Pemimpin Venezuela Perintahkan Respons Kapal Perang Inggris
Jum'at, 29 Desember 2023 - 10:43 WIB
Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbicara kepada staf militer selama pertemuan di Kementerian Pertahanan, di Caracas, Venezuela, 28 Desember 2023. Foto/Zurimar Campos/Istana Miraflores/REUTERS
CARACAS - Keputusan Inggris mengirimkan kapal perang ke Guyana melanggar “semangat” perjanjian menyelesaikan perselisihan Essequibo secara damai dan akan ditanggapi dengan “tindakan defensif”.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro menegaskan hal itu pada Kamis (28/12/2023).
Awal pekan ini, Inggris mengumumkan akan mengirim kapal patroli lepas pantai HMS Trent, yang saat ini dikerahkan di Karibia, untuk mengunjungi “sekutu regional dan mitra Persemakmuran.”
Maduro menyebut tindakan tersebut “secara praktis merupakan ancaman militer dari London” yang melanggar “semangat dialog, diplomasi, dan perdamaian dalam perjanjian” yang dibuat dengan Guyana.
“Saya telah memerintahkan pengaktifan aksi pertahanan bersama oleh Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian sebagai tanggapan terhadap provokasi Inggris dan ancaman terhadap perdamaian dan kedaulatan negara kita,” ungkap presiden Venezuela dalam pidato yang disiarkan televisi.
“Venezuela mengambil semua tindakan, dalam kerangka Konstitusi dan Hukum Internasional, untuk mempertahankan integritas maritim dan teritorialnya,” ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri di Caracas.
Setelah referendum nasional pada awal bulan Desember, Caracas mengklaim “Guayana Esequiba,” wilayah yang sebagian besar berhutan dan kaya akan sumber daya mineral yang telah diklaim Venezuela selama lebih dari satu abad.
Baca juga: Lebanon Peringatkan Perang Habis-habisan akibat Provokasi Israel
Guyana telah melakukan protes, dengan menyatakan wilayah tersebut mencakup dua pertiga wilayahnya yang diakui secara internasional dan meminta bantuan “komunitas internasional”.
Brasil dan beberapa negara Karibia menawarkan menengahi perselisihan tersebut, sehingga Maduro dan Presiden Guyana Irfaan Ali menandatangani Deklarasi Argyle pada tanggal 14 Desember, pada pertemuan di St Vincent.
Kedua belah pihak berjanji menahan diri dari eskalasi melalui “kata-kata atau perbuatan,” dan membentuk komisi bersama untuk membahas perselisihan tersebut.
Empat hari kemudian, Wakil Menteri Inggris untuk Amerika David Rutley mengunjungi Georgetown dan menjanjikan “dukungan tegas” kepada Guyana, dan bersumpah “memastikan integritas wilayah Guyana ditegakkan.”
Vincent dan Perdana Menteri Grenadines Ralph Gonsalves, yang berperan sebagai mediator dalam perselisihan tersebut, mengatakan kepada radio pulau itu pada Kamis bahwa dia membaca pernyataan Venezuela “dengan sangat hati-hati,” menggambarkannya sebagai “tegas tapi… tidak terlalu berperang.”
Gonsalves mengatakan dia telah menghubungi Georgetown dan Caracas, dan menerima jaminan dari keduanya mengenai “komitmen mereka terhadap perdamaian dan dialog yang berkelanjutan.”
Presiden Venezuela Nicolas Maduro menegaskan hal itu pada Kamis (28/12/2023).
Awal pekan ini, Inggris mengumumkan akan mengirim kapal patroli lepas pantai HMS Trent, yang saat ini dikerahkan di Karibia, untuk mengunjungi “sekutu regional dan mitra Persemakmuran.”
Maduro menyebut tindakan tersebut “secara praktis merupakan ancaman militer dari London” yang melanggar “semangat dialog, diplomasi, dan perdamaian dalam perjanjian” yang dibuat dengan Guyana.
“Saya telah memerintahkan pengaktifan aksi pertahanan bersama oleh Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian sebagai tanggapan terhadap provokasi Inggris dan ancaman terhadap perdamaian dan kedaulatan negara kita,” ungkap presiden Venezuela dalam pidato yang disiarkan televisi.
“Venezuela mengambil semua tindakan, dalam kerangka Konstitusi dan Hukum Internasional, untuk mempertahankan integritas maritim dan teritorialnya,” ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri di Caracas.
Setelah referendum nasional pada awal bulan Desember, Caracas mengklaim “Guayana Esequiba,” wilayah yang sebagian besar berhutan dan kaya akan sumber daya mineral yang telah diklaim Venezuela selama lebih dari satu abad.
Baca juga: Lebanon Peringatkan Perang Habis-habisan akibat Provokasi Israel
Guyana telah melakukan protes, dengan menyatakan wilayah tersebut mencakup dua pertiga wilayahnya yang diakui secara internasional dan meminta bantuan “komunitas internasional”.
Brasil dan beberapa negara Karibia menawarkan menengahi perselisihan tersebut, sehingga Maduro dan Presiden Guyana Irfaan Ali menandatangani Deklarasi Argyle pada tanggal 14 Desember, pada pertemuan di St Vincent.
Kedua belah pihak berjanji menahan diri dari eskalasi melalui “kata-kata atau perbuatan,” dan membentuk komisi bersama untuk membahas perselisihan tersebut.
Empat hari kemudian, Wakil Menteri Inggris untuk Amerika David Rutley mengunjungi Georgetown dan menjanjikan “dukungan tegas” kepada Guyana, dan bersumpah “memastikan integritas wilayah Guyana ditegakkan.”
Vincent dan Perdana Menteri Grenadines Ralph Gonsalves, yang berperan sebagai mediator dalam perselisihan tersebut, mengatakan kepada radio pulau itu pada Kamis bahwa dia membaca pernyataan Venezuela “dengan sangat hati-hati,” menggambarkannya sebagai “tegas tapi… tidak terlalu berperang.”
Gonsalves mengatakan dia telah menghubungi Georgetown dan Caracas, dan menerima jaminan dari keduanya mengenai “komitmen mereka terhadap perdamaian dan dialog yang berkelanjutan.”
(sya)
tulis komentar anda