Jejak China dalam Konflik Myanmar: dari Ekspor Revolusi hingga Kartu Geopolitik
Kamis, 14 Mei 2026 - 06:43 WIB
Dukungan terhadap CPB memang berkurang, tetapi menurut Lintner tidak pernah benar-benar dihentikan.
Ketika pasukan Wa memberontak terhadap kepemimpinan lama CPB pada 1989 dan membentuk UWSA, China disebut segera menjalin hubungan erat dengan kelompok baru tersebut.
Saat ini UWSA dinilai menjadi kelompok bersenjata paling kuat di Myanmar dengan persenjataan modern mulai dari kendaraan lapis baja, rudal anti-pesawat, hingga drone bersenjata.
“Peralatan seperti itu bukan sesuatu yang jatuh dari belakang truk atau bisa disediakan komandan lokal di Yunnan,” tulis Lintner.
Dia menilai UWSA kini menjadi instrumen strategis Beijing dalam bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar maupun kelompok bersenjata etnis lainnya.
Lintner juga mengkritik sejumlah akademisi China seperti Fan Hongwei, Li Chenyang, dan Xu Peng yang mempromosikan pendekatan “borderland perspective", yakni pandangan bahwa hubungan China dengan kelompok bersenjata di Myanmar lebih dipengaruhi dinamika lokal perbatasan daripada kebijakan negara.
Menurut Lintner, klaim bahwa China menjalankan prinsip “non-intervensi” bertentangan dengan fakta sejarah.
“Secara historis maupun saat ini, tidak ada negara yang lebih luas mengintervensi konflik internal Myanmar selain China,” tulisnya.
Dia menegaskan bahwa keamanan perbatasan selalu menjadi bagian dari kebijakan nasional dan strategi luar negeri Beijing, bukan sekadar urusan pemerintah lokal di Yunnan.
Ketika pasukan Wa memberontak terhadap kepemimpinan lama CPB pada 1989 dan membentuk UWSA, China disebut segera menjalin hubungan erat dengan kelompok baru tersebut.
Prinsip Non-Intervensi
Saat ini UWSA dinilai menjadi kelompok bersenjata paling kuat di Myanmar dengan persenjataan modern mulai dari kendaraan lapis baja, rudal anti-pesawat, hingga drone bersenjata.
“Peralatan seperti itu bukan sesuatu yang jatuh dari belakang truk atau bisa disediakan komandan lokal di Yunnan,” tulis Lintner.
Dia menilai UWSA kini menjadi instrumen strategis Beijing dalam bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar maupun kelompok bersenjata etnis lainnya.
Lintner juga mengkritik sejumlah akademisi China seperti Fan Hongwei, Li Chenyang, dan Xu Peng yang mempromosikan pendekatan “borderland perspective", yakni pandangan bahwa hubungan China dengan kelompok bersenjata di Myanmar lebih dipengaruhi dinamika lokal perbatasan daripada kebijakan negara.
Menurut Lintner, klaim bahwa China menjalankan prinsip “non-intervensi” bertentangan dengan fakta sejarah.
“Secara historis maupun saat ini, tidak ada negara yang lebih luas mengintervensi konflik internal Myanmar selain China,” tulisnya.
Dia menegaskan bahwa keamanan perbatasan selalu menjadi bagian dari kebijakan nasional dan strategi luar negeri Beijing, bukan sekadar urusan pemerintah lokal di Yunnan.
(mas)
Lihat Juga :