Pakar PBB-Aktivis Serukan Usut Perang Narkoba di Filipina

Dia mendesak negara-negara untuk menerapkan sanksi terhadap pejabat Filipina yang telah melakukan, menghasut atau yang telah gagal untuk menyelidiki atau mencegah pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan sewenang-wenang.

Kepala penasihat hukum presiden dan juru bicara kepresidenan Filipina tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters. Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan pada Juni lalu bahwa klaim yang terus diulangi tentang impunitas tidak berdasar.

Islandia, bekerja sama dengan Filipina, mengusulkan resolusi untuk dipertimbangkan di Dewan Hak Asasi Manusia pekan depan. Namun para aktivis mengatakan bahwa draf teks yang menyerukan kerja sama teknis itu lemah karena gagal membentuk mekanisme investigasi internasional. "Filipina sangat ingin keluar dari agenda Dewan Hak Asasi Manusia dengan cara apa pun kecuali benar-benar memperbaiki situasi hak asasi manusia di lapangan," kata Laila Matar dari Human Rights Watch. (Lihat videonya: Gelar Habib, Asal Muasal dan Sejarahnya di Indonesia)

Rachel Chhoa-Howard, peneliti Amnesty International, mengatakan: "Meskipun perhatian internasional meningkat selama bertahun-tahun, pembunuhan terus berlanjut dan tampaknya jejak darah tidak akan berhenti. "Amnesti dan lainnya yakin bahwa situasinya memenuhi ambang kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya. Dia mendesak ICC yang berbasis di Den Haag untuk menyelesaikan penyelidikannya tahun ini. (Andika Hendra)