Eks Jenderal Intelijen Militer Malaysia Didakwa Korupsi, Termasuk Suap Tiket Pesawat
Kamis, 29 Januari 2026 - 12:10 WIB
Peringatan keras ini disampaikan di tengah meningkatnya pengawasan publik terhadap MAF, menyusul penangkapan mantan Kepala Angkatan Darat Malaysia, Jenderal Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan. Jenderal Muhammad ditahan oleh MACC pada 7 Januari bersama kedua istrinya untuk memfasilitasi penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam tender pengadaan peralatan militer.
MACC mengatakan penggerebekan tersebut menghasilkan penyitaan aset senilai lebih dari RM52 juta—termasuk uang tunai, emas, dan barang mewah—dari kediaman dan rekening bank yang terkait dengan mantan kepala Angkatan Darat dan pejabat senior lainnya.
Sultan Ibrahim menyebut pegawai negeri sipil yang korup sebagai pengkhianat dan mendesak hukuman berat bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi.
“Korupsi harus diberantas habis-habisan. Masyarakat harus bertindak sebagai mata-mata dan melaporkan segala bentuk korupsi; bukan hanya penerima yang harus diselidiki dan dihukum, tetapi pemberi dan agen mereka juga harus ditindak,” katanya.
“MACC harus melakukan penyelidikan dengan cepat, tegas, dan menyeluruh tanpa memandang posisi dan kekuasaan. Pemerintah juga harus menyediakan hakim yang berpengalaman dan proses yang dipercepat agar persidangan korupsi dapat diselesaikan dengan cepat,” imbuh dia.
MACC mengatakan penggerebekan tersebut menghasilkan penyitaan aset senilai lebih dari RM52 juta—termasuk uang tunai, emas, dan barang mewah—dari kediaman dan rekening bank yang terkait dengan mantan kepala Angkatan Darat dan pejabat senior lainnya.
Sultan Ibrahim menyebut pegawai negeri sipil yang korup sebagai pengkhianat dan mendesak hukuman berat bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi.
“Korupsi harus diberantas habis-habisan. Masyarakat harus bertindak sebagai mata-mata dan melaporkan segala bentuk korupsi; bukan hanya penerima yang harus diselidiki dan dihukum, tetapi pemberi dan agen mereka juga harus ditindak,” katanya.
“MACC harus melakukan penyelidikan dengan cepat, tegas, dan menyeluruh tanpa memandang posisi dan kekuasaan. Pemerintah juga harus menyediakan hakim yang berpengalaman dan proses yang dipercepat agar persidangan korupsi dapat diselesaikan dengan cepat,” imbuh dia.
(mas)
Lihat Juga :