4 Alasan Inggris Ingin Batalkan Pengiriman Senjata ke Israel

LONDON - Inggris diperkirakan akan memberlakukan pembatasan penjualan senjata ke Israel . Demikian dilaporkan Middle East Eye.

Inggris juga diperkirakan akan mencabut keberatannya terhadap surat perintah penangkapan Mahkamah Internasional (ICC) untuk para pemimpin senior Israel.

Sumber-sumber yang memiliki informasi lengkap di dalam Partai Buruh mengatakan kepada Middle East Eye bahwa dalam beberapa hari mendatang pemerintah kemungkinan akan memberlakukan beberapa pembatasan penjualan senjata tetapi tidak menghentikan penjualan sepenuhnya.

4 Alasan Inggris Ingin Batalkan Pengiriman Senjata ke Israel

1. Israel Tidak Patuh pada Hukum Humaniter Internasional

Perkembangan ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan minggu lalu bahwa ia meminta tinjauan menyeluruh atas kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional pada hari pertamanya menjabat.

Sumber-sumber mengatakan kepada MEE bahwa pembatasan yang diumumkan kemungkinan akan berlaku pada penjualan senjata ofensif. Menteri luar negeri tersebut mengatakan kepada anggota parlemen minggu lalu bahwa mengingat serangan oleh Houthi, Hizbullah, dan Hamas terhadap Israel, "tidaklah tepat untuk memberlakukan larangan menyeluruh antara negara kita".

Ia menyatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan senjata ofensif yang dapat digunakan Israel di Gaza sebagai bagian dari tinjauan yang telah ia perintahkan.

Lebih dari 100 lisensi ekspor Inggris untuk penjualan senjata, peralatan militer, dan barang-barang terlarang lainnya ke Israel telah disetujui sejak Oktober 2023.

Departemen Bisnis dan Perdagangan mengajukan pernyataan tertulis di Pengadilan Tinggi pada bulan Januari yang menunjukkan bahwa unit pemerintah yang mengawasi ekspor senjata telah mengidentifikasi 28 lisensi dan 28 aplikasi lisensi yang tertunda untuk peralatan yang ditandai sebagai "kemungkinan besar akan digunakan oleh IDF dalam operasi ofensif di Gaza".

Peralatan ini dapat menjadi sasaran pembatasan baru apa pun pada penjualan senjata.

2. Membatasi Kemampuan Perang Israel

Chris Doyle, direktur Council for Arab-British Understanding, mengatakan kepada MEE: "Langkah-langkah yang mungkin diambil pemerintah Inggris dalam penjualan senjata ke Israel akan sangat disambut baik jika langkah-langkah tersebut menimbulkan pembatasan yang berarti terhadap penjualan senjata tersebut dan dengan cara apa pun menghambat kemampuan Israel untuk melaksanakannya."

Washington sebelumnya mengancam akan menangguhkan transfer senjata ofensif ke Israel. Pada bulan Mei, Presiden AS Joe Biden mengancam akan melakukannya jika Israel melancarkan invasi skala penuh ke Rafah di Gaza, meskipun ia tidak melanjutkan tindakan tersebut.

3. Israel Melanggar Hukum atas Pendudukan Palestina

Minggu lalu, Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat penasihat bahwa pendudukan Israel atas tanah Palestina adalah melanggar hukum dan harus diakhiri "secepat mungkin".

Dikatakan bahwa negara-negara anggota ICJ, termasuk Inggris, memiliki kewajiban untuk "mengambil langkah-langkah untuk mencegah hubungan perdagangan atau investasi yang membantu mempertahankan situasi ilegal yang diciptakan oleh Israel".

Hal ini telah menyebabkan seruan baru kepada pemerintah untuk menangguhkan penjualan senjata ke Israel.

4. Israel Melakukan Kejahatan Perang

Zaki Sarraf, pejabat hukum di Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina, mengatakan: "Ada indikasi bahwa pemerintah Inggris dapat membatasi penjualan senjata ke Israel dan menarik keberatan mereka terhadap surat perintah penangkapan ICC. Langkah-langkah ini harus dilaksanakan tanpa penundaan.

"Apa pun yang kurang dari itu akan membuat Inggris terlibat dalam kejahatan perang Israel yang luas terhadap warga Palestina. Untuk menegakkan keadilan dan hukum internasional, tindakan segera tidak hanya diperlukan untuk menyelamatkan nyawa—tetapi juga keharusan.”

Katie Fallon, manajer advokasi di Campaign Against Arms Trade, mengatakan kepada MEE bahwa setiap penangguhan ekspor senjata harus mencakup “kontribusi signifikan Inggris terhadap jet F-35 dan F-16 yang saat ini menjatuhkan bom di Gaza”.

Ini termasuk memasok jet “melalui AS atau negara lain dengan lisensi ‘terbuka’ atau ‘inkorporasi’, seperti yang terjadi saat ini.”