Venezuela Tuding AS Melakukan Pembajakan Pesawat
Selasa, 03 September 2024 - 17:30 WIB
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengacungkan pedang saat Kabinet barunya mengambil sumpah jabatan, di istana presiden di Caracas, Venezuela, 28 Agustus 2024. Foto/AP/Ariana Cubillos
CARACAS - Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menyita pesawat yang digunakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro adalah "pembajakan" yang nyata, menurut Menteri Luar Negeri Venezuela Ivan Gil Pinto.
Pada Senin (2/9/2024), Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengonfirmasi laporan media bahwa agennya telah menyita Pesawat Dassault Falcon 900EX yang diduga terkait dengan pemimpin Venezuela dan lingkaran dalamnya.
Washington mengklaim pesawat itu "dibeli secara ilegal seharga USD13 juta melalui perusahaan cangkang dan diselundupkan keluar dari Amerika Serikat."
AS menambahkan pesawat itu disita di Republik Dominika dan dipindahkan ke Florida atas permintaan AS "berdasarkan pelanggaran... undang-undang pengendalian dan sanksi ekspor."
DOJ menuduh pesawat itu dibeli melalui perusahaan yang berbasis di Karibia dan dikirim ke Venezuela pada bulan April 2023.
Sejak itu, pesawat itu telah digunakan pemerintah Maduro, termasuk untuk mengangkut pemimpin Venezuela itu sendiri ke negara lain, klaim departemen itu.
Ivan Gil mengecam tindakan tersebut sebagai "praktik kriminal berulang yang tidak dapat digambarkan sebagai apa pun selain pembajakan."
“AS secara ilegal menyita pesawat yang telah digunakan oleh presiden republik tersebut, membenarkan diri mereka dengan tindakan pemaksaan yang mereka terapkan secara sepihak dan ilegal di seluruh dunia," tegas dia.
Pemerintah Maduro juga memperingatkan mereka "berhak untuk mengambil tindakan hukum apa pun untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada negara ini, serta semua kerusakan lain yang disebabkan oleh kebijakan kriminal" Washington.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Eduardo Rodriguez ikut bereaksi, mengutuk apa yang disebutnya sebagai "penyitaan ilegal dan curang" atas pesawat Maduro dan menuduh AS melanggar hukum internasional.
AS dan Venezuela telah lama berselisih, dengan Washington secara konsisten mendukung perubahan rezim di negara Amerika Latin tersebut.
Pada tahun 2019, AS mengakui Juan Guaido, yang saat itu menjabat sebagai kepala Majelis Nasional Venezuela, sebagai presiden sementara yang sah di negara tersebut sambil mendukung pihak oposisi.
Pada bulan Agustus, AS juga mengakui pesaing utama Maduro, Edmundo Gonzalez, sebagai pemenang pemilu presiden.
Washington telah memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Venezuela dalam upaya menekan negara tersebut, termasuk melarang perusahaan-perusahaan AS melakukan bisnis dengan siapa pun yang terkait dengan pemerintah Venezuela.
Pada Senin (2/9/2024), Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengonfirmasi laporan media bahwa agennya telah menyita Pesawat Dassault Falcon 900EX yang diduga terkait dengan pemimpin Venezuela dan lingkaran dalamnya.
Washington mengklaim pesawat itu "dibeli secara ilegal seharga USD13 juta melalui perusahaan cangkang dan diselundupkan keluar dari Amerika Serikat."
AS menambahkan pesawat itu disita di Republik Dominika dan dipindahkan ke Florida atas permintaan AS "berdasarkan pelanggaran... undang-undang pengendalian dan sanksi ekspor."
DOJ menuduh pesawat itu dibeli melalui perusahaan yang berbasis di Karibia dan dikirim ke Venezuela pada bulan April 2023.
Sejak itu, pesawat itu telah digunakan pemerintah Maduro, termasuk untuk mengangkut pemimpin Venezuela itu sendiri ke negara lain, klaim departemen itu.
Ivan Gil mengecam tindakan tersebut sebagai "praktik kriminal berulang yang tidak dapat digambarkan sebagai apa pun selain pembajakan."
“AS secara ilegal menyita pesawat yang telah digunakan oleh presiden republik tersebut, membenarkan diri mereka dengan tindakan pemaksaan yang mereka terapkan secara sepihak dan ilegal di seluruh dunia," tegas dia.
Pemerintah Maduro juga memperingatkan mereka "berhak untuk mengambil tindakan hukum apa pun untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada negara ini, serta semua kerusakan lain yang disebabkan oleh kebijakan kriminal" Washington.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Eduardo Rodriguez ikut bereaksi, mengutuk apa yang disebutnya sebagai "penyitaan ilegal dan curang" atas pesawat Maduro dan menuduh AS melanggar hukum internasional.
AS dan Venezuela telah lama berselisih, dengan Washington secara konsisten mendukung perubahan rezim di negara Amerika Latin tersebut.
Pada tahun 2019, AS mengakui Juan Guaido, yang saat itu menjabat sebagai kepala Majelis Nasional Venezuela, sebagai presiden sementara yang sah di negara tersebut sambil mendukung pihak oposisi.
Pada bulan Agustus, AS juga mengakui pesaing utama Maduro, Edmundo Gonzalez, sebagai pemenang pemilu presiden.
Washington telah memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Venezuela dalam upaya menekan negara tersebut, termasuk melarang perusahaan-perusahaan AS melakukan bisnis dengan siapa pun yang terkait dengan pemerintah Venezuela.
(sya)
tulis komentar anda