3 Kebijakan Rasis Israel kepada Warga Asli Palestina, Realita yang Sering Terabaikan

Tindakan tersebut meliputi penyitaan sebagian besar tanah mereka dan penolakan terhadap izin bangunan di sebagian besar wilayah Tepi Barat yang menyebabkan ribuan warga Palestina terusir dari wilayahnya sendiri.

Sebaliknya, mereka memberi izin bagi warga Yahudi untuk membangun permukiman khusus di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, meski dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Selain itu, izin mendirikan bangunan bagi warga Palestina sangat sulit didapat. Kondisi ini membuat banyak rumah mereka dianggap ilegal dan berujung pada pembongkaran paksa.

2. Sistem Hukum yang Diskriminatif

Tak jarang, warga Palestina di Tepi Barat diadili di pengadilan militer Israel apabila dianggap melakukan kesalahan. Anehnya, hal ini berbeda dengan warga Israel di pemukiman ilegal yang hanya diadili di pengadilan sipil.

Melansir The Guardian, sistem peradilan militer merupakan bagian dari realitas yang terpisah dan tidak setara. Berbeda dengan warga Palestina, para pemukim Israel yang ditangkap di Tepi Barat diadili di pengadilan sipil di Israel.

Perbedaan sikap tersebut sering disebut para pemerhati kemanusiaan sebagai bentuk apartheid. Aturan itu juga menciptakan sistem hukum ganda yang memberikan perlakuan berbeda berdasarkan identitas etnis.

Belum lagi, hukuman yang dijatuhkan kepada warga Palestina juga sering kali lebih berat, meski pelanggarannya bisa serupa dengan yang dilakukan warga Israel.

3. Pembatasan Mobilitas dan Akses Sumber Daya

Israel menerapkan aturan seperti sistem pos pemeriksaan (checkpoint), tembok pemisah, dan izin perjalanan yang sangat membatasi pergerakan warga Palestina.