Dibayangi Perang Gaza, Mesir Gelar Pemilu Presiden

“Saya merasa acuh terhadap pemilu karena tidak akan ada perubahan nyata,” ujarnya.

Sebagai panglima militer, Sisi memimpin penggulingan presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis pada tahun 2013, Mohamed Mursi dari Ikhwanul Muslimin, sebelum terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya dengan 97% suara.

Sejak itu ia mengawasi tindakan keras yang melanda aktivis liberal dan sayap kiri serta kelompok Islam. Kelompok hak asasi manusia mengatakan puluhan ribu orang telah dipenjara.

Sisi dan para pendukungnya mengatakan tindakan keras tersebut diperlukan untuk menstabilkan Mesir dan melawan ekstremisme Islam. Dia telah menampilkan dirinya sebagai benteng stabilitas ketika konflik meletus di perbatasan Mesir di Libya, dan awal tahun ini di Sudan dan Gaza.

Sisi terpilih kembali pada tahun 2018, sekali lagi dengan 97% suara.

Namun, tekanan ekonomi telah menjadi isu dominan bagi penduduk Mesir yang jumlahnya mencapai 104 juta jiwa. Beberapa orang mengeluh bahwa pemerintah memprioritaskan proyek-proyek besar yang memakan banyak biaya, sementara negara menanggung lebih banyak utang dan warga kesulitan menghadapi harga-harga yang melambung tinggi.

“Cukup banyak proyek dan infrastruktur, kami ingin harga turun, kami ingin masyarakat miskin bisa makan dan masyarakat punya penghidupan,” kata Imad Atef, seorang penjual sayur di Kairo.

Kampanye pemilu berlangsung sederhana, dengan Sisi mengikuti program yang biasa dilakukannya dengan membuka pameran perdagangan senjata, memeriksa jalan-jalan, dan mengikuti ujian bagi para kandidat untuk bergabung dengan akademi militer dan kepolisian pada minggu menjelang pemungutan suara.

Beberapa analis mengatakan pemilu, yang semula diharapkan pada awal tahun 2024, dimajukan agar perubahan ekonomi – termasuk devaluasi mata uang yang sudah melemah – dapat dilaksanakan setelah pemungutan suara.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada hari Kamis mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan Mesir untuk menyetujui pembiayaan tambahan di bawah program pinjaman senilai $3 miliar yang telah terhenti karena penundaan penjualan aset negara dan janji peralihan ke arah nilai tukar yang lebih fleksibel.