3 Perbedaan Hizbullah dan Lebanon, Salah Satunya Kekuatan Militer yang Tak Seimbang
Senin, 30 September 2024 - 19:40 WIB
Menurut GlobalFirepower.com, Angkatan Bersenjata Lebanon berada di peringkat ke-118 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan pada tahun 2024 dalam hal kekuatan.
Menurut Observatory of Economic Complexity, Angkatan Bersenjata Lebanon mengimpor senjata dari Amerika Serikat, Ceko, dan Turki pada tahun 2022.
Partai-partai Lebanon yang menentang Hizbullah mengatakan bahwa kelompok tersebut telah merusak negara dan secara sepihak menyeret Lebanon ke dalam peperangan.
Hizbullah memasuki politik Lebanon pada tahun 1992, mengikuti pemilihan umum, dan mulai mengambil peran yang lebih menonjol dalam urusan negara pada tahun 2005 setelah Suriah menarik pasukan dari Lebanon menyusul pembunuhan mantan perdana menteri Rafik al-Hariri, seorang politikus Sunni yang melambangkan pengaruh Saudi di Beirut.
Pengadilan yang didukung PBB menghukum tiga anggota Hizbullah secara in absentia atas pembunuhan tersebut. Hizbullah menyangkal peran apa pun, menggambarkan pengadilan sebagai alat musuh-musuhnya.
Pada tahun 2008, perebutan kekuasaan antara Hizbullah dan musuh-musuh politiknya di Lebanon menyebabkan konflik bersenjata, setelah pemerintah berjanji untuk mengambil tindakan terhadap jaringan komunikasi militer kelompok tersebut. Pejuang Hizbullah menguasai sebagian wilayah Beirut.
Pada tahun 2018, Hizbullah dan sekutunya yang mendukung kepemilikan senjatanya memenangkan mayoritas parlemen. Kemenangan ini hilang pada tahun 2022, tetapi kelompok tersebut masih memiliki pengaruh politik yang besar.
Melansir Politico, Pemerintah sementara Lebanon tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi jalannya berbagai peristiwa, Perdana Menteri Najib Mikati telah mengakui. Ia mengatakan kepada saluran TV domestik pada hari Jumat bahwa Hizbullah tidak memberinya jaminan apa pun tentang apakah mereka akan memasuki perang Gaza atau tidak. "Terserah Israel untuk berhenti memprovokasi Hizbullah," kata Mikati dalam wawancara tersebut. "Saya tidak menerima jaminan apa pun dari siapa pun tentang [bagaimana hal-hal dapat berkembang] karena keadaan sedang berubah," katanya.
Berkat politik Lebanon yang terpecah belah, negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi penuh sejak Oktober 2022. Kabinet baru bertemu pada hari Kamis di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pertikaian perbatasan dapat menyebabkan meluasnya perang.
Menurut Observatory of Economic Complexity, Angkatan Bersenjata Lebanon mengimpor senjata dari Amerika Serikat, Ceko, dan Turki pada tahun 2022.
3. Peran dan Pengaruh
Pengaruh Hizbullah didukung oleh persenjataannya dan dukungan dari banyak warga Syiah Lebanon yang mengatakan bahwa kelompok tersebut membela Lebanon dari Israel. Hizbullah memiliki menteri di pemerintahan dan anggota parlemen di parlemen.Partai-partai Lebanon yang menentang Hizbullah mengatakan bahwa kelompok tersebut telah merusak negara dan secara sepihak menyeret Lebanon ke dalam peperangan.
Hizbullah memasuki politik Lebanon pada tahun 1992, mengikuti pemilihan umum, dan mulai mengambil peran yang lebih menonjol dalam urusan negara pada tahun 2005 setelah Suriah menarik pasukan dari Lebanon menyusul pembunuhan mantan perdana menteri Rafik al-Hariri, seorang politikus Sunni yang melambangkan pengaruh Saudi di Beirut.
Pengadilan yang didukung PBB menghukum tiga anggota Hizbullah secara in absentia atas pembunuhan tersebut. Hizbullah menyangkal peran apa pun, menggambarkan pengadilan sebagai alat musuh-musuhnya.
Pada tahun 2008, perebutan kekuasaan antara Hizbullah dan musuh-musuh politiknya di Lebanon menyebabkan konflik bersenjata, setelah pemerintah berjanji untuk mengambil tindakan terhadap jaringan komunikasi militer kelompok tersebut. Pejuang Hizbullah menguasai sebagian wilayah Beirut.
Pada tahun 2018, Hizbullah dan sekutunya yang mendukung kepemilikan senjatanya memenangkan mayoritas parlemen. Kemenangan ini hilang pada tahun 2022, tetapi kelompok tersebut masih memiliki pengaruh politik yang besar.
Melansir Politico, Pemerintah sementara Lebanon tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi jalannya berbagai peristiwa, Perdana Menteri Najib Mikati telah mengakui. Ia mengatakan kepada saluran TV domestik pada hari Jumat bahwa Hizbullah tidak memberinya jaminan apa pun tentang apakah mereka akan memasuki perang Gaza atau tidak. "Terserah Israel untuk berhenti memprovokasi Hizbullah," kata Mikati dalam wawancara tersebut. "Saya tidak menerima jaminan apa pun dari siapa pun tentang [bagaimana hal-hal dapat berkembang] karena keadaan sedang berubah," katanya.
Berkat politik Lebanon yang terpecah belah, negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi penuh sejak Oktober 2022. Kabinet baru bertemu pada hari Kamis di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pertikaian perbatasan dapat menyebabkan meluasnya perang.
tulis komentar anda