6 Dampak Perubahan Doktrin Nuklir Baru Rusia, Salah Satunya Memicu Perang Dunia III

MOSKOW - Doktrin nuklir baru Rusia kemungkinan akan memaksa AS dan negara-negara Barat lainnya untuk mempertimbangkan kembali dukungan militer mereka terhadap Ukraina.

Apalagi Vladimir Putin secara resmi menandatangani aturan baru tersebut pada Selasa lalu.

6 Dampak Perubahan Doktrin Nuklir Baru Rusia, Salah Satunya Memicu Perang Dunia III

1. Rusia Akan Menggunakan Senjata Nuklir Jika Diserang Senjata Konvensional

Doktrin baru tersebut menyatakan bahwa Moskow akan memiliki hak untuk mempertimbangkan opsi nuklir jika Rusia atau Belarus diserang oleh senjata konvensional dan jika agresi tersebut menciptakan "ancaman kritis" terhadap kedaulatan atau integritas teritorial mereka.



Selain itu, setiap tindakan agresi oleh negara non-nuklir dengan partisipasi negara nuklir terhadap Rusia sekarang akan dianggap sebagai serangan bersama dan juga dapat memicu doktrin baru tersebut.

2. Respons terhadap Penggunaan Rudal Non-Nuklir yang Digunakan Ukraina

Menyusul publikasi aturan yang direvisi, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menjelaskan bahwa doktrin baru tersebut secara efektif memberi Rusia hak untuk mempertimbangkan respons nuklir terhadap penggunaan rudal non-nuklir yang dipasok Barat oleh Kiev terhadap wilayah Rusia.

Menurut penulis dan koresponden perang Thomas Roeper, Presiden Joe Biden yang akan lengser mempersulit Presiden terpilih Donald Trump untuk menemukan solusi damai atas konflik Ukraina. "Keputusan ini... [mengizinkan Ukraina menembak] Rusia dengan roket jarak jauh, dan kemungkinan jawaban Rusia, akan membuat Trump semakin sulit keluar dari konflik ini," katanya kepada RT pada hari Selasa.

3. Mengganggu Niat Baik Trump dan Putin

Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah berusaha untuk bersikap hati-hati selama konflik Ukraina untuk menghindari eskalasi, pemerintahan AS saat ini tampaknya melakukan yang sebaliknya, menurut ahli strategi politik dan komentator Anthony Webber.

"Siapa yang tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab di Washington, tetapi itu tentu saja merupakan keputusan yang sangat gegabah [untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh Amerika untuk menyerang wilayah Rusia], dan mendorong beberapa politisi gegabah di Eropa untuk melakukan hal yang sama," katanya kepada RT.

4. Memicu Perang Dunia III

Mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Nasional, mengatakan aturan baru tersebut berpotensi memicu perang dunia ketiga jika Kiev memutuskan untuk menggunakan senjata NATO untuk menyerang Rusia.

"Dalam kasus ini, muncul hak untuk melancarkan serangan balasan dengan senjata pemusnah massal terhadap Kiev dan fasilitas utama NATO, di mana pun mereka berada. Dan ini sudah Perang Dunia III," tulisnya di saluran Telegramnya, memperingatkan bahwa Ukraina dan sekutunya harus siap menghadapi tindakan balasan tersebut.

5. Tidak Boleh Ada yang Bermain Api

Andrey Klimov, yang menjabat sebagai wakil ketua komite urusan internasional parlemen, mengatakan ketentuan doktrin yang direvisi kemungkinan akan "dipelajari dengan saksama dalam waktu dekat di negara-negara yang tidak bersahabat," dan menyatakan harapan bahwa mereka akan menarik kesimpulan yang tepat dan menyadari bahwa "seseorang tidak boleh bermain api."

Wakil kepala Komite Pertahanan Duma Negara, Yuri Shvytkin, juga mengklaim bahwa Prancis dan Inggris sekarang harus menyadari bahwa setiap serangan terhadap Rusia dengan menggunakan senjata mereka akan segera memancing balasan dari Moskow.

“Saya pikir sinyal yang jelas dan tegas telah diberikan kepada negara-negara Barat tentang tidak dapat diterimanya memasok senjata jenis ini kepada militan Angkatan Bersenjata Ukraina,” kata Shvytkin.

6. Senjata Nuklir Adalah Pilihan Terakhir

Sementara itu, kepala Komite Dewan Federasi untuk Pertahanan dan Keamanan, Vladimir Bulavin, mengatakan kepada TASS bahwa Moskow terus melihat senjata nuklir secara eksklusif sebagai instrumen pencegahan dan menganggap penggunaannya hanya sebagai pilihan terakhir.

Ia menjelaskan bahwa aturan baru tersebut ditujukan untuk “memastikan stabilitas dan prediktabilitas strategis,” dan tidak menyiratkan “perubahan otomatis dalam sifat tindakan yang diambil.”