DPR AS Makzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri, tapi Senat Diprediksi Menolak
Rabu, 14 Februari 2024 - 18:50 WIB
WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik telah memutuskan untuk memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas. Itu menjadikan Mayorkas sebagai anggota kabinet pertama yang menghadapi pemakzulan di Amerika Serikat dalam hampir 150 tahun.
Pada Selasa (13/2/2024), DPR AS memberikan suara 214 berbanding 213 untuk tindakan pemaksulan. Itu setelah upaya pemakzulan pertama gagal pada minggu lalu. Kini, Senat yang dikuasai Partai Demokrat akan melakukan pemungutan suara mengenai pemakzulan tersebut.
Mayorkas berada di bawah kecaman Partai Republik atas apa yang dia gambarkan sendiri sebagai “krisis” di perbatasan AS-Meksiko. Dia mengatakan Kongres perlu memberinya alat dan sumber daya untuk menangani situasi di perbatasan selatan.
Presiden AS Joe Biden meninjau perlintasan masuk yang sibuk di sepanjang perbatasan negaranya dengan Meksiko, ini merupakan perjalanan pertamanya ke wilayah tersebut setelah menjabat dua tahun lalu ketika krisis imigrasi semakin meningkat.
Namun, para kritikus Mayorkas menyalahkannya karena “dengan sengaja tidak mengikuti undang-undang” yang mengatur imigrasi, sehingga menyebabkan krisis imigrasi.
Para kritikus menuduhnya tidak menepati janjinya untuk "melaksanakan tugas dengan baik dan setia" karena gagal berbuat lebih banyak untuk menghentikan masuknya imigran dari perbatasan selatan.
“Itu adalah tuduhan yang tidak berdasar, dan itulah mengapa saya tidak terlalu terganggu olehnya,” kata Mayorkas dalam wawancara hari Minggu dengan Kristen Welker dari NBC.
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden mengutuk tindakan tepemakzulan rsebut, dan mengatakan pada hari Selasa bahwa seruan DPR untuk melakukan pemakzulan adalah "tindakan keberpihakan yang tidak konstitusional dan terang-terangan".
Dia menolak upaya terbaru untuk memakzulkan Mayorkas, dan menggambarkannya sebagai “aksi politik”.
Para analis mengatakan Senat kemungkinan akan menolak pemakzulan tersebut.
Pada Selasa (13/2/2024), DPR AS memberikan suara 214 berbanding 213 untuk tindakan pemaksulan. Itu setelah upaya pemakzulan pertama gagal pada minggu lalu. Kini, Senat yang dikuasai Partai Demokrat akan melakukan pemungutan suara mengenai pemakzulan tersebut.
Mayorkas berada di bawah kecaman Partai Republik atas apa yang dia gambarkan sendiri sebagai “krisis” di perbatasan AS-Meksiko. Dia mengatakan Kongres perlu memberinya alat dan sumber daya untuk menangani situasi di perbatasan selatan.
Presiden AS Joe Biden meninjau perlintasan masuk yang sibuk di sepanjang perbatasan negaranya dengan Meksiko, ini merupakan perjalanan pertamanya ke wilayah tersebut setelah menjabat dua tahun lalu ketika krisis imigrasi semakin meningkat.
Namun, para kritikus Mayorkas menyalahkannya karena “dengan sengaja tidak mengikuti undang-undang” yang mengatur imigrasi, sehingga menyebabkan krisis imigrasi.
Para kritikus menuduhnya tidak menepati janjinya untuk "melaksanakan tugas dengan baik dan setia" karena gagal berbuat lebih banyak untuk menghentikan masuknya imigran dari perbatasan selatan.
“Itu adalah tuduhan yang tidak berdasar, dan itulah mengapa saya tidak terlalu terganggu olehnya,” kata Mayorkas dalam wawancara hari Minggu dengan Kristen Welker dari NBC.
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden mengutuk tindakan tepemakzulan rsebut, dan mengatakan pada hari Selasa bahwa seruan DPR untuk melakukan pemakzulan adalah "tindakan keberpihakan yang tidak konstitusional dan terang-terangan".
Dia menolak upaya terbaru untuk memakzulkan Mayorkas, dan menggambarkannya sebagai “aksi politik”.
Para analis mengatakan Senat kemungkinan akan menolak pemakzulan tersebut.
(ahm)
tulis komentar anda