Tuding Serahkan Negara pada Rusia, Zelensky Sanksi Otoritas Georgia
Kamis, 05 Desember 2024 - 20:30 WIB
"Sanksi ini menargetkan bagian dari pemerintah Georgia yang menyerahkan Georgia kepada Putin. Ini adalah masalah yang memicu protes di Georgia saat ini," klaim pemimpin Ukraina tersebut.
Dia juga meminta AS, Uni Eropa, dan "semua orang di dunia" untuk mengikuti contoh Kiev dan juga memberlakukan pembatasan terhadap Georgia.
"Kita tidak boleh kehilangan siapa pun di wilayah ini, baik Georgia, Moldova, maupun Ukraina. Kita harus bersatu dalam membela diri terhadap Moskow," tegas Zelensky.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan Zelensky bertindak karena "kemarahan sebab Georgia menemukan kekuatan untuk menolak skenario Ukraina."
Awal pekan ini, Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakhidze mengatakan kudeta bergaya Maidan, mirip dengan kudeta yang menggulingkan Presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis Viktor Yanukovich pada tahun 2014, telah "gagal" di Georgia.
"Ada upaya terkoordinasi dan terencana yang melibatkan pendanaan asing untuk pelaksanaannya. Inilah tepatnya mengapa beberapa orang menentang penerapan Undang-Undang Transparansi, yang memungkinkan pendanaan asing untuk kegiatan revolusioner di Georgia tetap tersembunyi," ujar Kobakhidze.
Dia juga meminta AS, Uni Eropa, dan "semua orang di dunia" untuk mengikuti contoh Kiev dan juga memberlakukan pembatasan terhadap Georgia.
"Kita tidak boleh kehilangan siapa pun di wilayah ini, baik Georgia, Moldova, maupun Ukraina. Kita harus bersatu dalam membela diri terhadap Moskow," tegas Zelensky.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan Zelensky bertindak karena "kemarahan sebab Georgia menemukan kekuatan untuk menolak skenario Ukraina."
Awal pekan ini, Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakhidze mengatakan kudeta bergaya Maidan, mirip dengan kudeta yang menggulingkan Presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis Viktor Yanukovich pada tahun 2014, telah "gagal" di Georgia.
"Ada upaya terkoordinasi dan terencana yang melibatkan pendanaan asing untuk pelaksanaannya. Inilah tepatnya mengapa beberapa orang menentang penerapan Undang-Undang Transparansi, yang memungkinkan pendanaan asing untuk kegiatan revolusioner di Georgia tetap tersembunyi," ujar Kobakhidze.
Lihat Juga :