AS: Putin Gagalkan Amerika untuk Membarat-baratkan Rusia
Senin, 26 Februari 2024 - 07:53 WIB
Amerika Serikat akui Presiden Vladimir Putin telah gagalkan rencana Amerika untuk membarat-baratkan Rusia. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengakui bahwa Presiden Vladimir Putin telah menggagalkan rencana Amerika untuk "membarat-baratkan" Rusia.
Itu disampaikan Pelaksana Tugas Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland kepada CNN.
Nuland menjelaskan bahwa Washington menginginkan pemimpin yang patuh di Kremlin yang akan “membarat-baratkan” Rusia.
“Sejujurnya, bukan Rusia [sekarang ini] yang kami inginkan,” kata Nuland kepada Christiane Amanpour dari CNN.
“Kami menginginkan mitra yang bersifat westernisasi, yaitu Eropa. Tapi bukan itu yang dilakukan Putin," katanya lagi, yang dilansir RT, Senin (26/2/2024).
Pendahulu Putin, Boris Yeltsin, mendapat dukungan Washington ketika dia mengawasi privatisasi ekonomi Rusia yang terburu-buru pada tahun 1990-an.
Reformasi yang dilakukan Yeltsin menyebabkan bangkitnya kelompok yang disebut "oligarki", yang mengumpulkan kekayaan besar dengan menjual sumber daya alam Rusia kepada pembeli Barat, sementara mayoritas penduduknya menghadapi penurunan angka harapan hidup, melonjaknya angka kejahatan dan pembunuhan, serta jatuhnya rubel.
Putin, yang pertama kali menjabat pada tahun 2000, dikenal luas karena berhasil menjinakkan kaum oligarki, menegakkan ketertiban umum, dan membalikkan kemerosotan ekonomi dan sosial pada tahun 1990-an.
Putin awalnya mencari hubungan persahabatan dengan Barat, dan mengatakan kepada jurnalis Amerika Tucker Carlson awal bulan ini bahwa dia bertanya kepada Presiden AS saat itu Bill Clinton apakah Rusia suatu hari nanti bisa bergabung dengan NATO, namun ditolak.
Namun Putin menghubungi penerus Clinton, George W Bush, dengan usulan agar AS, Rusia, dan Eropa bersama-sama menciptakan sistem pertahanan rudal.
Meskipun tim Bush pada awalnya menyatakan ketertarikannya, Putin mengatakan: “Pada akhirnya mereka hanya menyuruh kami pergi.”
Kombinasi ekspansi NATO, dukungan Amerika terhadap kelompok "jihad" di Kaukus, dan orkestrasi Nuland terhadap kudeta di Ukraina pada tahun 2014 memperjelas bahwa AS dan sekutunya tidak tertarik untuk bekerja sama, kata Putin kepada Carlson.
Nuland mengatakan kepada Amanpour bahwa Putin telah “menghancurkan negaranya sendiri” dengan melakukan intervensi di Ukraina, dan bahwa AS akan terus memperketat pengawasannya, mungkin dengan memasok senjata ke Kyiv dan menjatuhkan sanksi ekonomi tambahan terhadap Moskow.
Namun, serangkaian sanksi berturut-turut telah gagal untuk menyudutkan perekonomian Rusia, seperti yang diperkirakan oleh Presiden AS Joe Biden pada tahun 2022.
Sebaliknya, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa perekonomian Rusia akan tumbuh sebesar 2,6% pada tahun 2024, sementara AS akan tumbuh sebesar 2,1%.
Demikian pula, masuknya senjata-senjata Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya gagal menyelamatkan serangan balasan musim panas Ukraina dari kegagalan.
Operasi tersebut gagal pada musim gugur setelah Kiev kehilangan sekitar 160.000 tentara dan gagal merebut kembali wilayahnya yang hilang, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.
Para pejabat Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa mereka siap untuk melakukan perundingan untuk mengakhiri konflik tersebut, namun Ukraina harus menerima hilangnya bekas wilayahnya dan berkomitmen pada netralitas.
Itu disampaikan Pelaksana Tugas Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland kepada CNN.
Nuland menjelaskan bahwa Washington menginginkan pemimpin yang patuh di Kremlin yang akan “membarat-baratkan” Rusia.
“Sejujurnya, bukan Rusia [sekarang ini] yang kami inginkan,” kata Nuland kepada Christiane Amanpour dari CNN.
“Kami menginginkan mitra yang bersifat westernisasi, yaitu Eropa. Tapi bukan itu yang dilakukan Putin," katanya lagi, yang dilansir RT, Senin (26/2/2024).
Pendahulu Putin, Boris Yeltsin, mendapat dukungan Washington ketika dia mengawasi privatisasi ekonomi Rusia yang terburu-buru pada tahun 1990-an.
Reformasi yang dilakukan Yeltsin menyebabkan bangkitnya kelompok yang disebut "oligarki", yang mengumpulkan kekayaan besar dengan menjual sumber daya alam Rusia kepada pembeli Barat, sementara mayoritas penduduknya menghadapi penurunan angka harapan hidup, melonjaknya angka kejahatan dan pembunuhan, serta jatuhnya rubel.
Putin, yang pertama kali menjabat pada tahun 2000, dikenal luas karena berhasil menjinakkan kaum oligarki, menegakkan ketertiban umum, dan membalikkan kemerosotan ekonomi dan sosial pada tahun 1990-an.
Putin awalnya mencari hubungan persahabatan dengan Barat, dan mengatakan kepada jurnalis Amerika Tucker Carlson awal bulan ini bahwa dia bertanya kepada Presiden AS saat itu Bill Clinton apakah Rusia suatu hari nanti bisa bergabung dengan NATO, namun ditolak.
Namun Putin menghubungi penerus Clinton, George W Bush, dengan usulan agar AS, Rusia, dan Eropa bersama-sama menciptakan sistem pertahanan rudal.
Meskipun tim Bush pada awalnya menyatakan ketertarikannya, Putin mengatakan: “Pada akhirnya mereka hanya menyuruh kami pergi.”
Kombinasi ekspansi NATO, dukungan Amerika terhadap kelompok "jihad" di Kaukus, dan orkestrasi Nuland terhadap kudeta di Ukraina pada tahun 2014 memperjelas bahwa AS dan sekutunya tidak tertarik untuk bekerja sama, kata Putin kepada Carlson.
Nuland mengatakan kepada Amanpour bahwa Putin telah “menghancurkan negaranya sendiri” dengan melakukan intervensi di Ukraina, dan bahwa AS akan terus memperketat pengawasannya, mungkin dengan memasok senjata ke Kyiv dan menjatuhkan sanksi ekonomi tambahan terhadap Moskow.
Namun, serangkaian sanksi berturut-turut telah gagal untuk menyudutkan perekonomian Rusia, seperti yang diperkirakan oleh Presiden AS Joe Biden pada tahun 2022.
Sebaliknya, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa perekonomian Rusia akan tumbuh sebesar 2,6% pada tahun 2024, sementara AS akan tumbuh sebesar 2,1%.
Demikian pula, masuknya senjata-senjata Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya gagal menyelamatkan serangan balasan musim panas Ukraina dari kegagalan.
Operasi tersebut gagal pada musim gugur setelah Kiev kehilangan sekitar 160.000 tentara dan gagal merebut kembali wilayahnya yang hilang, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.
Para pejabat Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa mereka siap untuk melakukan perundingan untuk mengakhiri konflik tersebut, namun Ukraina harus menerima hilangnya bekas wilayahnya dan berkomitmen pada netralitas.
(mas)
tulis komentar anda