AS: Iran Bisa Menjadi Negara Bersenjata Nuklir Tahun Ini
Selasa, 20 Agustus 2024 - 10:38 WIB
Komite Intelijen DPR AS memperingatkan bahwa Iran bisa menjadi negara bersenjata nuklir pada akhir tahun ini. Foto/IRNA
WASHINGTON - Ketua Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Mike Turner mengatakan Iran bisa menjadi negara bersenjata nuklir pada akhir tahun ini.
Anggota Partai Republik dari Ohio tersebut mengeklaim bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Joe Biden dan pemerintahannya terkait dengan Iran telah gagal.
Dia kemudian bersugesti bahwa di bawah mantan presiden yang juga calon presiden dari Partai Republik saat ini; Donald Trump, segalanya akan berbeda.
“Teheran dapat mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir pada akhir tahun ini karena kebijakan Presiden AS Joe Biden yang gagal,” kata Turner dalam pernyataan kepada CBS, yang dikutip Russia Today, Selasa (20/8/2024).
Dia mengatakan beberapa laporan telah keluar yang menguraikan kemungkinan tersebut.
Dia menambahkan bahwa perkembangan seperti itu akan menandai eskalasi besar yang telah berusaha dihindari AS selama bertahun-tahun.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengeluarkan peringatan serupa, yang menyatakan bahwa Teheran akan membutuhkan waktu "satu atau dua minggu" untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun senjata nuklir.
Blinken mencatat bahwa negara tersebut telah menimbun uranium yang hampir setara dengan senjata nuklir sejak AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran (yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA) pada tahun 2018.
"Setelah perjanjian nuklir dibatalkan, alih-alih setidaknya satu tahun lagi dari memiliki kapasitas produksi bahan fisil untuk senjata nuklir, [Iran] sekarang mungkin hanya berjarak satu atau dua minggu dari melakukan itu," kata diplomat AS tersebut dalam Forum Keamanan Aspen di Colorado.
JCPOA, yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan AS di bawah Presiden Barack Obama, mengharuskan Teheran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Namun, Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada" karena, menurutnya, perjanjian tersebut gagal mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Iran berulang kali menekankan bahwa mereka tidak punya rencana untuk membuat senjata nuklir dan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.
Baru-baru ini, Teheran telah menegaskan kembali bahwa mereka bermaksud untuk mematuhi doktrin nuklirnya tetapi telah memperingatkan bahwa mereka dapat dipaksa untuk mempertimbangkan kembali posisinya jika keberadaan negara itu terancam, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel.
"Kami tidak punya keputusan untuk membangun bom nuklir tetapi jika keberadaan Iran terancam, tidak akan ada pilihan selain mengubah doktrin militer kami," kata seorang penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada bulan Mei setelah Israel mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Teheran.
Anggota Partai Republik dari Ohio tersebut mengeklaim bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Joe Biden dan pemerintahannya terkait dengan Iran telah gagal.
Dia kemudian bersugesti bahwa di bawah mantan presiden yang juga calon presiden dari Partai Republik saat ini; Donald Trump, segalanya akan berbeda.
“Teheran dapat mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir pada akhir tahun ini karena kebijakan Presiden AS Joe Biden yang gagal,” kata Turner dalam pernyataan kepada CBS, yang dikutip Russia Today, Selasa (20/8/2024).
Dia mengatakan beberapa laporan telah keluar yang menguraikan kemungkinan tersebut.
Dia menambahkan bahwa perkembangan seperti itu akan menandai eskalasi besar yang telah berusaha dihindari AS selama bertahun-tahun.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengeluarkan peringatan serupa, yang menyatakan bahwa Teheran akan membutuhkan waktu "satu atau dua minggu" untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun senjata nuklir.
Blinken mencatat bahwa negara tersebut telah menimbun uranium yang hampir setara dengan senjata nuklir sejak AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran (yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA) pada tahun 2018.
"Setelah perjanjian nuklir dibatalkan, alih-alih setidaknya satu tahun lagi dari memiliki kapasitas produksi bahan fisil untuk senjata nuklir, [Iran] sekarang mungkin hanya berjarak satu atau dua minggu dari melakukan itu," kata diplomat AS tersebut dalam Forum Keamanan Aspen di Colorado.
JCPOA, yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan AS di bawah Presiden Barack Obama, mengharuskan Teheran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Namun, Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada" karena, menurutnya, perjanjian tersebut gagal mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Iran berulang kali menekankan bahwa mereka tidak punya rencana untuk membuat senjata nuklir dan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.
Baru-baru ini, Teheran telah menegaskan kembali bahwa mereka bermaksud untuk mematuhi doktrin nuklirnya tetapi telah memperingatkan bahwa mereka dapat dipaksa untuk mempertimbangkan kembali posisinya jika keberadaan negara itu terancam, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel.
"Kami tidak punya keputusan untuk membangun bom nuklir tetapi jika keberadaan Iran terancam, tidak akan ada pilihan selain mengubah doktrin militer kami," kata seorang penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada bulan Mei setelah Israel mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Teheran.
(mas)
tulis komentar anda