Lakukan Kampanye Kotor Terhadap Bantuan Medis Kami )
Hanya sembilan hari sebelum Presiden Republik Donald Trump meninggalkan jabatannya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Kuba telah masuk daftar karena berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional dengan menyembunyikan buronan AS dan pemimpin pemberontak Kolombia.
Pompeo juga mengutip dukungan keamanan Kuba yang diperintah Komunis untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang menurutnya telah memungkinkan pemimpin sosialis itu untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan dan menciptakan lingkungan yang permisif bagi teroris internasional untuk hidup dan berkembang di Venezuela.
"Dengan tindakan ini, kami akan sekali lagi meminta pertanggungjawaban pemerintah Kuba dan mengirimkan pesan yang jelas: rezim Castro harus mengakhiri dukungannya terhadap terorisme internasional dan subversi terhadap keadilan AS," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Selasa (12/1/2021).
Dalam pengumuman itu, Pompeo memilih, antara lain, kasus buronan AS yang paling terkemuka di Kuba: Joanne Chesimard, yang melarikan diri ke sana setelah melarikan diri dari penjara New Jersey menyusul hukumannya karena membunuh seorang polisi Negara Bagian New Jersey pada tahun 1973 dan yang mengubah namanya menjadi Assata Shakur.
Pompeo juga mengutuk penolakan Kuba atas permintaan Kolombia untuk mengekstradisi para pemimpin kelompok pemberontak ELN setelah mengklaim bertanggung jawab atas serangan di akademi polisi Bogota pada Januari 2019 yang menewaskan 22 orang.(Baca juga: Arnold Schwarzenegger Samakan Pendukung Trump dengan Nazi )
Para pemimpin Tentara Pembebasan Nasional (ELN), kelompok gerilyawan aktif terbesar di Kolombia, melakukan perjalanan ke Havana sebagai bagian dari negosiasi perdamaian yang runtuh setelah serangan itu.
Kuba telah menerima pujian di masa lalu karena menjadi tuan rumah pembicaraan damai yang berhasil antara pemerintah Kolombia dan mantan tentara pemberontak FARC.
Keputusan ini pun menuai kecaman dari Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez.
"Kami mengutuk AS mengumumkan penunjukan munafik dan sinis #Cuba sebagai Negara yang mensponsori terorisme," kata Rodriguez di Twitter.
"Oportunisme politik AS diakui oleh mereka yang benar-benar prihatin dengan momok terorisme dan korbannya," imbuhnya.
Mengembalikan Kuba ke daftar adalah kemunduran lebih lanjut dari pengenduran ketegangan yang diatur oleh mantan Presiden Demokrat Barack Obama terhadap musuh-musuh lama AS dalam Perang Dingin. Keputusan Obama untuk secara resmi menghapus Kuba dari daftar terorisme pada tahun 2015 merupakan langkah penting untuk memulihkan hubungan diplomatik tahun itu.
Keputusan daftar terorisme itu menyusul peninjauan hukum selama berbulan-bulan, dengan beberapa pakar administrasi mempertanyakan apakah itu dibenarkan, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, berbicara dengan syarat anonim.
Diperlukan pertimbangan hukum yang lebih panjang bagi Presiden Demokrat terpilih Joe Biden untuk membatalkan penunjukan itu.(Baca juga: DPR AS Tekan Pence Pecat Presiden Trump, Siapkan Pemakzulan Kedua )
Trump telah menekan Kuba sejak berkuasa pada 2017, memperketat pembatasan perjalanan dan pengiriman uang AS ke Kuba, dan menjatuhkan sanksi pada pengiriman minyak Venezuela ke pulau itu.
Kebijakan populer Trump di antara populasi Kuba-Amerika yang besar di Florida Selatan, membantunya memenangkan negara bagian itu pada pemilu bulan November lalu meskipun ia kalah dalam pemilihan presiden dari Biden, yang merupakan wakil presiden Obama.
Biden mengatakan selama kampanye pemilihan dia akan segera membatalkan kebijakan Trump di Kuba yang telah merugikan rakyat Kuba dan tidak melakukan apa pun untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.
Tetapi langkah Trump bisa membuat Biden lebih sulit untuk melanjutkan pemulihan hubungan ketika dia menjabat. Suriah, Iran, dan Korea Utara (Korut) adalah negara lain yang berada dalam daftar.
Trump terus memberikan pengumuman sanksi dalam 11 jam terakhir dan tindakan lain terhadap sejumlahh target termasuk Kuba, Venezuela dan Iran. Para pembantu Biden mengatakan beberapa kebijakan itu tampaknya dirancang untuk mengikat tangannya ketika dia dilantik pada 20 Januari nanti.
"Kami telah mencatat manuver menit-menit terakhir ini," kata seorang pejabat Biden. Tim transisi Biden saat sedang meninjau masing-masing kebijakan tersebut.
Senator Partai Demokrat Patrick Leahy, seorang pendukung setia pemulihan hubungan Obama, mengutuk Pompeo atas sebutan yang dipolitisasi secara terang-terangan, dengan mengatakan: "Terorisme domestik di Amerika Serikat menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar bagi orang Amerika."
Masuknya kembali Kuba ke dalam daftar negara sponsor terorisme memiliki makna simbolis yang berat bagi Havana, yang telah lesu selama beberapa dekade di bawah kebijakan AS itu, meskipun tidak jelas seberapa besar dampak praktisnya.
Kebijakan tersebut mengandung larangan atas bantuan ekonomi AS, larangan ekspor senjata AS, kontrol atas barang-barang "penggunaan ganda" dengan aplikasi militer dan sipil, dan persyaratan bahwa Amerika Serikat menentang pinjaman ke Kuba oleh institusi seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
Tetapi banyak dari pembatasan itu sudah ada - atau bahkan telah diperketat oleh Trump - dan embargo ekonomi AS yang telah berlangsung puluhan tahun tetap ada dan hanya dapat dicabut oleh Kongres.(Baca juga: Kuba: AS Lakukan Kampanye Kotor Terhadap Bantuan Medis Kami )
(ber)
tulis komentar anda