Dunia Berharap Besar kepada Biden
Senin, 09 November 2020 - 09:19 WIB
Warga Hong Kong menyaksikan pidato kemenangan Joe Biden melalui layar televisi. Foto/Reuters
WASHINGTON - Dunia memiliki harapan besar kepada kepemimpinan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden . Negara di berbagai belahan dunia berharap melihat upaya besar untuk memperbarui kepemimpinan AS dan memperbaiki aliansi, serta memperluas aliansinya.
Itu seiring dengan upaya Biden untuk mengakhiri isolasi yang dilakukan Presiden Donald Trump dan pendekatan destruktif dalam hubungan global. Namun, pemerintahan Biden perlu memperbaiki kepemimpinan AS membutuhkan modal politik dan ekonomi untuk memperkuat peranan global. (Baca: Pentingnya Tafakuri Diri)
Biden juga tidak akan mendukung Perang Dingin dalam menempatkan AS pada peranan global. Dia akan mendorong bagaimana AS memimpin dalam bidang teknologi dan investasi. Biden akan memperkuat koordinasi dengan para mitranya dalam investasi dan teknologi untuk mampu melawan musuh-musuhnya.
Dalam melawan China, Biden berjanji akan bekerja sama lebih erat dengan aliansinya untuk menghadapi China dalam isu perdagangan dan geopolitik. Biden sepertinya tidak akan menghadapi China dengan penerapan tarif dagang pada baja dan alumunium.
“Saya mengatakan bahwa jika kamu melihat lebih dekat, kamu mungkin tidak mampu menceritakan perbedaan antara agenda dagang Biden dan Trump,” kata Nasim Fussell, mantan politikus Republik di Komite Keuangan Senat AS, dilansir Reuters. “Biden tidak akan mencabut kenaikan tarif dagang itu,” ujarnya.
Biden yang mendapatkan dukungan luas dari serikat pekerja akan tetap mempertahankan perlindungan bagi industri yang rentan seperti baja dan alumunium. Fokus ekonomi Biden adalah menghidupkan ekonomi yang dihantam pandemi virus korona. Dia juga akan memberikan stimulus dan pembangunan infrastruktur.
Para penasihat Biden mengatakan Biden akan mengakhiri perang dagang buatan dengan Eropa. Dia juga akan berkonsultasi dengan aliansinya mengenai tarif dagang AS kepada produk China. Itu sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan dengan Beijing. (Baca juga: Sosialisasi Minim, Banyak Sekolah Tak Tahu Penyederhanaan Kurikulum)
Sama seperti Trump ataupun pemerintahan Barack Obama, Biden juga akan menuntut konsensi dari China. China diminta menghentikan subsidi kepada perusahaan milik negara, mengakhiri kebijakan perusahaan AS untuk transfer teknologi bagi mitranya di China, dan membuka pasar layanan digital bagi perusahaan AS. “Siapa pun presidennya akan memiliki agenda tersebut meskipun akan sulit diwujudkan,” kata Jamieson Greer, mantan kepala staf kantor perwakilan dagang AS di China.
Namun demikian, Wendy Cutler, Wakil Presiden Asia Society Policy Institute, menilai pemerintahan Biden relatif mudah diprediksi dalam perdagangan. “Para penasihat politik Biden akan mengimplementasikan apa yang mereka pelajari dari tweet Trump sebelumnya,” ujarnya. Biden juga tidak akan menghidupkan kembali kemitraan Trans-Pasifik yang dulu dinegosiasikan pemerintahan Obama dan diabaikan Trump pada 2017.
Hal yang harus menjadi perhatian utama Biden adalah kebijakan masa depan China yang ingin menjadi penguasa dunia. Untuk itu, Biden juga harus tetap menjamin investasi domestik agar teknologi dan daya saing AS tidak kalah dengan China yang terus mengembangkan komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan 5G.
Michele Flournoy, kandidat kuat menteri pertahanan pada pemerintahan Biden, memperingatkan gangguan ekonomi disebabkan pandemi bisa berdampak pada penurunan anggaran pertahanan AS. Padahal, AS harus mampu mengatasi ancaman asing. (Baca juga: Penyakit Penyerta Covid-19 Perlu Diwaspadai)
“Jika militer AS mampu menenggelamkan semua kapal militer China, kapal selam, dan kapal dagang di Laut China Selatan dalam 72 jam, maka pemimpin China akan berpikir dua kali sebelum meluncurkan blokade atau invasi ke Taiwan,” katanya dilansir Foreign Affairs.
Kemudian, Kurt Campbell, mantan diplomat AS pada pemerintahan Obama, mengatakan Washington menghadapi kompetisi strategi dengan China. Itu juga sangat vital bagi AS untuk menggunakan pendekatan yang lebih solid. “Kita harus mendekati negara lain yang saat ini tidak kita miliki,” kata Campbell. “Apalagi bipatisan antar China dan Asia sangat penting. Tanpa keduanya, kita akan gagal,” sebutnya.
Sementara itu, para pemimpin negara Arab telah mengucapkan selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya. Namun, banyak pihak tetap sinis terhadap kebijakan luar negeri Biden. Biden menghadapi banyak tantangan di Timur Tengah. Mulai dari perang di Libya dan Yaman serta menjamin aliansi AS di Teluk kalau Washington akan melindungi mereka dari Iran. Apalagi Biden juga akan kembali menghidupkan kesepakatan nuklir dengan Iran yang akan membuat kecewa Arab Saudi.
Trump memang memiliki hubungan intens dengan para pemimpin di Arab Saudi, Mesir, dan Turki. Namun, Biden justru ingin menggunakan pendekatan hak asasi manusia.
Beberapa kritikus Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berharap kebijakan AS akan berubah ketika Biden berkuasa. Sebelumnya, Biden mengkritik penangkapan aktivis politik dan berjanji tidak akan memberikan bantuan cek kepada pemimpin pendukung Trump. (Baca juga: Kemendagri: Perusahaan Fintech Wajib Lindungi Data Pribadi)
Namun, Sisi langsung mengucapkan selamat kepada Biden. Demikian juga pemimpin Irak, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Presiden Lebanon Michel Aoun mengucapkan selamat kepada Biden berharap meningkatkan hubungan AS dan Lebanon.
Nabil Boumonsef, Deputi Pemimpin Redaksi An-Nahar, mengatakan Biden memang lebih fleksibel dan rasional. “Saya tidak memprediksi perubahan fundamental,” katanya.
Kemudian, Ibrahim Matraz, jurnalis Yaman, juga pesimistis dengan proses perubahan kebijakan AS di Yaman setelah negara itu berkonflik selama bertahun-tahun. “Kita seharusnya melupakan Biden adalah wakil presiden pada pemerintahan Obama ketika perang mulai,” ujarnya.
Kemudian, Palestina selalu tersingkirkan dalam kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Dengan kemenangan Joe Biden, rakyat Palestina pun bisa jadi berharap ada perhatian. Namun, mereka tidak mau berharap berlebihan.
Belum ada responden dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas setelah Biden dideklarasikan menang oleh sebagian besar jaringan televisi AS. Selama tiga tahun lebih, Abbas sudah memutuskan kontak politik dengan AS. Dia menuding Trump terlalu pro-Israel. (Baca juga: Biden Manfaatkan Aliansi untuk Hadapi China)
“Kita tidak menginginkan transformasi yang penuh keajaiban,” kata Hanan Ashrawi, anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dilansir Reuters. “Kita hanya memperkirakan kebijakan destruktif Trump akan berhenti,” paparnya.
Ashrawi menegaskan, AS seharusnya bisa berhubungan dengan Palestina dengan basis legalitas, kesetaraan, dan keadilan. “AS nantinya tidak hanya merespons kepentingan khusus para pelobi pro-Israel,” katanya.
Di Ramallah, Tepi Barat, seorang warga Palestina, Imad Haj Muhammad, menginginkan Trump untuk lengser. Dia mengaku tetap hati-hati dengan pemerintahan Biden mendatang. “Kita berharap pemerintahan AS mengubah kebijakan terhadap rakyat Palestina. Jangan mendukung pendudukan,” pesannya.
Kebijakan parah Trump terhadap Palestina adalah pemotongan bantuan, tidak mendanai lembaga PBB yang membantu pengungsi Palestina, dan penutupan misi diplomatik Palestina di Washington. Trump juga merilis cetak biru Timur Tengah yang mengakui kedaulatan Israel atas sebagian Tepi Barat.
Biden sebelumnya berjanji akan menghidupkan kembali pendanaan bagi Tepi Barat dan Gaza. Dia juga akan meminta penghentian pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Namun, dia tidak akan memindahkan kembali kedutaan besar AS dari Yerusalem ke Tel Aviv. (Lihat videonya: Viral Video Jalan Rusak di Lebak)
Hani al-Masri, analis politik Palestina, memang sangat sulit bagi Palestina untuk melanjutkan boikot mereka terhadap AS meskipun Biden tetap moderat. “Kebijakan Biden mungkin akan menjangkau Palestina. Tapi, dia tidak akan berkonflik dengan kekuatan pemerintahan sayap kanan di Israel,” kata al-Masri. Dia memprediksi Biden tidak akan menekan Israel. (Andika H Mustaqim)
Itu seiring dengan upaya Biden untuk mengakhiri isolasi yang dilakukan Presiden Donald Trump dan pendekatan destruktif dalam hubungan global. Namun, pemerintahan Biden perlu memperbaiki kepemimpinan AS membutuhkan modal politik dan ekonomi untuk memperkuat peranan global. (Baca: Pentingnya Tafakuri Diri)
Biden juga tidak akan mendukung Perang Dingin dalam menempatkan AS pada peranan global. Dia akan mendorong bagaimana AS memimpin dalam bidang teknologi dan investasi. Biden akan memperkuat koordinasi dengan para mitranya dalam investasi dan teknologi untuk mampu melawan musuh-musuhnya.
Dalam melawan China, Biden berjanji akan bekerja sama lebih erat dengan aliansinya untuk menghadapi China dalam isu perdagangan dan geopolitik. Biden sepertinya tidak akan menghadapi China dengan penerapan tarif dagang pada baja dan alumunium.
“Saya mengatakan bahwa jika kamu melihat lebih dekat, kamu mungkin tidak mampu menceritakan perbedaan antara agenda dagang Biden dan Trump,” kata Nasim Fussell, mantan politikus Republik di Komite Keuangan Senat AS, dilansir Reuters. “Biden tidak akan mencabut kenaikan tarif dagang itu,” ujarnya.
Biden yang mendapatkan dukungan luas dari serikat pekerja akan tetap mempertahankan perlindungan bagi industri yang rentan seperti baja dan alumunium. Fokus ekonomi Biden adalah menghidupkan ekonomi yang dihantam pandemi virus korona. Dia juga akan memberikan stimulus dan pembangunan infrastruktur.
Para penasihat Biden mengatakan Biden akan mengakhiri perang dagang buatan dengan Eropa. Dia juga akan berkonsultasi dengan aliansinya mengenai tarif dagang AS kepada produk China. Itu sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan dengan Beijing. (Baca juga: Sosialisasi Minim, Banyak Sekolah Tak Tahu Penyederhanaan Kurikulum)
Sama seperti Trump ataupun pemerintahan Barack Obama, Biden juga akan menuntut konsensi dari China. China diminta menghentikan subsidi kepada perusahaan milik negara, mengakhiri kebijakan perusahaan AS untuk transfer teknologi bagi mitranya di China, dan membuka pasar layanan digital bagi perusahaan AS. “Siapa pun presidennya akan memiliki agenda tersebut meskipun akan sulit diwujudkan,” kata Jamieson Greer, mantan kepala staf kantor perwakilan dagang AS di China.
Namun demikian, Wendy Cutler, Wakil Presiden Asia Society Policy Institute, menilai pemerintahan Biden relatif mudah diprediksi dalam perdagangan. “Para penasihat politik Biden akan mengimplementasikan apa yang mereka pelajari dari tweet Trump sebelumnya,” ujarnya. Biden juga tidak akan menghidupkan kembali kemitraan Trans-Pasifik yang dulu dinegosiasikan pemerintahan Obama dan diabaikan Trump pada 2017.
Hal yang harus menjadi perhatian utama Biden adalah kebijakan masa depan China yang ingin menjadi penguasa dunia. Untuk itu, Biden juga harus tetap menjamin investasi domestik agar teknologi dan daya saing AS tidak kalah dengan China yang terus mengembangkan komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan 5G.
Michele Flournoy, kandidat kuat menteri pertahanan pada pemerintahan Biden, memperingatkan gangguan ekonomi disebabkan pandemi bisa berdampak pada penurunan anggaran pertahanan AS. Padahal, AS harus mampu mengatasi ancaman asing. (Baca juga: Penyakit Penyerta Covid-19 Perlu Diwaspadai)
“Jika militer AS mampu menenggelamkan semua kapal militer China, kapal selam, dan kapal dagang di Laut China Selatan dalam 72 jam, maka pemimpin China akan berpikir dua kali sebelum meluncurkan blokade atau invasi ke Taiwan,” katanya dilansir Foreign Affairs.
Kemudian, Kurt Campbell, mantan diplomat AS pada pemerintahan Obama, mengatakan Washington menghadapi kompetisi strategi dengan China. Itu juga sangat vital bagi AS untuk menggunakan pendekatan yang lebih solid. “Kita harus mendekati negara lain yang saat ini tidak kita miliki,” kata Campbell. “Apalagi bipatisan antar China dan Asia sangat penting. Tanpa keduanya, kita akan gagal,” sebutnya.
Sementara itu, para pemimpin negara Arab telah mengucapkan selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya. Namun, banyak pihak tetap sinis terhadap kebijakan luar negeri Biden. Biden menghadapi banyak tantangan di Timur Tengah. Mulai dari perang di Libya dan Yaman serta menjamin aliansi AS di Teluk kalau Washington akan melindungi mereka dari Iran. Apalagi Biden juga akan kembali menghidupkan kesepakatan nuklir dengan Iran yang akan membuat kecewa Arab Saudi.
Trump memang memiliki hubungan intens dengan para pemimpin di Arab Saudi, Mesir, dan Turki. Namun, Biden justru ingin menggunakan pendekatan hak asasi manusia.
Beberapa kritikus Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berharap kebijakan AS akan berubah ketika Biden berkuasa. Sebelumnya, Biden mengkritik penangkapan aktivis politik dan berjanji tidak akan memberikan bantuan cek kepada pemimpin pendukung Trump. (Baca juga: Kemendagri: Perusahaan Fintech Wajib Lindungi Data Pribadi)
Namun, Sisi langsung mengucapkan selamat kepada Biden. Demikian juga pemimpin Irak, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Presiden Lebanon Michel Aoun mengucapkan selamat kepada Biden berharap meningkatkan hubungan AS dan Lebanon.
Nabil Boumonsef, Deputi Pemimpin Redaksi An-Nahar, mengatakan Biden memang lebih fleksibel dan rasional. “Saya tidak memprediksi perubahan fundamental,” katanya.
Kemudian, Ibrahim Matraz, jurnalis Yaman, juga pesimistis dengan proses perubahan kebijakan AS di Yaman setelah negara itu berkonflik selama bertahun-tahun. “Kita seharusnya melupakan Biden adalah wakil presiden pada pemerintahan Obama ketika perang mulai,” ujarnya.
Kemudian, Palestina selalu tersingkirkan dalam kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Dengan kemenangan Joe Biden, rakyat Palestina pun bisa jadi berharap ada perhatian. Namun, mereka tidak mau berharap berlebihan.
Belum ada responden dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas setelah Biden dideklarasikan menang oleh sebagian besar jaringan televisi AS. Selama tiga tahun lebih, Abbas sudah memutuskan kontak politik dengan AS. Dia menuding Trump terlalu pro-Israel. (Baca juga: Biden Manfaatkan Aliansi untuk Hadapi China)
“Kita tidak menginginkan transformasi yang penuh keajaiban,” kata Hanan Ashrawi, anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dilansir Reuters. “Kita hanya memperkirakan kebijakan destruktif Trump akan berhenti,” paparnya.
Ashrawi menegaskan, AS seharusnya bisa berhubungan dengan Palestina dengan basis legalitas, kesetaraan, dan keadilan. “AS nantinya tidak hanya merespons kepentingan khusus para pelobi pro-Israel,” katanya.
Di Ramallah, Tepi Barat, seorang warga Palestina, Imad Haj Muhammad, menginginkan Trump untuk lengser. Dia mengaku tetap hati-hati dengan pemerintahan Biden mendatang. “Kita berharap pemerintahan AS mengubah kebijakan terhadap rakyat Palestina. Jangan mendukung pendudukan,” pesannya.
Kebijakan parah Trump terhadap Palestina adalah pemotongan bantuan, tidak mendanai lembaga PBB yang membantu pengungsi Palestina, dan penutupan misi diplomatik Palestina di Washington. Trump juga merilis cetak biru Timur Tengah yang mengakui kedaulatan Israel atas sebagian Tepi Barat.
Biden sebelumnya berjanji akan menghidupkan kembali pendanaan bagi Tepi Barat dan Gaza. Dia juga akan meminta penghentian pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Namun, dia tidak akan memindahkan kembali kedutaan besar AS dari Yerusalem ke Tel Aviv. (Lihat videonya: Viral Video Jalan Rusak di Lebak)
Hani al-Masri, analis politik Palestina, memang sangat sulit bagi Palestina untuk melanjutkan boikot mereka terhadap AS meskipun Biden tetap moderat. “Kebijakan Biden mungkin akan menjangkau Palestina. Tapi, dia tidak akan berkonflik dengan kekuatan pemerintahan sayap kanan di Israel,” kata al-Masri. Dia memprediksi Biden tidak akan menekan Israel. (Andika H Mustaqim)
(ysw)
tulis komentar anda