4 Politikus Underdog yang Mengguncang Dunia pada 2023

GAZA - Tahun yang tidak diunggulkan: Bagaimana ‘orang luar’ mengacaukan pemilu di dunia, terutama di Amerika Latin . Dari Argentina, Guatemala, hingga Ekuador, para pemilih menolak kandidat kuat dalam pemilihan presiden tahun ini.

Dalam beberapa kasus, ketika dihadapkan pada hambatan besar seperti gejolak ekonomi atau korupsi, para pemilih beralih ke politisi yang mereka anggap sebagai “mesias”. Diungkapkan Romina Del Pla, anggota Kamar Deputi Argentina yang beraliran kiri.

“Ini merupakan ekspresi besarnya krisis yang telah kita alami di Argentina selama bertahun-tahun,” kata Del Pla mengenai pemilu di negaranya baru-baru ini.

Dia menambahkan bahwa rasa haus akan tokoh-tokoh “mesias” meluas hingga ke luar Argentina, merujuk pada keberhasilan kelompok populis seperti Donald Trump di Amerika Serikat atau Jair Bolsonaro di Brasil.



“Kami telah melihat bahwa fenomena ini bersifat internasional, Trump, Bolsonaro, dan lainnya, adalah orang-orang yang berhasil menyalurkan rasa frustrasi yang besar itu,” kata Del Pla.

Del Pla mengamati bahwa, selama pemilihan presiden tahun ini, terjadi “perpecahan” di kalangan pemilih kelas pekerja yang secara tradisional mendukung partai politik besar. Banyak yang malah tertarik pada Milei, yang mengecam lembaga politik sebagai korup.

Saat berkampanye, ia sering menyebut partai-partai yang berkuasa sebagai “kasta politik”, yang menyiratkan struktur kekuasaan tetap yang dimaksudkan untuk menjauhkan pihak luar seperti dirinya.

Namun terlepas dari daya tariknya terhadap kelas pekerja, Del Pla memperingatkan bahwa langkah-langkah ekonomi yang diambil Milei pasti akan memberikan dampak yang paling buruk bagi kelas menengah dan miskin.

Setelah menjabat, Milei mendevaluasi mata uang Argentina lebih dari 50 persen, sebuah langkah yang diperkirakan akan membuat inflasi semakin tinggi dan melemahkan daya beli konsumen. Ia juga meluncurkan paket legislatif yang berupaya merombak sekitar 300 undang-undang melalui keputusan, dengan istilah yang akan membatasi hak mogok dan membuka peluang bagi privatisasi aset negara.