Menatap Masa Depan Lebanon di Tengah Ketidakpastian
Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:12 WIB
Sebagian rakyat Lebanon menentang keras sistem politik tersebut dan beberapa kali melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Rafik Hariri sekitar 15 tahun yang lalu. Belakangan ini, masyarakat juga melakukan unjuk rasa selama krisis ekonomi dan krisis pangan.
Fawaz Gerges, profesor politik Timur Tengah dari London School of Economics, mengatakan kepentingan para politisi Lebanon sudah mengakar di dalam sistem pemerintahan Lebanon. "Saya sendiri pesimis elite politik di dalam institusi Lebanon akan berubah," kata Fawaz, dikutip Reuters.
Namun, beberapa orang mengaku optimis Lebanon akan dapat berubah. Sebab, ledakan di Beirut menguak kelalaian pemerintah dan semakin membuka mata masyarakat. Keputusan yang berlawanan dengan masyarakat akan menyebabkan kekuasaan pemerintah runtuh dengan sendirinya. (Baca juga: Tersingkir dari Komisaris BUMN, Relawan Jokowi seperti Kehilangan Induk)
Bahkan, saat ini, masyarakat Lebanon menumpahkan kemarahannya di berbagai media. Sebagian besar dari mereka menyalahkan pemerintah yang dianggap lalai menyimpan 2.750 ton amonium nitrat selama enam tahun tanpa dilindungi sistem keamanan yang memadai. Mereka bahkan meminta pemimpin mereka digantung mati.
Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dengan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengunjungi lokasi ledakan di Beirur, Lebanon. Di sana, dia bertemu dengan masyatakat lokal yang meminta agar Prancis dapat membebaskan mereka dari pemerintah saat ini.
"Saya ke sini untuk memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Kami akan memastikan bantuan ini sampai ke tangan orang-orang yang terdampak ledakan," kata Macron. "Namun, kami tak menyangkal Lebanon perlu membangun sistem politik baru untuk memajukan Lebanon dan melakukan reformasi di berbagai sektor," tambahnya. (Lihat videonya: Meneguk Sejarah Panjang Indonesia dalam Secangkir Kopi)
Skala kehancuran yang menimpa Lebanon mempertaruhkan karier politik PM Hassan Diab. Dia kini membentuk komite penyelidikan untuk mencari tahu penyebab ledakan. (Muh Shamil)
Fawaz Gerges, profesor politik Timur Tengah dari London School of Economics, mengatakan kepentingan para politisi Lebanon sudah mengakar di dalam sistem pemerintahan Lebanon. "Saya sendiri pesimis elite politik di dalam institusi Lebanon akan berubah," kata Fawaz, dikutip Reuters.
Namun, beberapa orang mengaku optimis Lebanon akan dapat berubah. Sebab, ledakan di Beirut menguak kelalaian pemerintah dan semakin membuka mata masyarakat. Keputusan yang berlawanan dengan masyarakat akan menyebabkan kekuasaan pemerintah runtuh dengan sendirinya. (Baca juga: Tersingkir dari Komisaris BUMN, Relawan Jokowi seperti Kehilangan Induk)
Bahkan, saat ini, masyarakat Lebanon menumpahkan kemarahannya di berbagai media. Sebagian besar dari mereka menyalahkan pemerintah yang dianggap lalai menyimpan 2.750 ton amonium nitrat selama enam tahun tanpa dilindungi sistem keamanan yang memadai. Mereka bahkan meminta pemimpin mereka digantung mati.
Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dengan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengunjungi lokasi ledakan di Beirur, Lebanon. Di sana, dia bertemu dengan masyatakat lokal yang meminta agar Prancis dapat membebaskan mereka dari pemerintah saat ini.
"Saya ke sini untuk memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Kami akan memastikan bantuan ini sampai ke tangan orang-orang yang terdampak ledakan," kata Macron. "Namun, kami tak menyangkal Lebanon perlu membangun sistem politik baru untuk memajukan Lebanon dan melakukan reformasi di berbagai sektor," tambahnya. (Lihat videonya: Meneguk Sejarah Panjang Indonesia dalam Secangkir Kopi)
Skala kehancuran yang menimpa Lebanon mempertaruhkan karier politik PM Hassan Diab. Dia kini membentuk komite penyelidikan untuk mencari tahu penyebab ledakan. (Muh Shamil)
(ysw)
Lihat Juga :
tulis komentar anda