Prancis Ingin Dunia Awasi Gencatan Senjata Nagorno-Karabakh
Jum'at, 20 November 2020 - 10:27 WIB
Prancis serukan dunia internasional untuk mengawasi gencatan senjata di Nagorno Karabakh. Foto/Ilustrasi
PARIS - Prancis menginginkan pengawasan internasional untuk penerapan gencatan senjata dalam konflik Nagorno-Karabakh di tengah kekhawatiran Rusia dan Turki dapat mencapai kesepakatan untuk memangkas kekuatan Barat dari pembicaraan damai di masa depan.
Moskow bersama kelompok Minsk mengawasi perselisihan Nagorno-Karabakh dengan Washington dan Paris. Namun baik Amerika Serikat (AS) dan Prancis tidak terlibat dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Rusia, Armenia dan Azerbaijan untuk mengakhiri pertempuran selama enam minggu di daerah kantong tersebut.
Sejak gencatan senjata, Rusia telah mengadakan pembicaraan dengan Turki, sekutu utama Azerbaijan dan pengkritik keras kelompok Minsk, yang dapat menyebabkan Ankara mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut.(Baca juga: Rusia-Turki Akhirnya Sepakat Kerjasama Kontrol Gencatan Senjata Nagorno-Karabakh )
"Akhir pertempuran sekarang harus memungkinkan dimulainya kembali negosiasi dengan itikad baik untuk melindungi penduduk Nagorno-Karabakh dan memastikan kembalinya puluhan ribu orang yang telah meninggalkan rumah mereka dalam beberapa pekan terakhir dalam kondisi keamanan yang baik," bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor Presiden Emmanuel Macron seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/11/2020).
Pernyataan itu keluar setelah panggilan telepon dengan Presiden Azerbaijan dan Perdana Menteri Armenia.
Populasi Prancis mencakup antara 400.000 hingga 600.000 orang asal Armenia. Macron telah berhati-hati untuk tidak mendukung salah satu pihak dalam konflik, tetapi menghadapi kritik bahwa dia tidak berbuat cukup untuk membantu Armenia.
"Kami ingin Grup Minsk memainkan perannya dalam menetapkan pengawasan (gencatan senjata)," kata seorang pejabat kepresidenan Prancis kepada wartawan.
Sumber itu mengatakan Paris mendorong pengawasan internasional terhadap gencatan senjata untuk memungkinkan kembalinya pengungsi, mengatur kembalinya pejuang asing, terutama dari Suriah, dan memulai pembicaraan tentang status Nagorno-Karabakh.(Baca juga: Armenia, Azerbaijan, Rusia Sepakat Akhiri Konflik Nagorno-Karabakh )
Hubungan antara Prancis dan Turki sangat buruk selama beberapa bulan terakhir. Paris menuduh Ankara memicu krisis di Kaukus.
"Kami memahami bahwa Rusia sedang berbicara dengan Turki mengenai formula yang mungkin, yang tidak kami inginkan, yang akan meniru (proses) Astana untuk membagi peran mereka di wilayah sensitif ini," kata pejabat itu.
"Kita tidak bisa memiliki di satu sisi Minsk dan di sisi lainnya Astana. Pada satu titik, Rusia harus membuat pilihan."
Forum Astana memungkinkan Rusia dan Turki untuk berdiskusi di antara mereka bagaimana menangani konflik Suriah dan mengesampingkan kekuatan Barat.
Moskow bersama kelompok Minsk mengawasi perselisihan Nagorno-Karabakh dengan Washington dan Paris. Namun baik Amerika Serikat (AS) dan Prancis tidak terlibat dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Rusia, Armenia dan Azerbaijan untuk mengakhiri pertempuran selama enam minggu di daerah kantong tersebut.
Sejak gencatan senjata, Rusia telah mengadakan pembicaraan dengan Turki, sekutu utama Azerbaijan dan pengkritik keras kelompok Minsk, yang dapat menyebabkan Ankara mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut.(Baca juga: Rusia-Turki Akhirnya Sepakat Kerjasama Kontrol Gencatan Senjata Nagorno-Karabakh )
"Akhir pertempuran sekarang harus memungkinkan dimulainya kembali negosiasi dengan itikad baik untuk melindungi penduduk Nagorno-Karabakh dan memastikan kembalinya puluhan ribu orang yang telah meninggalkan rumah mereka dalam beberapa pekan terakhir dalam kondisi keamanan yang baik," bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor Presiden Emmanuel Macron seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/11/2020).
Pernyataan itu keluar setelah panggilan telepon dengan Presiden Azerbaijan dan Perdana Menteri Armenia.
Populasi Prancis mencakup antara 400.000 hingga 600.000 orang asal Armenia. Macron telah berhati-hati untuk tidak mendukung salah satu pihak dalam konflik, tetapi menghadapi kritik bahwa dia tidak berbuat cukup untuk membantu Armenia.
"Kami ingin Grup Minsk memainkan perannya dalam menetapkan pengawasan (gencatan senjata)," kata seorang pejabat kepresidenan Prancis kepada wartawan.
Sumber itu mengatakan Paris mendorong pengawasan internasional terhadap gencatan senjata untuk memungkinkan kembalinya pengungsi, mengatur kembalinya pejuang asing, terutama dari Suriah, dan memulai pembicaraan tentang status Nagorno-Karabakh.(Baca juga: Armenia, Azerbaijan, Rusia Sepakat Akhiri Konflik Nagorno-Karabakh )
Hubungan antara Prancis dan Turki sangat buruk selama beberapa bulan terakhir. Paris menuduh Ankara memicu krisis di Kaukus.
"Kami memahami bahwa Rusia sedang berbicara dengan Turki mengenai formula yang mungkin, yang tidak kami inginkan, yang akan meniru (proses) Astana untuk membagi peran mereka di wilayah sensitif ini," kata pejabat itu.
"Kita tidak bisa memiliki di satu sisi Minsk dan di sisi lainnya Astana. Pada satu titik, Rusia harus membuat pilihan."
Forum Astana memungkinkan Rusia dan Turki untuk berdiskusi di antara mereka bagaimana menangani konflik Suriah dan mengesampingkan kekuatan Barat.
(ber)
tulis komentar anda