6 Kontroversi Undang-Undang Kewarganegaraan India yang Anti-Islam
Rabu, 13 Maret 2024 - 22:22 WIB
Sebuah komite yang dipimpin oleh Direktur Operasi Sensus akan meninjau permohonan tersebut, demikian pemberitahuan pemerintah pada hari Senin. Panel tersebut akan memiliki tujuh anggota lainnya.
Pemerintahan Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Modi membantah bahwa undang-undang tersebut diskriminatif terhadap umat Islam, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut hanya berupaya melindungi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan agama. Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Daslam Negeri mengatakan “banyak kesalahpahaman yang tersebar” tentang undang-undang tersebut dan implementasinya tertunda karena pandemi COVID-19.
Pada saat yang sama, para kritikus khawatir bahwa BJP yang mayoritas beragama Hindu juga akan berupaya menerapkan inisiatif lain, National Register of Citizens (NRC), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeportasi imigran di India tanpa surat-surat yang sah.
Jika digabungkan, CAA dan NRC dapat mengizinkan pemerintah untuk mengusir semua migran yang dianggap “ilegal” – dan kemudian mengizinkan umat Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen untuk masuk kembali, sambil menolak kesempatan yang sama bagi umat Islam.
Para pemimpin BJP sebelumnya telah melontarkan pernyataan yang mendiskriminasi pengungsi Muslim. Menteri Dalam Negeri Shah, di masa lalu, menyebut imigran Bangladesh sebagai “rayap”, “penyusup”, dan ancaman terhadap keamanan nasional.
Foto/Reuters
NRC adalah daftar yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendeportasi imigran “ilegal”.
Sejauh ini, kebijakan ini baru diterapkan di negara bagian Assam, di India timur laut, di mana hampir dua juta orang, termasuk umat Hindu dan Muslim, tidak dimasukkan dalam daftar kewarganegaraan pada Agustus 2019. BJP telah menyatakan niatnya untuk menerapkan NRC secara nasional.
4. Banyak Pihak Menentang UU Terbaru
Terdapat lebih dari 200 petisi melawan undang-undang tersebut yang masih menunggu keputusan di pengadilan India meskipun CAA sudah mulai berlaku.Pemerintahan Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Modi membantah bahwa undang-undang tersebut diskriminatif terhadap umat Islam, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut hanya berupaya melindungi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan agama. Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Daslam Negeri mengatakan “banyak kesalahpahaman yang tersebar” tentang undang-undang tersebut dan implementasinya tertunda karena pandemi COVID-19.
Pada saat yang sama, para kritikus khawatir bahwa BJP yang mayoritas beragama Hindu juga akan berupaya menerapkan inisiatif lain, National Register of Citizens (NRC), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeportasi imigran di India tanpa surat-surat yang sah.
Jika digabungkan, CAA dan NRC dapat mengizinkan pemerintah untuk mengusir semua migran yang dianggap “ilegal” – dan kemudian mengizinkan umat Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen untuk masuk kembali, sambil menolak kesempatan yang sama bagi umat Islam.
Para pemimpin BJP sebelumnya telah melontarkan pernyataan yang mendiskriminasi pengungsi Muslim. Menteri Dalam Negeri Shah, di masa lalu, menyebut imigran Bangladesh sebagai “rayap”, “penyusup”, dan ancaman terhadap keamanan nasional.
5. India Akan Mendeportasi Warga yang Ilegal
Foto/Reuters
NRC adalah daftar yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendeportasi imigran “ilegal”.
Sejauh ini, kebijakan ini baru diterapkan di negara bagian Assam, di India timur laut, di mana hampir dua juta orang, termasuk umat Hindu dan Muslim, tidak dimasukkan dalam daftar kewarganegaraan pada Agustus 2019. BJP telah menyatakan niatnya untuk menerapkan NRC secara nasional.
tulis komentar anda