Akankah Resolusi Gencatan Senjata PBB Menghentikan Perang Israel di Gaza?
Rabu, 27 Maret 2024 - 19:40 WIB
Israel juga berada di bawah pengawasan Mahkamah Internasional (ICJ), di mana Afrika Selatan menuduhnya melakukan tindakan genosida di Gaza.
Foto/Reuters
Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera di bulan Ramadhan. Namun, karena Ramadan berakhir sekitar tanggal 9 April, tuntutan gencatan senjata – meskipun diterapkan sekarang – hanya akan berlangsung selama dua minggu.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa gencatan senjata yang segera dilakukan di bulan Ramadhan akan menghasilkan gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan. Sesaat sebelum pemungutan suara pada hari Senin, kata “permanen” dihilangkan dari resolusi untuk mencoba membangun konsensus mengenai resolusi tersebut. Rusia mencoba mendorong penggunaan kata “permanen,” dengan mengatakan bahwa tidak menggunakan kata tersebut dapat memungkinkan Israel “melanjutkan operasi militernya di Jalur Gaza kapan saja” setelah Ramadhan.
AS juga tidak menghentikan pasokan bantuan militer ke Israel dan menegaskan bahwa komitmennya terhadap keamanan Israel tetap teguh. Faktanya, juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan pada hari Senin: “Pilihan kami tidak – dan saya ulangi, tidak – mewakili perubahan dalam kebijakan kami”.
Foto/Reuters
Sebuah rancangan resolusi diajukan oleh AS di hadapan dewan tersebut pada hari Jumat lalu dan para anggota melakukan pemungutan suara mengenai hal tersebut. Perjanjian ini diveto oleh Rusia dan China; Aljazair memberikan suara menentangnya dan Guyana abstain. Sebelas anggota memberikan suara mendukung rancangan resolusi ini.
Resolusi tersebut tidak menuntut gencatan senjata, namun mendukung “upaya diplomatik internasional untuk mewujudkan gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan sebagai bagian dari kesepakatan yang membebaskan para sandera”.
Dalam keterangan pers pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menambahkan bahwa AS ingin tuntutan gencatan senjata dikaitkan dengan pembebasan tawanan Israel.
Resolusi hari Jumat itu juga mendesak negara-negara anggota DK PBB untuk “menekan pendanaan terorisme, termasuk dengan membatasi pendanaan untuk Hamas”. Resolusi tersebut juga mengecam Hamas dan mencatat bahwa Hamas “telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara anggota”. Pernyataan Blinken lebih lanjut mengatakan bahwa resolusi yang disahkan pada hari Senin gagal untuk mengutuk Hamas, yang merupakan bahasa utama yang dianggap penting oleh AS.
Israel mengkritik resolusi hari Senin karena tidak mengaitkan gencatan senjata dengan pembebasan tawanan – dan malah keduanya dilakukan secara terpisah.
Foto/Reuters
AS abstain pada hari Senin setelah memveto tiga rancangan resolusi sebelumnya yang menyerukan gencatan senjata.
Ketegangan yang meningkat antara AS dan Israel terlihat pada hari Senin setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan perjalanan delegasinya ke Washington. Hal ini digambarkan sebagai sesuatu yang “mengejutkan dan disayangkan” oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Miller.
Namun, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berada di AS: Dia bertemu Blinken pada hari Senin dan dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada hari Selasa. Blinken meminta Gallant untuk menahan diri dari invasi darat ke kota Rafah di Gaza selatan.
Sementara AS menegaskan kembali bahwa kebijakannya tetap konsisten, pejabat resmi Perdana Menteri Israel X memposting pada Senin malam: “Amerika Serikat telah meninggalkan kebijakannya di PBB hari ini”.
Ia menambahkan serangkaian postingan: “Perdana Menteri Netanyahu telah menegaskan tadi malam bahwa jika AS menyimpang dari kebijakan prinsipnya dan tidak memveto resolusi berbahaya ini, ia akan membatalkan kunjungan delegasi Israel ke Amerika.”
Gaza berada di ambang kelaparan, dengan sedikitnya 32.000 warga Palestina terbunuh. “Resolusi ini harus dilaksanakan,” tulis Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada X.
4. Sulit Terwujud pada Bulan Suci Ramadan
Foto/Reuters
Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera di bulan Ramadhan. Namun, karena Ramadan berakhir sekitar tanggal 9 April, tuntutan gencatan senjata – meskipun diterapkan sekarang – hanya akan berlangsung selama dua minggu.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa gencatan senjata yang segera dilakukan di bulan Ramadhan akan menghasilkan gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan. Sesaat sebelum pemungutan suara pada hari Senin, kata “permanen” dihilangkan dari resolusi untuk mencoba membangun konsensus mengenai resolusi tersebut. Rusia mencoba mendorong penggunaan kata “permanen,” dengan mengatakan bahwa tidak menggunakan kata tersebut dapat memungkinkan Israel “melanjutkan operasi militernya di Jalur Gaza kapan saja” setelah Ramadhan.
AS juga tidak menghentikan pasokan bantuan militer ke Israel dan menegaskan bahwa komitmennya terhadap keamanan Israel tetap teguh. Faktanya, juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan pada hari Senin: “Pilihan kami tidak – dan saya ulangi, tidak – mewakili perubahan dalam kebijakan kami”.
5. Fokus Pembebasan Sandera
Foto/Reuters
Sebuah rancangan resolusi diajukan oleh AS di hadapan dewan tersebut pada hari Jumat lalu dan para anggota melakukan pemungutan suara mengenai hal tersebut. Perjanjian ini diveto oleh Rusia dan China; Aljazair memberikan suara menentangnya dan Guyana abstain. Sebelas anggota memberikan suara mendukung rancangan resolusi ini.
Resolusi tersebut tidak menuntut gencatan senjata, namun mendukung “upaya diplomatik internasional untuk mewujudkan gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan sebagai bagian dari kesepakatan yang membebaskan para sandera”.
Dalam keterangan pers pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menambahkan bahwa AS ingin tuntutan gencatan senjata dikaitkan dengan pembebasan tawanan Israel.
Resolusi hari Jumat itu juga mendesak negara-negara anggota DK PBB untuk “menekan pendanaan terorisme, termasuk dengan membatasi pendanaan untuk Hamas”. Resolusi tersebut juga mengecam Hamas dan mencatat bahwa Hamas “telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara anggota”. Pernyataan Blinken lebih lanjut mengatakan bahwa resolusi yang disahkan pada hari Senin gagal untuk mengutuk Hamas, yang merupakan bahasa utama yang dianggap penting oleh AS.
Israel mengkritik resolusi hari Senin karena tidak mengaitkan gencatan senjata dengan pembebasan tawanan – dan malah keduanya dilakukan secara terpisah.
6. Hubungan AS dan Israel akan Memanas
Foto/Reuters
AS abstain pada hari Senin setelah memveto tiga rancangan resolusi sebelumnya yang menyerukan gencatan senjata.
Ketegangan yang meningkat antara AS dan Israel terlihat pada hari Senin setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan perjalanan delegasinya ke Washington. Hal ini digambarkan sebagai sesuatu yang “mengejutkan dan disayangkan” oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Miller.
Namun, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berada di AS: Dia bertemu Blinken pada hari Senin dan dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada hari Selasa. Blinken meminta Gallant untuk menahan diri dari invasi darat ke kota Rafah di Gaza selatan.
Sementara AS menegaskan kembali bahwa kebijakannya tetap konsisten, pejabat resmi Perdana Menteri Israel X memposting pada Senin malam: “Amerika Serikat telah meninggalkan kebijakannya di PBB hari ini”.
Ia menambahkan serangkaian postingan: “Perdana Menteri Netanyahu telah menegaskan tadi malam bahwa jika AS menyimpang dari kebijakan prinsipnya dan tidak memveto resolusi berbahaya ini, ia akan membatalkan kunjungan delegasi Israel ke Amerika.”
Gaza berada di ambang kelaparan, dengan sedikitnya 32.000 warga Palestina terbunuh. “Resolusi ini harus dilaksanakan,” tulis Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada X.
tulis komentar anda