Biden Diyakini Akan Bawa Industri Teknologi AS Terus Tumbuh
Rabu, 02 Desember 2020 - 10:15 WIB
Industri teknologi diperkirakan akan mengalami kemajuan besar di bawah kepemimpinan presiden terpilih Joe Biden. Foto/Reuters
WASHINGTON - Industri teknologi diperkirakan akan mengalami kemajuan besar di bawah kepemimpinan presiden terpilih Joe Biden , setelah terhambat bertahun-tahun oleh kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Namun, Biden tidak akan mampu mencapai titik tersebut tanpa tantangan. Saat ini, sebanyak 32 kelompok buruh, antitrust, dan advokat, mendesak Biden agar tidak jatuh ke pangkuan raksasa teknologi. Mereka berharap Biden lebih bersikap adil. (Baca: Jadikan Sifat tawadhu sebagai Modal Kebahagiaan)
Awal bulan ini, Biden dilaporkan lebih tertarik menunjuk pejabat pemerintah dari kalangan konglomerat perusahaan teknologi dibandingkan kritikus teknologi. Hal itu diyakini akan membuat kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada teknologi.
Sebanyak 32 kelompok mendesak Biden agar tidak menunjuk pejabat eksekutif, pelobi, dan konsultan yang bekerja untuk Facebook, Amazon, Alphabet, Apple, dan Microsoft, demi menghindari ketimpangan kebijakan. Mereka menilai, korporasi teknologi telah merusak ekonomi masyarakat kecil AS.
“Kami meyakini bahwa pemerintah harus menghadapi ancaman monopolistik perusahaan raksasa teknologi,” bunyi surat yang dilayangkan kepada Biden itu, dikutip Reuters. “Bagaimanapun, kami sadar tidak akan mampu berbuat apa-apa jika mereka lah yang mendanai pemerintahanmu.”
Beberapa kelompok yang turut dalam protes itu ialah Public Citizen, American Economic Project, Open Markets Institute, Progressive Democrats of America, Revolving Door Project, dan Athena. Sejauh ini, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, dan Apple menolak berkomentar terkait hal tersebut. (Baca juga: Selama PJJ, Guru Mengaku terkendala Jelaskan materi Pelajaran ke Siswa)
Semua perusahaan teknologi AS, kecuali Microsoft, menghadapi federal dan regional atas tuduhan praktik monopoli atau penyalahgunaan data pengguna. “Kami meyakini penutupan pintu Silicon Valley menuju Gedung Putih akan membantu ekonomi masyarakat AS,” lanjut bunyi surat itu.
Pada Oktober lalu, Biden dilaporkan telah menerima dana bantuan dari perusahaan raksasa teknologi untuk memuluskan kampanye. Para ahli meyakini, donor itu hanyalah strategi untuk melepaskan cengkeraman pemerintah mengingat mereka selalu terjerat hukum dalam 5 tahun terakhir.
Sebelumnya, Biden dikabarkan akan menunjuk Neera Tanden, mantan penasihat Presiden Barack Obama sebagai Menteri Perekonomian (Menko) dan Cecilia Rouse sebagai Kepala Dewan Penasihat Ekonomi.
Biden juga akan mengangkat Wally Adeyemo, penasihat senior ekonomi internasional masa pemerintahan Obama, untuk membantu Menteri Keuangan (Menkeu) Janet Yellen, dengan menunjuknya sebagai Wamenkeu. Ahli ekonomi Jared Bernstein dan Heather Boushey juga direncanakan menjadi anggota Dewan Penasihat Ekonomi. Begitu pun dengan Brian Deese, penasihat senior andalan Obama, yang akan mengepalai Dewan Ekonomi Nasional. (Baca juga: Covid-19 Bisa Sebabkan Gigi Penderita Tanggal)
Sejauh ini, tim transisi Biden menolak berkomentar terkait hal itu. Namun, semua nominasi yang diajukan Biden akan memerlukan persetujuan dari Senat lebih dulu. Para ahli menilai, penyusunan kabinet ekonomi Biden menjadi pusat peperangan antara kelompok sentris dan progresif. Kelompok sentris berharap ekonomi AS akan kompetitif dan berbasis keahlian, sedangkan progresif ingin membentuk kapitalisme yang lebih adil bagi semua pelaku bisnis nasional.
Sama seperti masa Obama pada 2009, tim ekonomi Biden juga akan menghadapi tantangan krisis ekonomi dalam jangka pendek saat menjabat pada 20 Januari 2021. Bedanya, kali ini permasalahan itu muncul akibat wabah virus corona yang memperlebar jurang kekayaan dan mengancam bisnis. Kelompok progresif berjanji akan mengatasi permasalahan ini secara pelan-pelan dan merata. Mereka juga mendesak Biden memerhatikan rakyat kecil.
“Penunjukan kabinet ekonomi saat ini merepresentasikan keanekaragaman, keahlian, dan pengalaman panjang di Washington serta kompetensi dan sanitasi,” ujar Matt Bennett, salah satu pendiri konsultan politik Third Way. Namun, beberapa ahli mempertanyakan penunjukan Deese, pejabat eksekutif BlaclRock Inc. Menurut Jeff Hauser dari Revolving Door Project, Deese akan kebingungan saat sejumlah kebijakan mengancam perusahaannya. (Baca juga: Moeldoko Ungkap Sulitnya Menumpas Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora)
“Dia mungkin akan bolos dalam sebagian besar tugasnya atau memprosesnya tanpa menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Hauser. Selain Deese, anggota lain yang kemungkinan akan menuai kritikan ialah Tanden, kepala think tank Center for American Progress, yang mendukung Hillary Clinton dibanding Bernie Sanders pada pemilihan presiden (Pilpres) 2016. Dia dinilai sebagai ekonom yang berpihak pada sayap kiri.
Rouse, ahli ekonomi dari Princeton University yang fokus mempelajari pendidikan ekonomi dan ketidaksetaraan ekonomi, sangat disukai kelompok progresif. Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Ekonomi. Rouse termasuk orang yang vokal melawan kebijakan ekonomi Trump selama pandemi, termasuk mengkritisi kurangnya bantuan pemerintah kepada para pebisnis kecil. Dia menilai, hal itu kian memperenggang kesejahteraan.
Adeyemo merupakan penasihat senior keamanan nasional Gedung Putih untuk ekonomi internasional, juga tangan kanan mantan Menkeu Jack Lew. Saat ini, dia bekerja sebagai presiden Obama Foundation. Adapun Bernstein pernah menjadi kepala penasihat ekonomi Obama dan membantu AS keluar dari jurang resesi. Dia terkenal dengan kemampuan analisisnya yang detail dan mendalam. (Baca juga: Penawaran Surat Utang Negara Capai Rp94,3 Triliun)
Sekitar 14 juta warga AS yang kini masih menganggur telah menerima bantuan keuangan per bulan dari pemerintah. Namun, bantuan itu akan habis pada 26 Desember nanti. Sementara itu, jumlah kasus Covid-19 terus meningkat sehingga kapan mereka akan kembali bekerja tidak pasti. Biden diyakini akan mencoba membawa masyarakat AS melalui krisis ini tanpa mengabaikan risiko kesehatan.
Penyusunan kabinet ini tidak terlepas dari adanya pengakuan kemenangan dari Trump. Biden kini diperbolehkan mengakses informasi intelijen. Trump mengatakan, seluruh stafnya akan bersikap kooperatif dengan Biden. General Services Administration (GSA) juga menyatakan, Biden saat ini dapat memulai transisi. “Biden kini dapat mengakses seluruh perangkat yang diperlukan untuk proses transisi,” kata Kepala GSA Emily Murphy.
Biden terpilih sebagai Presiden AS setelah memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2020 pada awal November dengan perolehan electoral vote 306 berbanding 232. Biden juga unggul 6 juta suara dalam skala nasional. Namun, Trump menuduh terjadi kecurangan dan melayangkan gugatan hukum. (Lihat videonya: Mari Sukseskan Pilkada Serentak 2020)
“Tapi kami belum menyerah, kami akan terus berjuang,” ujar Trump. Staf pemerintahan Trump mengatakan, tim transisi Biden dapat melakukan interaksi dengan pemerintah saat ini secepatnya. Menurut Kepala Senat Demokrat Chuck Schumer, ini merupakan tanda paling jelas bahwa Trump pesimistis. (Muh Shamil)
Namun, Biden tidak akan mampu mencapai titik tersebut tanpa tantangan. Saat ini, sebanyak 32 kelompok buruh, antitrust, dan advokat, mendesak Biden agar tidak jatuh ke pangkuan raksasa teknologi. Mereka berharap Biden lebih bersikap adil. (Baca: Jadikan Sifat tawadhu sebagai Modal Kebahagiaan)
Awal bulan ini, Biden dilaporkan lebih tertarik menunjuk pejabat pemerintah dari kalangan konglomerat perusahaan teknologi dibandingkan kritikus teknologi. Hal itu diyakini akan membuat kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada teknologi.
Sebanyak 32 kelompok mendesak Biden agar tidak menunjuk pejabat eksekutif, pelobi, dan konsultan yang bekerja untuk Facebook, Amazon, Alphabet, Apple, dan Microsoft, demi menghindari ketimpangan kebijakan. Mereka menilai, korporasi teknologi telah merusak ekonomi masyarakat kecil AS.
“Kami meyakini bahwa pemerintah harus menghadapi ancaman monopolistik perusahaan raksasa teknologi,” bunyi surat yang dilayangkan kepada Biden itu, dikutip Reuters. “Bagaimanapun, kami sadar tidak akan mampu berbuat apa-apa jika mereka lah yang mendanai pemerintahanmu.”
Beberapa kelompok yang turut dalam protes itu ialah Public Citizen, American Economic Project, Open Markets Institute, Progressive Democrats of America, Revolving Door Project, dan Athena. Sejauh ini, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, dan Apple menolak berkomentar terkait hal tersebut. (Baca juga: Selama PJJ, Guru Mengaku terkendala Jelaskan materi Pelajaran ke Siswa)
Semua perusahaan teknologi AS, kecuali Microsoft, menghadapi federal dan regional atas tuduhan praktik monopoli atau penyalahgunaan data pengguna. “Kami meyakini penutupan pintu Silicon Valley menuju Gedung Putih akan membantu ekonomi masyarakat AS,” lanjut bunyi surat itu.
Pada Oktober lalu, Biden dilaporkan telah menerima dana bantuan dari perusahaan raksasa teknologi untuk memuluskan kampanye. Para ahli meyakini, donor itu hanyalah strategi untuk melepaskan cengkeraman pemerintah mengingat mereka selalu terjerat hukum dalam 5 tahun terakhir.
Sebelumnya, Biden dikabarkan akan menunjuk Neera Tanden, mantan penasihat Presiden Barack Obama sebagai Menteri Perekonomian (Menko) dan Cecilia Rouse sebagai Kepala Dewan Penasihat Ekonomi.
Biden juga akan mengangkat Wally Adeyemo, penasihat senior ekonomi internasional masa pemerintahan Obama, untuk membantu Menteri Keuangan (Menkeu) Janet Yellen, dengan menunjuknya sebagai Wamenkeu. Ahli ekonomi Jared Bernstein dan Heather Boushey juga direncanakan menjadi anggota Dewan Penasihat Ekonomi. Begitu pun dengan Brian Deese, penasihat senior andalan Obama, yang akan mengepalai Dewan Ekonomi Nasional. (Baca juga: Covid-19 Bisa Sebabkan Gigi Penderita Tanggal)
Sejauh ini, tim transisi Biden menolak berkomentar terkait hal itu. Namun, semua nominasi yang diajukan Biden akan memerlukan persetujuan dari Senat lebih dulu. Para ahli menilai, penyusunan kabinet ekonomi Biden menjadi pusat peperangan antara kelompok sentris dan progresif. Kelompok sentris berharap ekonomi AS akan kompetitif dan berbasis keahlian, sedangkan progresif ingin membentuk kapitalisme yang lebih adil bagi semua pelaku bisnis nasional.
Sama seperti masa Obama pada 2009, tim ekonomi Biden juga akan menghadapi tantangan krisis ekonomi dalam jangka pendek saat menjabat pada 20 Januari 2021. Bedanya, kali ini permasalahan itu muncul akibat wabah virus corona yang memperlebar jurang kekayaan dan mengancam bisnis. Kelompok progresif berjanji akan mengatasi permasalahan ini secara pelan-pelan dan merata. Mereka juga mendesak Biden memerhatikan rakyat kecil.
“Penunjukan kabinet ekonomi saat ini merepresentasikan keanekaragaman, keahlian, dan pengalaman panjang di Washington serta kompetensi dan sanitasi,” ujar Matt Bennett, salah satu pendiri konsultan politik Third Way. Namun, beberapa ahli mempertanyakan penunjukan Deese, pejabat eksekutif BlaclRock Inc. Menurut Jeff Hauser dari Revolving Door Project, Deese akan kebingungan saat sejumlah kebijakan mengancam perusahaannya. (Baca juga: Moeldoko Ungkap Sulitnya Menumpas Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora)
“Dia mungkin akan bolos dalam sebagian besar tugasnya atau memprosesnya tanpa menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Hauser. Selain Deese, anggota lain yang kemungkinan akan menuai kritikan ialah Tanden, kepala think tank Center for American Progress, yang mendukung Hillary Clinton dibanding Bernie Sanders pada pemilihan presiden (Pilpres) 2016. Dia dinilai sebagai ekonom yang berpihak pada sayap kiri.
Rouse, ahli ekonomi dari Princeton University yang fokus mempelajari pendidikan ekonomi dan ketidaksetaraan ekonomi, sangat disukai kelompok progresif. Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Ekonomi. Rouse termasuk orang yang vokal melawan kebijakan ekonomi Trump selama pandemi, termasuk mengkritisi kurangnya bantuan pemerintah kepada para pebisnis kecil. Dia menilai, hal itu kian memperenggang kesejahteraan.
Adeyemo merupakan penasihat senior keamanan nasional Gedung Putih untuk ekonomi internasional, juga tangan kanan mantan Menkeu Jack Lew. Saat ini, dia bekerja sebagai presiden Obama Foundation. Adapun Bernstein pernah menjadi kepala penasihat ekonomi Obama dan membantu AS keluar dari jurang resesi. Dia terkenal dengan kemampuan analisisnya yang detail dan mendalam. (Baca juga: Penawaran Surat Utang Negara Capai Rp94,3 Triliun)
Sekitar 14 juta warga AS yang kini masih menganggur telah menerima bantuan keuangan per bulan dari pemerintah. Namun, bantuan itu akan habis pada 26 Desember nanti. Sementara itu, jumlah kasus Covid-19 terus meningkat sehingga kapan mereka akan kembali bekerja tidak pasti. Biden diyakini akan mencoba membawa masyarakat AS melalui krisis ini tanpa mengabaikan risiko kesehatan.
Penyusunan kabinet ini tidak terlepas dari adanya pengakuan kemenangan dari Trump. Biden kini diperbolehkan mengakses informasi intelijen. Trump mengatakan, seluruh stafnya akan bersikap kooperatif dengan Biden. General Services Administration (GSA) juga menyatakan, Biden saat ini dapat memulai transisi. “Biden kini dapat mengakses seluruh perangkat yang diperlukan untuk proses transisi,” kata Kepala GSA Emily Murphy.
Biden terpilih sebagai Presiden AS setelah memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2020 pada awal November dengan perolehan electoral vote 306 berbanding 232. Biden juga unggul 6 juta suara dalam skala nasional. Namun, Trump menuduh terjadi kecurangan dan melayangkan gugatan hukum. (Lihat videonya: Mari Sukseskan Pilkada Serentak 2020)
“Tapi kami belum menyerah, kami akan terus berjuang,” ujar Trump. Staf pemerintahan Trump mengatakan, tim transisi Biden dapat melakukan interaksi dengan pemerintah saat ini secepatnya. Menurut Kepala Senat Demokrat Chuck Schumer, ini merupakan tanda paling jelas bahwa Trump pesimistis. (Muh Shamil)
(ysw)
Lihat Juga :
tulis komentar anda