Junta Myanmar Gelar Pemilu di Tengah Perang Saudara, Picu Kecaman
Minggu, 28 Desember 2025 - 12:04 WIB
Aung San Suu Kyi menjalani hukuman 27 tahun penjara atas tuduhan yang oleh kelompok hak asasi manusia dianggap bermotivasi politik.
"Saya rasa dia tidak akan menganggap pemilu ini berarti apa pun," kata putranya, Kim Aris, dari rumahnya di Inggris.
Sebagian besar partai dari pemilu 2020, termasuk partai Aung San Suu Kyi, telah dibubarkan.
The Asian Network for Free Elections mengatakan 90 persen kursi dalam pemilu terakhir dimenangkan oleh organisasi yang tidak muncul dalam surat suara hari Minggu.
Mesin pemungutan suara elektronik baru tidak akan mengizinkan kandidat yang ditulis tangan atau surat suara yang rusak.
Junta sedang melakukan penuntutan terhadap lebih dari 200 orang karena melanggar undang-undang yang keras yang melarang "gangguan" pemilu, termasuk protes atau kritik.
"Pemilu ini jelas berlangsung dalam lingkungan kekerasan dan penindasan," kata kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, pekan lalu.
Putaran kedua pemilu akan berlangsung dalam dua minggu sebelum putaran ketiga dan terakhir pada 25 Januari, tetapi junta telah mengakui bahwa pemilu tidak dapat dilakukan di hampir satu dari lima daerah pemilihan majelis rendah.
Ketika militer merebut kekuasaan, mereka menindas protes pro-demokrasi, dan banyak aktivis meninggalkan kota untuk berperang sebagai gerilyawan bersama pasukan minoritas etnis yang telah lama berkuasa di pinggiran Myanmar.
"Ada banyak cara untuk menciptakan perdamaian di negara ini, tetapi mereka tidak memilih cara-cara itu—mereka memilih untuk mengadakan pemilu," kata Zaw Tun, seorang perwira di Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi di wilayah Sagaing utara.
"Kami akan terus berjuang," imbuh dia.
"Saya rasa dia tidak akan menganggap pemilu ini berarti apa pun," kata putranya, Kim Aris, dari rumahnya di Inggris.
Sebagian besar partai dari pemilu 2020, termasuk partai Aung San Suu Kyi, telah dibubarkan.
The Asian Network for Free Elections mengatakan 90 persen kursi dalam pemilu terakhir dimenangkan oleh organisasi yang tidak muncul dalam surat suara hari Minggu.
Mesin pemungutan suara elektronik baru tidak akan mengizinkan kandidat yang ditulis tangan atau surat suara yang rusak.
"Penindasan"
Junta sedang melakukan penuntutan terhadap lebih dari 200 orang karena melanggar undang-undang yang keras yang melarang "gangguan" pemilu, termasuk protes atau kritik.
"Pemilu ini jelas berlangsung dalam lingkungan kekerasan dan penindasan," kata kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, pekan lalu.
Putaran kedua pemilu akan berlangsung dalam dua minggu sebelum putaran ketiga dan terakhir pada 25 Januari, tetapi junta telah mengakui bahwa pemilu tidak dapat dilakukan di hampir satu dari lima daerah pemilihan majelis rendah.
Ketika militer merebut kekuasaan, mereka menindas protes pro-demokrasi, dan banyak aktivis meninggalkan kota untuk berperang sebagai gerilyawan bersama pasukan minoritas etnis yang telah lama berkuasa di pinggiran Myanmar.
"Ada banyak cara untuk menciptakan perdamaian di negara ini, tetapi mereka tidak memilih cara-cara itu—mereka memilih untuk mengadakan pemilu," kata Zaw Tun, seorang perwira di Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi di wilayah Sagaing utara.
"Kami akan terus berjuang," imbuh dia.
(mas)
Lihat Juga :