4 Negara Anti-Islam di Dunia
Rabu, 13 Maret 2024 - 21:21 WIB
Kemudian, menurut Julien Talpin, seorang peneliti ilmu politik di Pusat Penelitian Ilmiah Nasional (CNRS), Presiden Emmanuel Macron merupakan masa yang “suram” bagi Muslim Prancis – dengan penerapan undang-undang separatisme pada musim panas 2021 yang sangat penting.
Meskipun pemerintah mengklaim undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem sekuler Prancis, para kritikus mengatakan undang-undang tersebut secara tidak adil hanya mengasingkan komunitas Muslim dan membatasi kebebasan beragama.
“Kami melihat dengan jelas dalam debat Majelis Nasional bahwa sasarannya adalah komunitas Muslim,” katanya, dilansir Al Jazeera. “Ada gagasan bahwa ada masalah besar separatisme dan komunitarianisme di masyarakat, yang harus dilawan Perancis dengan hukum.”
Undang-undang ini pertama kali diperkenalkan setelah pembunuhan mengerikan terhadap Samuel Paty, seorang guru yang dipenggal oleh seorang pengungsi Muslim Rusia berusia 18 tahun setelah dia menunjukkan kartun Charlie Hebdo yang menggambarkan Nabi Muhammad kepada murid-muridnya.
"Konsekuensinya bagi komunitas Muslim sangat merugikan," kata Talpin. Selain puluhan masjid yang terpaksa ditutup, organisasi Collective Against Islamophobia in France (CCIF) juga ditutup, dan beberapa badan amal Muslim dibubarkan.
“Ada perbedaan yang jelas dalam retorika yang kita dengar setelah setiap serangan besar di Perancis – ini adalah keharusan bagi Islam untuk berorganisasi, untuk bersatu dalam satu suara,” jelasnya.
Upaya untuk menciptakan “Islam di Prancis” – sebuah versi Islam yang sesuai dengan identitas Prancis – bukanlah hal baru.
“Pada saat yang sama, ketika umat Islam mencoba untuk berorganisasi secara kolektif dan tanpa mengikuti langkah-langkah pemerintah, hal itu dianggap mencurigakan,” katanya. “Ini adalah salah satu konsekuensi terbesar dari masa jabatan Macron – meningkatnya stigmatisasi terhadap Islam dan komunitasnya di Prancis.”
Meskipun pemerintah mengklaim undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem sekuler Prancis, para kritikus mengatakan undang-undang tersebut secara tidak adil hanya mengasingkan komunitas Muslim dan membatasi kebebasan beragama.
“Kami melihat dengan jelas dalam debat Majelis Nasional bahwa sasarannya adalah komunitas Muslim,” katanya, dilansir Al Jazeera. “Ada gagasan bahwa ada masalah besar separatisme dan komunitarianisme di masyarakat, yang harus dilawan Perancis dengan hukum.”
Undang-undang ini pertama kali diperkenalkan setelah pembunuhan mengerikan terhadap Samuel Paty, seorang guru yang dipenggal oleh seorang pengungsi Muslim Rusia berusia 18 tahun setelah dia menunjukkan kartun Charlie Hebdo yang menggambarkan Nabi Muhammad kepada murid-muridnya.
"Konsekuensinya bagi komunitas Muslim sangat merugikan," kata Talpin. Selain puluhan masjid yang terpaksa ditutup, organisasi Collective Against Islamophobia in France (CCIF) juga ditutup, dan beberapa badan amal Muslim dibubarkan.
“Ada perbedaan yang jelas dalam retorika yang kita dengar setelah setiap serangan besar di Perancis – ini adalah keharusan bagi Islam untuk berorganisasi, untuk bersatu dalam satu suara,” jelasnya.
Upaya untuk menciptakan “Islam di Prancis” – sebuah versi Islam yang sesuai dengan identitas Prancis – bukanlah hal baru.
“Pada saat yang sama, ketika umat Islam mencoba untuk berorganisasi secara kolektif dan tanpa mengikuti langkah-langkah pemerintah, hal itu dianggap mencurigakan,” katanya. “Ini adalah salah satu konsekuensi terbesar dari masa jabatan Macron – meningkatnya stigmatisasi terhadap Islam dan komunitasnya di Prancis.”
2. Austria
tulis komentar anda