Kisruh Darurat Militer, Jenderal Top Korsel Waspadai Ancaman Korut
Rabu, 04 Desember 2024 - 14:15 WIB
Tentara menggelar parade militer di Pyongyang, Korea Utara. Foto/anadolu
SEOUL - Jenderal berpangkat tinggi Korea Selatan (Korsel) telah meminta militer waspada terhadap potensi ancaman dari Korea Utara (Korut).
Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korsel Laksamana Kim Myung-soo meminta pasukan "menjaga keselamatan publik" dan "mempertahankan sikap siaga yang tegas sehingga Korea Utara tidak akan membuat penilaian yang salah," menurut laporan Kantor Berita Yonhap yang didanai negara.
Kim membuat komentar tersebut dalam pertemuan darurat para pemimpin militer setelah Yoon mencabut deklarasi darurat militernya semalam menyusul pemungutan suara bulat di Majelis Nasional untuk membatalkan perintah tersebut.
Korea Utara dan Korea Selatan memiliki hubungan yang tegang dan secara teknis masih berperang setelah pertempuran dalam Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Sementara itu, Robert Kelly, profesor hubungan internasional di Universitas Nasional Pusan Korea Selatan, mengatakan, “Presiden Yoon Suk-yeol hampir pasti akan dipaksa mengundurkan diri."
"Dalam pekan depan, mungkin dua pekan. Saya akan terkejut jika dia bisa bertahan,” ujar Kelly kepada Al Jazeera.
“Ini adalah pelanggaran besar terhadap norma-norma demokrasi dan konstitusional Korea Selatan. Korea Selatan telah menjadi negara demokrasi sejak 1987. Tidak pernah ada yang seperti ini dalam sejarah Korea Selatan, bahkan ketika Korea Utara menembaki target-target Korea Selatan dan hal-hal seperti itu, tidak pernah ada deklarasi darurat militer,” tegas Kelly.
Jika presiden tidak mengundurkan diri, Kelly mengatakan dia kemungkinan akan dimakzulkan.
“Saya tidak bisa melihatnya tetap menjabat,” ujar Kelly, seraya menambahkan reaksi publik akan “sangat besar” jika dia mencoba bertahan.
“Di situlah banyak fokus kemarahan akan terjadi dalam beberapa pekan mendatang, untuk mengeluarkan Yoon sendiri dari jabatannya jika dia tidak mengundurkan diri dalam beberapa hari ke depan.”
Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korsel Laksamana Kim Myung-soo meminta pasukan "menjaga keselamatan publik" dan "mempertahankan sikap siaga yang tegas sehingga Korea Utara tidak akan membuat penilaian yang salah," menurut laporan Kantor Berita Yonhap yang didanai negara.
Kim membuat komentar tersebut dalam pertemuan darurat para pemimpin militer setelah Yoon mencabut deklarasi darurat militernya semalam menyusul pemungutan suara bulat di Majelis Nasional untuk membatalkan perintah tersebut.
Korea Utara dan Korea Selatan memiliki hubungan yang tegang dan secara teknis masih berperang setelah pertempuran dalam Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Sementara itu, Robert Kelly, profesor hubungan internasional di Universitas Nasional Pusan Korea Selatan, mengatakan, “Presiden Yoon Suk-yeol hampir pasti akan dipaksa mengundurkan diri."
"Dalam pekan depan, mungkin dua pekan. Saya akan terkejut jika dia bisa bertahan,” ujar Kelly kepada Al Jazeera.
“Ini adalah pelanggaran besar terhadap norma-norma demokrasi dan konstitusional Korea Selatan. Korea Selatan telah menjadi negara demokrasi sejak 1987. Tidak pernah ada yang seperti ini dalam sejarah Korea Selatan, bahkan ketika Korea Utara menembaki target-target Korea Selatan dan hal-hal seperti itu, tidak pernah ada deklarasi darurat militer,” tegas Kelly.
Jika presiden tidak mengundurkan diri, Kelly mengatakan dia kemungkinan akan dimakzulkan.
“Saya tidak bisa melihatnya tetap menjabat,” ujar Kelly, seraya menambahkan reaksi publik akan “sangat besar” jika dia mencoba bertahan.
“Di situlah banyak fokus kemarahan akan terjadi dalam beberapa pekan mendatang, untuk mengeluarkan Yoon sendiri dari jabatannya jika dia tidak mengundurkan diri dalam beberapa hari ke depan.”
Baca Juga
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda