Hegemoni Teknologi China Ancam Negara-negara Demokrasi di Tahun Pemilu

Selasa, 05 Maret 2024 - 13:56 WIB
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengungkapkan pada Januari, bahwa Beijing telah meluncurkan upaya signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilu, yang terlihat dari seberapa tipis hasil penghitungan suara dalam upaya memenangkan kandidat pro-China.

CCP terkenal karena campur tangan mereka dalam politik Taiwan. Partai tersebut selama bertahun-tahun telah mengerahkan berbagai cara, termasuk serangan siber, kampanye disinformasi, dan sebagainya untuk mengubah jalannya proses pemilu yang bebas dan adil.

Menurut laporan terbaru Microsoft, akun media sosial China memainkan peran besar dalam menyebarkan berita palsu untuk mempengaruhi pola pemungutan suara.

Berdasarkan laporan tersebut, “kelompok elite di dalam Kementerian Keamanan Publik (China)” mengatur informasi yang salah serta berita palsu untuk mengubah jalannya hasil pemilu, sehingga sangat menguntungkan CCP.

Karena taktik seperti ini, Taiwan telah menjadi penerima terbesar disinformasi buatan asing, menurut kelompok pemantau yang juga mengindikasikan kuatnya kehadiran China dalam penyebaran informasi tersebut.

Namun Taiwan bukan satu-satunya korban dari metode China yang berbahaya bagi demokrasi di seluruh dunia. Perusahaan keamanan siber AS baru-baru ini mengetahui sejauh mana kehadiran China di platform media sosial.

Mandiant, sebuah perusahaan keamanan siber terkemuka menyatakan bahwa kelompok peretas bernama Dragonbridge telah menyusup ke platform media AS dan mempertanyakan “kemanjuran demokrasi” sembari menghasut pengguna untuk “membasmi sistem yang tidak efektif” demi kebaikan yang lebih besar.

Konten propaganda tersebut juga secara eksplisit meminta warga untuk menggunakan “kekerasan terhadap petugas polisi” untuk mencegah mereka melakukan proses tersebut.

Bentuk kampanye itu juga tercatat di media sosial X yang mengeklaim telah memblokir akun-akun yang menyebarkan konten kekerasan.

Perusahaan keamanan siber lainnya, Record Future, telah mengidentifikasi kampanye media sosial serupa yang disponsori China untuk memecah belah pemilih AS dengan memanipulasi sentimen warga seputar topik hangat.

Topik-topik seperti ketidakadilan rasial, kebrutalan polisi, dan bantuan militer AS ke Ukraina dipandang penting dalam memecah belah pemilih dan menyebabkan perselisihan yang parah di antara para pemilih.

Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, akhirnya melarang akun palsu asal China yang menyasar pemilih di kedua kubu politik AS.

Mengingat meningkatnya infiltrasi siber, perusahaan siber China menjadi jauh lebih canggih dalam pendekatan mereka dalam memengaruhi perilaku pemilih.

Namun, karena Kementerian Keamanan Publik China disebutkan secara terbuka dalam berbagai laporan, hal ini tetap menjadi rahasia umum yang menunjukkan keterlibatan langsung CCP dalam masalah tersebut.

Demokrasi di Era Teknologi



Penggunaan teknologi untuk memengaruhi perilaku pemilih bukan hanya merupakan kekhawatiran yang dihadapi beberapa negara, tetapi juga oleh sejumlah negara yang mungkin tidak dianggap ramah oleh Beijing. Oleh karena itu, dominasi China di sektor-sektor tersebut harus menjadi perhatian bagi semua negara yang berpikiran sama yang memandang demokrasi sebagai sebuah sistem nilai dan bukan sekadar formalitas.

Kekhawatiran yang lebih mendesak seputar dominasi teknologi China adalah proliferasi teknologi pengawasan dan otoritarianisme digital.

Perusahaan-perusahaan teknologi China seperti Huawei, ZTE, dan Hikvision, mengekspor peralatan dan keahlian pengawasan ke negara-negara demokrasi dan rezim otoriter secara global, sehingga memungkinkan pemerintah yang represif untuk memantau dan menekan suara-suara yang berbeda pendapat.

Metode pengawasan dan infrastruktur digital ini menimbulkan ancaman serius terhadap pemilu yang bebas dan adil karena memungkinkan rezim untuk menargetkan lawan politik dan mereka yang berbeda pendapat.

Selain itu, semakin besarnya dominasi China dalam infrastruktur penting dan teknologi baru juga menimbulkan risiko sistemik terhadap integritas pemilu, yang pada akhirnya memperburuk nilai demokrasi negara tersebut.

Kontrol atas kehadiran media sosial serta modulasi konten telah memberikan aktor China kemampuan untuk mengganggu proses pemilu melalui serangan siber dan kampanye misinformasi yang merusak kedaulatan dan keamanan negara-negara demokratis.

Pemilu mendatang di Amerika Serikat dan India berada dalam pengawasan serius mengingat kedua negara tersebut sama-sama cenderung bermusuhan dengan China.

Dominasi teknologi China menimbulkan ancaman multidimensi terhadap pemilu di seluruh dunia, melemahkan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus memperkuat ketegangan geopolitik yang dapat menimbulkan konsekuensi global yang signifikan.

Untuk menjaga demokrasi di era teknologi, upaya kolektif mungkin merupakan satu-satunya respons tepat terhadap strategi China.
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More