Presiden Mahmoud Abbas: Pilpres Palestina Digelar Awal 2027
Selasa, 16 Juni 2026 - 08:38 WIB
Dalam pernyataan terpisah, Abbas menekankan bahwa dia sepenuhnya siap untuk menyelenggarakan pemilihan Dewan Nasional Palestina yang dijadwalkan pada bulan November. "Yang mencakup pemilihan legislatif umum di tanah air dan pemilihan di luar negeri," katanya.
Dewan Nasional Palestina (PNC) adalah parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang memiliki anggota dari wilayah Palestina dan luar negeri.
Pemilihan legislatif terakhir di wilayah Palestina diadakan pada tahun 2006, ketika Hamas menang, mengalahkan partai Fatah pimpinan Abbas, yang sebelumnya mendominasi politik Palestina.
Akibatnya, Dewan Legislatif Palestina, yang merupakan parlemen Otoritas Palestina pimpinan Abbas, belum mengadakan pertemuan sejak tahun 2007.
Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bagian dari reformasi yang dituntut oleh komunitas internasional, yang mendukung Otoritas Palestina secara finansial.
Peneliti hukum Palestina Mahmud Al-Afranji mengatakan bahwa ada kemauan politik dan tekanan internasional terhadap Otoritas Palestina untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Namun, dia mengatakan kepada AFP bahwa kurangnya jaminan bahwa pemilihan umum akan diadakan di Yerusalem Timur yang diduduki Israel dan Jalur Gaza tetap menjadi hambatan untuk menyelenggarakan pemilihan legislatif.
Dewan Nasional Palestina (PNC) adalah parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang memiliki anggota dari wilayah Palestina dan luar negeri.
Pemilihan legislatif terakhir di wilayah Palestina diadakan pada tahun 2006, ketika Hamas menang, mengalahkan partai Fatah pimpinan Abbas, yang sebelumnya mendominasi politik Palestina.
Akibatnya, Dewan Legislatif Palestina, yang merupakan parlemen Otoritas Palestina pimpinan Abbas, belum mengadakan pertemuan sejak tahun 2007.
Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bagian dari reformasi yang dituntut oleh komunitas internasional, yang mendukung Otoritas Palestina secara finansial.
Peneliti hukum Palestina Mahmud Al-Afranji mengatakan bahwa ada kemauan politik dan tekanan internasional terhadap Otoritas Palestina untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Namun, dia mengatakan kepada AFP bahwa kurangnya jaminan bahwa pemilihan umum akan diadakan di Yerusalem Timur yang diduduki Israel dan Jalur Gaza tetap menjadi hambatan untuk menyelenggarakan pemilihan legislatif.
Lihat Juga :