Terancam Perang dengan India, Pakistan Siap Investigasi Netral Pembantaian 26 Turis Hindu di Kashmir

Pada jumpa pers pada Rabu malam, Menteri Luar Negeri Vikram Misri mengumumkan tindakan tersebut. Yang paling utama adalah pengurangan misi diplomatik di setiap negara. Baik komisi tinggi India maupun Pakistan akan mengurangi kekuatan personel mereka dari 55 menjadi 30, yang akan selesai pada 1 Mei.

India juga telah mengusir semua penasihat pertahanan, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi. Orang-orang tersebut telah dinyatakan sebagai persona non-grata dan diperintahkan untuk meninggalkan India dalam waktu seminggu.

Sejalan dengan itu, India akan menarik penasihat militernya dari komisi tingginya sendiri di Islamabad. Lima staf pendukung yang ditugaskan untuk penasihat layanan di kedua misi juga akan dipanggil pulang.

India telah menangguhkan Skema Pengecualian Visa SAARC untuk warga negara Pakistan. Semua visa yang dikeluarkan untuk warga negara Pakistan berdasarkan program ini telah dibatalkan dengan segera.

CCS juga memerintahkan penutupan segera Pos Pemeriksaan Terpadu di Attari, satu-satunya pos perbatasan darat yang berfungsi antara India dan Pakistan. Warga negara Pakistan yang telah memasuki India melalui pos dengan dokumen yang sah diperintahkan kembali sebelum batas waktu 1 Mei.

Salah satu tindakan India yang paling penting adalah penangguhan Perjanjian Perairan Indus tahun 1960. Misri menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan tetap ditangguhkan sampai Pakistan dapat "secara kredibel dan tidak dapat ditarik kembali menolak dukungannya terhadap terorisme lintas batas."

Pakistan sebelumnya menyatakan penangguhan perjanjian air yang penting itu sama saja dengan "tindakan perang".

Di tengah ketegangan tersebut, pasukan Pakistan dan India saling mengumbar tembakan di sepanjang Garis Kontrol (LoC). Tidak ada laporan tentang korban di kedua belah pihak.