Perusahaan Terkait Intelijen China Kantongi Data 2.100 Warga Indonesia
Kamis, 24 September 2020 - 08:58 WIB
"Saya pikir ini berbicara tentang ancaman yang lebih luas dari apa yang sedang dilakukan China dan bagaimana mereka mengawasi, memantau, dan berusaha memengaruhi bukan hanya warga negara mereka sendiri, tetapi warga di seluruh dunia," ujarnya seperti dilansir dari kantor berita Australia, ABC, Kamis (24/9/2020).
Balding kemudian memberikan database tersebut kepada perusahaan keamanan cyber Canberra Internet 2.0 yang mampu memulihkan 10 persen dari 2,4 juta catatan individu tersebut.
Kepala eksekutif Internet 2.0 Robert Potter mengatakan Zhenhua telah membangun kapasitas untuk melacak kapal angkatan laut dan aset pertahanan, untuk menilai karier perwira militer dan membuat katalog kekayaan intelektual pesaing China.
Untuk diketahui, klien utama Zhenhua diketahui adalah Tentara Pembebasan Rakyat dan Partai Komunis China.
"Pengumpulan data massal ini terjadi di sektor swasta China, dengan cara yang sama Beijing mengalihkan kemampuan serangan dunia maya ke subkontraktor swasta," terang Potter kepada ABC.
"Dalam prosesnya, perusahaan telah melanggar privasi jutaan warga global, persyaratan layanan dari hampir semua platform media sosial utama dan meretas perusahaan lain untuk mendapatkan datanya," ungkapnya.(Baca juga: Jinping: China Tidak Ingin Perang dengan Negara Manapun )Dari 250.000 catatan yang ditemukan, ada 52.000 tentang warga Amerika, 35.000 Australia, 10.000 India, 9.700 Inggris, 5.000 Kanada, 2.100 orang Indonesia, 1.400 Malaysia dan 138 dari Papua Nugini.
Balding kemudian memberikan database tersebut kepada perusahaan keamanan cyber Canberra Internet 2.0 yang mampu memulihkan 10 persen dari 2,4 juta catatan individu tersebut.
Kepala eksekutif Internet 2.0 Robert Potter mengatakan Zhenhua telah membangun kapasitas untuk melacak kapal angkatan laut dan aset pertahanan, untuk menilai karier perwira militer dan membuat katalog kekayaan intelektual pesaing China.
Untuk diketahui, klien utama Zhenhua diketahui adalah Tentara Pembebasan Rakyat dan Partai Komunis China.
"Pengumpulan data massal ini terjadi di sektor swasta China, dengan cara yang sama Beijing mengalihkan kemampuan serangan dunia maya ke subkontraktor swasta," terang Potter kepada ABC.
"Dalam prosesnya, perusahaan telah melanggar privasi jutaan warga global, persyaratan layanan dari hampir semua platform media sosial utama dan meretas perusahaan lain untuk mendapatkan datanya," ungkapnya.(Baca juga: Jinping: China Tidak Ingin Perang dengan Negara Manapun )Dari 250.000 catatan yang ditemukan, ada 52.000 tentang warga Amerika, 35.000 Australia, 10.000 India, 9.700 Inggris, 5.000 Kanada, 2.100 orang Indonesia, 1.400 Malaysia dan 138 dari Papua Nugini.
Lihat Juga :