Terancam Perang dengan India, Pakistan Siap Investigasi Netral Pembantaian 26 Turis Hindu di Kashmir
Minggu, 27 April 2025 - 10:05 WIB
loading...
Pakistan siap investigasi netral atas pembantaian 26 turis Hindu di Kashmir yang bisa memicu perang dengan India. Foto/India TV News
A
A
A
ISLAMABAD - Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan pihaknya siap untuk melakukan "investigasi netral" atas serangan teror di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, yang menewaskan 26 turis Hindu pada Selasa sore lalu.
Ke-26 turis Hindu, termasuk satu asal Nepal, tewas ditembak kelompok The Resistance Front (TRF) di wilayah Jammu dan Kashmir yang dikontrol India. India menuduh TRF hanyalah nama kedok dari kelompok milisi Lashkar-e-Taiba yang bermarkas di Pakistan.
India telah melakukan lima tindakan pembalasan terhadap Pakistan atas serangan teror tersebut, termasuk menurunkan status hubungan diplomatik.
Baca Juga: Di Ambang Perang, Ini Perbandingan Kekuatan Militer India dan Pakistan
Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif dalam wawancara dengan Sky News telah memperingatkan bahaya nyata dari pertikaian kedua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir.
Asif menolak jika Pakistan menjadi pihak yang disalahkan, dengan menyatakan bahwa India telah "merencanakan" penembakan massal tersebut dalam operasi "false flag".
Dia memperingatkan bahwa militer Pakistan siap menghadapi segala kemungkinan di tengah meningkatnya ketegangan dan tindakan diplomatik dari kedua belah pihak.
"Kami akan mengukur respons kami terhadap apa pun yang diprakarsai oleh India. Itu akan menjadi respons yang terukur," ujarnya.
"Jika terjadi serangan habis-habisan atau semacamnya, maka jelas akan terjadi perang habis-habisan," imbuh dia.
Dalam pidatonya di upacara wisuda di Akademi Militer Pakistan di Kakul, Khyber-Pakhtunkhwa, PM Sharif mengatakan bahwa negaranya terbuka untuk mengambil bagian dalam investigasi yang kredibel.
"Tragedi baru-baru ini di Pahalgam adalah contoh lain dari permainan menyalahkan yang terus-menerus ini, yang harus dihentikan. Melanjutkan perannya sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan terbuka untuk berpartisipasi dalam investigasi yang netral, transparan, dan kredibel," kata Sharif.
NDTV, mengutip sumber intelijen Adil Ahmed Thoker, melaporkan pada Minggu (27/4/2025) bahwa salah satu tersangka utama dalam serangan teror tersebut pergi ke Pakistan, menerima pelatihan militer dari kelompok teror dan menyusup ke India enam tahun kemudian bersama dengan beberapa teroris Pakistan.
"Pakistan selalu mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya," kata Sharif. "Angkatan Bersenjata Pakistan tetap sepenuhnya mampu dan siap untuk mempertahankan kedaulatan negara dan integritas teritorialnya terhadap segala tindakan yang tidak diinginkan," imbuh dia.
Komite Kabinet Keamanan (CCS) India, yang diketuai oleh PM Narendra Modi, dibentuk pada hari Rabu untuk menentukan respons India terhadap serangan 23 April di Pahalgam. CCS mengumumkan tindakan menyeluruh terhadap Pakistan, yang dituduh New Delhi sebagai tempat berlindung dan mendukung terorisme lintas batas.
Pada jumpa pers pada Rabu malam, Menteri Luar Negeri Vikram Misri mengumumkan tindakan tersebut. Yang paling utama adalah pengurangan misi diplomatik di setiap negara. Baik komisi tinggi India maupun Pakistan akan mengurangi kekuatan personel mereka dari 55 menjadi 30, yang akan selesai pada 1 Mei.
India juga telah mengusir semua penasihat pertahanan, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi. Orang-orang tersebut telah dinyatakan sebagai persona non-grata dan diperintahkan untuk meninggalkan India dalam waktu seminggu.
Sejalan dengan itu, India akan menarik penasihat militernya dari komisi tingginya sendiri di Islamabad. Lima staf pendukung yang ditugaskan untuk penasihat layanan di kedua misi juga akan dipanggil pulang.
India telah menangguhkan Skema Pengecualian Visa SAARC untuk warga negara Pakistan. Semua visa yang dikeluarkan untuk warga negara Pakistan berdasarkan program ini telah dibatalkan dengan segera.
CCS juga memerintahkan penutupan segera Pos Pemeriksaan Terpadu di Attari, satu-satunya pos perbatasan darat yang berfungsi antara India dan Pakistan. Warga negara Pakistan yang telah memasuki India melalui pos dengan dokumen yang sah diperintahkan kembali sebelum batas waktu 1 Mei.
Salah satu tindakan India yang paling penting adalah penangguhan Perjanjian Perairan Indus tahun 1960. Misri menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan tetap ditangguhkan sampai Pakistan dapat "secara kredibel dan tidak dapat ditarik kembali menolak dukungannya terhadap terorisme lintas batas."
Pakistan sebelumnya menyatakan penangguhan perjanjian air yang penting itu sama saja dengan "tindakan perang".
Di tengah ketegangan tersebut, pasukan Pakistan dan India saling mengumbar tembakan di sepanjang Garis Kontrol (LoC). Tidak ada laporan tentang korban di kedua belah pihak.
Ke-26 turis Hindu, termasuk satu asal Nepal, tewas ditembak kelompok The Resistance Front (TRF) di wilayah Jammu dan Kashmir yang dikontrol India. India menuduh TRF hanyalah nama kedok dari kelompok milisi Lashkar-e-Taiba yang bermarkas di Pakistan.
India telah melakukan lima tindakan pembalasan terhadap Pakistan atas serangan teror tersebut, termasuk menurunkan status hubungan diplomatik.
Baca Juga: Di Ambang Perang, Ini Perbandingan Kekuatan Militer India dan Pakistan
Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif dalam wawancara dengan Sky News telah memperingatkan bahaya nyata dari pertikaian kedua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir.
Asif menolak jika Pakistan menjadi pihak yang disalahkan, dengan menyatakan bahwa India telah "merencanakan" penembakan massal tersebut dalam operasi "false flag".
Dia memperingatkan bahwa militer Pakistan siap menghadapi segala kemungkinan di tengah meningkatnya ketegangan dan tindakan diplomatik dari kedua belah pihak.
"Kami akan mengukur respons kami terhadap apa pun yang diprakarsai oleh India. Itu akan menjadi respons yang terukur," ujarnya.
"Jika terjadi serangan habis-habisan atau semacamnya, maka jelas akan terjadi perang habis-habisan," imbuh dia.
Dalam pidatonya di upacara wisuda di Akademi Militer Pakistan di Kakul, Khyber-Pakhtunkhwa, PM Sharif mengatakan bahwa negaranya terbuka untuk mengambil bagian dalam investigasi yang kredibel.
"Tragedi baru-baru ini di Pahalgam adalah contoh lain dari permainan menyalahkan yang terus-menerus ini, yang harus dihentikan. Melanjutkan perannya sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan terbuka untuk berpartisipasi dalam investigasi yang netral, transparan, dan kredibel," kata Sharif.
NDTV, mengutip sumber intelijen Adil Ahmed Thoker, melaporkan pada Minggu (27/4/2025) bahwa salah satu tersangka utama dalam serangan teror tersebut pergi ke Pakistan, menerima pelatihan militer dari kelompok teror dan menyusup ke India enam tahun kemudian bersama dengan beberapa teroris Pakistan.
"Pakistan selalu mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya," kata Sharif. "Angkatan Bersenjata Pakistan tetap sepenuhnya mampu dan siap untuk mempertahankan kedaulatan negara dan integritas teritorialnya terhadap segala tindakan yang tidak diinginkan," imbuh dia.
Dampak Diplomatik India-Pakistan
Komite Kabinet Keamanan (CCS) India, yang diketuai oleh PM Narendra Modi, dibentuk pada hari Rabu untuk menentukan respons India terhadap serangan 23 April di Pahalgam. CCS mengumumkan tindakan menyeluruh terhadap Pakistan, yang dituduh New Delhi sebagai tempat berlindung dan mendukung terorisme lintas batas.
Pada jumpa pers pada Rabu malam, Menteri Luar Negeri Vikram Misri mengumumkan tindakan tersebut. Yang paling utama adalah pengurangan misi diplomatik di setiap negara. Baik komisi tinggi India maupun Pakistan akan mengurangi kekuatan personel mereka dari 55 menjadi 30, yang akan selesai pada 1 Mei.
India juga telah mengusir semua penasihat pertahanan, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi. Orang-orang tersebut telah dinyatakan sebagai persona non-grata dan diperintahkan untuk meninggalkan India dalam waktu seminggu.
Sejalan dengan itu, India akan menarik penasihat militernya dari komisi tingginya sendiri di Islamabad. Lima staf pendukung yang ditugaskan untuk penasihat layanan di kedua misi juga akan dipanggil pulang.
India telah menangguhkan Skema Pengecualian Visa SAARC untuk warga negara Pakistan. Semua visa yang dikeluarkan untuk warga negara Pakistan berdasarkan program ini telah dibatalkan dengan segera.
CCS juga memerintahkan penutupan segera Pos Pemeriksaan Terpadu di Attari, satu-satunya pos perbatasan darat yang berfungsi antara India dan Pakistan. Warga negara Pakistan yang telah memasuki India melalui pos dengan dokumen yang sah diperintahkan kembali sebelum batas waktu 1 Mei.
Salah satu tindakan India yang paling penting adalah penangguhan Perjanjian Perairan Indus tahun 1960. Misri menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan tetap ditangguhkan sampai Pakistan dapat "secara kredibel dan tidak dapat ditarik kembali menolak dukungannya terhadap terorisme lintas batas."
Pakistan sebelumnya menyatakan penangguhan perjanjian air yang penting itu sama saja dengan "tindakan perang".
Di tengah ketegangan tersebut, pasukan Pakistan dan India saling mengumbar tembakan di sepanjang Garis Kontrol (LoC). Tidak ada laporan tentang korban di kedua belah pihak.
(mas)
Lihat Juga :
