Kalah Pilpres AS, Trump Fokus Selamatkan Diri dan Keluarga
Jum'at, 04 Desember 2020 - 10:15 WIB
Namun, pemerintahan Biden tidak bisa menghentikan Kongres yang bisa saja mengajukan usulan penyelidikan kejahatan yang dilakukan Trump. Apalagi Dewan Perwakilan Rakyat AS dikuasai oleh Partai Demokrat.
Trump memang punya privilese atau hak istimewa, antara lain perlindungan dari gugatan hukum—baik perdata maupun pidana saat masih berkuasa. Namun, hak tersebut akan dicabut menyusul kekalahannya dalam pemilihan presiden 2020. Trump akan menjadi warga negara biasa.
"Begitu ia meninggalkan Gedung Putih, atmosfernya akan langsung berubah," ujar Daniel R Alonso, mantan jaksa federal dan jaksa di negara bagian New York kepada BBC. "Tak ada lagi kekuasaan yang bisa membuatnya terlindungi dari investigasi hukum," kata Alonso. (Baca juga: Sri Mulyani geber Aparat Panjak untuk Dongkrak Penerimaan)
Kasus Hukum Trump dan Keluarganya
Reuters melaporkan kantor Departemen Kehakiman AS tengah menyelidiki potensi kejahatan terkait aliran uang ke Gedung Putih terkait pengampunan yang diberikan Trump. Hakim distrik AS Beryl Howell mengungkapkan perintah penyelidikan yang dia sebut sebagai penyelidikan “suap untuk pengampunan”.
Dokumen setebal 18 halaman menampilkan skema penyuapan tetapi tidak menyebut siapa saja yang terlibat. Pejabat Departemen Kehakiman menyatakan tidak ada pegawai pemerintah yang menjadi target penyelidikan. Dugaan suap itu diselidiki setelah adanya seseorang yang menawarkan kontribusi politik untuk ditukar dengan pengampunan presiden. Namun, Trump menyebut penyelidikan itu sebagai berita bohong.
Bukan hanya kasus itu yang terbaru, Ivanka Trump , putri dan penasihat politik Trump, diinterogasi di bawah sumpah karena adanya gugatan hukum mengenai penyalahgunaan dana nirlaba untuk pelantikan Trump sekitar empat tahun lalu. Jaksa Agung Distrik Columbia Karl Racine mengungkapkan dokumen pengadilan tersebut. Gugatan hukum itu, Racine mengklaim bisnis Trump dan entitas lainnya menyalahgunakan dana nirlaba untuk memperkaya keluarga Trump. Komite Pelantikan Presiden berkoordinasi dengan keluarga Trump untuk membayar lebih dalam penyewaan di Trump International Hotel di Washington. (Lihat videonya: Usai Imunisasi, Seorang Balita di Tulang Bawang Meninggal Dunia)
Dalam satu kasus dijelaskan pembayaran senilai USD300.000 untuk menggelar resepsi pribadi di hotel tersebut untuk tiga anak Trump, yakni Donald Jr, Ivanka, dan Eric pada 20 Januari 2017. “Hukum distrik menyatakan nirlaba digunakan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi,” ujar Racine. Gugatan hukum itu meminta pengembalian USD1 juta yang telah mengalir ke bisnis keluarga Trump.
Juru bicara Gedung Putih tidak merespons mengenal hal itu. Namun, komite pelantikan presiden menyatakan keuangan mereka telah diaudit secara independen dan semua uangnya telah digunakan sesuai hukum. Komite pelantikan juga bisa menerima donasi tanpa batas, termasuk dari korporasi. Mereka mendapatkan USD107 juta untuk pelantikan Trump dari seorang investor dan pengusaha properti Thomas Barrack. (Andika H Mustaqim)
Trump memang punya privilese atau hak istimewa, antara lain perlindungan dari gugatan hukum—baik perdata maupun pidana saat masih berkuasa. Namun, hak tersebut akan dicabut menyusul kekalahannya dalam pemilihan presiden 2020. Trump akan menjadi warga negara biasa.
"Begitu ia meninggalkan Gedung Putih, atmosfernya akan langsung berubah," ujar Daniel R Alonso, mantan jaksa federal dan jaksa di negara bagian New York kepada BBC. "Tak ada lagi kekuasaan yang bisa membuatnya terlindungi dari investigasi hukum," kata Alonso. (Baca juga: Sri Mulyani geber Aparat Panjak untuk Dongkrak Penerimaan)
Kasus Hukum Trump dan Keluarganya
Reuters melaporkan kantor Departemen Kehakiman AS tengah menyelidiki potensi kejahatan terkait aliran uang ke Gedung Putih terkait pengampunan yang diberikan Trump. Hakim distrik AS Beryl Howell mengungkapkan perintah penyelidikan yang dia sebut sebagai penyelidikan “suap untuk pengampunan”.
Dokumen setebal 18 halaman menampilkan skema penyuapan tetapi tidak menyebut siapa saja yang terlibat. Pejabat Departemen Kehakiman menyatakan tidak ada pegawai pemerintah yang menjadi target penyelidikan. Dugaan suap itu diselidiki setelah adanya seseorang yang menawarkan kontribusi politik untuk ditukar dengan pengampunan presiden. Namun, Trump menyebut penyelidikan itu sebagai berita bohong.
Bukan hanya kasus itu yang terbaru, Ivanka Trump , putri dan penasihat politik Trump, diinterogasi di bawah sumpah karena adanya gugatan hukum mengenai penyalahgunaan dana nirlaba untuk pelantikan Trump sekitar empat tahun lalu. Jaksa Agung Distrik Columbia Karl Racine mengungkapkan dokumen pengadilan tersebut. Gugatan hukum itu, Racine mengklaim bisnis Trump dan entitas lainnya menyalahgunakan dana nirlaba untuk memperkaya keluarga Trump. Komite Pelantikan Presiden berkoordinasi dengan keluarga Trump untuk membayar lebih dalam penyewaan di Trump International Hotel di Washington. (Lihat videonya: Usai Imunisasi, Seorang Balita di Tulang Bawang Meninggal Dunia)
Dalam satu kasus dijelaskan pembayaran senilai USD300.000 untuk menggelar resepsi pribadi di hotel tersebut untuk tiga anak Trump, yakni Donald Jr, Ivanka, dan Eric pada 20 Januari 2017. “Hukum distrik menyatakan nirlaba digunakan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi,” ujar Racine. Gugatan hukum itu meminta pengembalian USD1 juta yang telah mengalir ke bisnis keluarga Trump.
Juru bicara Gedung Putih tidak merespons mengenal hal itu. Namun, komite pelantikan presiden menyatakan keuangan mereka telah diaudit secara independen dan semua uangnya telah digunakan sesuai hukum. Komite pelantikan juga bisa menerima donasi tanpa batas, termasuk dari korporasi. Mereka mendapatkan USD107 juta untuk pelantikan Trump dari seorang investor dan pengusaha properti Thomas Barrack. (Andika H Mustaqim)
(ysw)
tulis komentar anda