Berjalan Satu Dekade, Proyek CPEC China Pakistan Diwarnai Beragam Masalah
Senin, 06 November 2023 - 15:12 WIB
Perdana Menteri interim Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar (kiri) puji kemitraan Pakistan-China buatan dari surga. Foto/REUTERS
JAKARTA - Dipuji sebagai kesepakatan pembangunan perdana antarkedua negara, Pakistan dan China telah menandatangani perjanjian Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) di tahun 2013.
China menyatakan bahwa Pakistan adalah “mata rantai utama” dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang bernilai triliunan dolar, dan CPEC adalah salah satu aset paling paling penting dalam hal ini.
Ruang lingkup CPEC sangat luas, termasuk pengembangan pelabuhan perairan dalam di Gwadar, jalan raya dan jalur kereta api dari pelabuhan tersebut ke Provinsi Xinjiang di China bagian barat.
Mengutip dari Daily Asian Age, Senin (6/11/2023), CPEC dibangun untuk membantu Pakistan mengatasi kekurangan listrik, memodernisasi jaringan transportasi dan transisi dari negara agraris ke industri dengan investasi di bidang pertambangan, pertanian, proyek mata pencaharian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya.
Namun satu dekade sejak diluncurkan, proyek jaringan infrastruktur China sepanjang 3.218 kilometer yang dilakukan di Pakistan masih terbatas pada investasi yang tersebar di proyek infrastruktur energi dan transportasi, tanpa investasi dan transfer teknologi baik di industri maupun pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor.
Meski sudah diresmikan, koridor CPEC yang berbasis laut dan darat telah gagal memitigasi krisis neraca pembayaran dan utang Pakistan yang terus berlanjut, menurut laporan moderndiplomcy.eu.
Baru-baru ini, Perdana Menteri interim Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar berpartisipasi pada forum BRI ketiga di China. Dalam pidatonya, dia menyatakan bahwa kemitraan Pakistan-China adalah "buatan dari surga”.
Forum BRI disebut sebagai upaya Beijing menghidupkan kembali BRI, yang kemudian terperosok ke dalam kontroversi. Inisiatif infrastruktur Beijing dituduh memberikan pinjaman untuk proyek-proyek tidak berkelanjutan yang menjadi perangkap utang bagi negara-negara kecil dan mendorong mereka jatuh ke dalam krisis ekonomi yang parah.
Dari total komitmen CPEC, sebagian besar dialokasikan untuk proyek-proyek energi, sedangkan sisanya untuk infrastruktur –jalan raya, jalan raya, serta pembangunan pelabuhan dan bandara, termasuk Gwadar. Direncanakan akan selesai pada 2030, pinjaman diambil oleh perusahaan-perusahaan China, terutama dari China Development Bank dan China Exim Bank, terhadap neraca mereka sendiri.
Jadwal implementasi menentukan aliran pembayaran. Sudah memasuki fase jangka menengah (2021-25), fase jangka pendek pertama CPEC (2015-22) hanya memperlihatkan krisis keuangan, meningkatnya pemberontakan, ketidakstabilan politik, dan korupsi yang tak terkendali dalam dekade pertamanya.
Fase jangka panjang terakhir adalah pada 2026-2030; namun mengingat lambannya pekerjaan, dalam lingkungan politik yang tidak menentu, dan meningkatnya skeptisisme di kedua belah pihak, sebagian besar proyek CPEC akan terhenti merupakan kemungkinan yang mungkin terjadi.
Walau tahap pertama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pemerintah, hal ini ditandai dengan tertundanya pembayaran iuran kontraktor yang belum dibayar. Tahap kedua, yang dimulai pada Agustus, mengusulkan untuk melibatkan sektor swasta melalui investasi B2B, dan masih diperlukan formalitas birokrasi dan hukum lebih lanjut. Diperkirakan menelan biaya USD46 miliar selama 15 tahun, angka proyek CPEC telah meningkat menjadi USD62 miliar.
Segera setelah perjanjian CPEC ditandatangani, aktivitas China mulai terlihat di Pakistan dengan sejumlah besar peralatan mencapai negara tersebut. Namun karena ini adalah proyek komersial, arus keluar segera mulai menutupi biayanya, dan tekanan terhadap perekonomian terwujud dalam beberapa tahun dalam bentuk yang lebih besar, karena pembayaran harus dilakukan tidak hanya untuk peralatan, namun juga bunga.
China memegang sekitar USD30 miliar dari total utang luar negeri Pakistan di angka USD126 miliar, melebihi total pinjamannya dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Namun ketika Pakistan mencari pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama, China menunggu sinyal hijau dari IMF sebelum memberikan sejumlah bantuan. Apakah CPEC telah memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Pakistan?
Meski penggunaan julukan seperti "inisiatif saling menguntungkan", "saudara besi", "dibuat di surga", dan "lebih tinggi dari gunung dan lebih dalam dari lautan" digunakan oleh kedua negara untuk menggambarkan hubungan mereka, fase pertama CPEC masih kurang menjanjikan dijanjikan dan cenderung minim menyuguhkan hasil konkret.
Menurut laporan media di badan pengambil keputusan strategis CPEC, Komite Kerja Sama Gabungan (JCC) yang bertemu pada Oktober 2022, China sebenarnya telah menolak beberapa saran Pakistan seperti dimasukkannya pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur perkotaan, kerangka kebijakan untuk gasifikasi batu bara untuk kebutuhan domestik dan ekspor, permintaan akan teknologi China untuk eksplorasi bersama, pengembangan dan pemasaran mineral logam.
Risalah pertemuan JCC menyatakan bahwa terdapat "tantangan yang dihadapi kedua belah pihak dalam memperdalam hubungan ekonomi."
Ketertarikan China terhadap pelabuhan Gwadar muncul dari pengembangan koridor alternatif yang akan menghubungkan pelabuhan laut Arab ke Xinjiang di seluruh Pakistan.
Pada tahun 2017, China Overseas Port Holding Company (COPHC) mengakuisisi pengoperasian pelabuhan Gwadar dengan sewa selama 40 tahun yang menjadikan China sebagai operator sekaligus pengembang.
Meski secara konseptual hal ini masuk akal, serangan yang sering dilakukan oleh pemberontak Baloch yang menargetkan infrastruktur koridor, khususnya milik China, telah menjadikan penyelesaian dan pengoperasian di sepanjang rute tersebut sebagai usulan yang tidak realistis.
Penolakan mereka berasal dari kenyataan bahwa proyek-proyek CPEC sebagian besar telah memberikan manfaat bagi provinsi-provinsi yang sudah lebih maju. Warga negara China yang bekerja pada proyek CPEC telah menjadi sasaran tidak hanya oleh pemberontak Baloch di provinsi selatan, Gwadar dan Karachi, namun juga oleh Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) dan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) di dekat proyek pembangkit listrik tenaga air Dasu di Kohistan Atas.
Bahkan pada forum BRI baru-baru ini di Beijing, Presiden Xi Jinping menyerukan keamanan untuk kepentingan China. "Kami berharap pihak Pakistan akan menjamin keselamatan institusi dan personel Tiongkok di Pakistan," ucapnya.
Hal ini terlepas dari fakta bahwa pasukan khusus berkekuatan 10.000 orang untuk melindungi pekerja China telah dibentuk di Pakistan. Untuk saat ini, pelabuhan Gwadar masih belum berkembang menjadi pelabuhan maritim yang beroperasi penuh. Hal ini juga gagal meningkatkan taraf hidup orang-orang yang menduduki wilayah tersebut.
Di Pakistan terdapat tuntutan dari berbagai provinsi agar mendapat bagian yang lebih besar dalam proyek-proyek CPEC. Di waktu bersamaan, proyek infrastruktur yang didanai China juga menimbulkan keraguan di kalangan politikus.
Mengangkat kekhawatiran mengenai kedaulatan, Senator Tahir Mashhadi berkomentar bahwa dengan inisiatif China, "East India Company lainnya akan segera terbentuk; dan kepentingan nasional tidak terlindungi."
Ketika pemerintahan Pakistan sebelumnya di bawah Imran Khan berusaha mengevaluasi CPEC, Angkatan Darat Pakistan menolak segala upaya untuk menegosiasikan ulang perjanjian tersebut dengan China.
Klaim penciptaan lapangan kerja lebih dari dua juta orang melalui proyek CPEC sebenarnya telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1.55.000 warga Pakistan. Tak satu pun dari proyek energi yang direncanakan selesai pada tahap pertama, dapat beroperasi; misalnya Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Suki Kinari, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Karot, Thar Coal Block-II dan ThalNova Coal memerlukan perpanjangan.
Setelah adanya dorongan awal berupa pembangunan beberapa pembangkit listrik dan proyek infrastruktur lainnya, momentumnya telah melambat secara signifikan. Pakistan masih memiliki tarif listrik tertinggi di antara negara-negara di kawasan.
Juli tahun ini, ketika Wakil Perdana Menteri China He Lifeng mengunjungi Pakistan untuk memperingati sepuluh tahun CPEC, keengganan Tiongkok melakukan kerja sama lebih lanjut dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan energi, perubahan iklim, jalur transmisi listrik, dan pariwisata kembali ditegaskan. Hal ini menimbulkan beberapa dugaan bahwa Beijing mungkin menganggap komitmennya di Pakistan lebih merepotkan daripada manfaatnya.
Ada ketidaksabaran yang jelas di pihak Beijing, bahwa Islamabad menyelesaikan perselisihan internal mengenai CPEC dan menciptakan kondisi keamanan yang lebih menguntungkan agar proyek tersebut dapat dilanjutkan.
Otoritas CPEC dibentuk pada 2019 untuk memastikan investasi tidak terganggu, namun kenyataannya "tidak ada satu dolar pun yang diinvestasikan" melalui mekanisme tersebut. Berkenaan dengan teknologi tinggi, terdapat pengecualian bagi warga Pakistan pada tingkat desain dan teknik dari proyek-proyek besar CPEC yang dilaksanakan di wilayah Pakistan.
Pejabat China dan Pakistan sering menyebut CPEC sebagai pengubah permainan yang 'berkembang dengan baik,' namun dalam beberapa kesempatan, para pejabat dalam sejumlah diskusi pribadi menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan proyek senilai USD62 miliar dolar tersebut.
Terdapat ketidakjelasan mengenai status proyek CPEC dengan beragam masalah transparansi, seperti dalam hal privatisasi energi, perluasan pembangkit listrik tenaga batu bara, dan masalah pembayaran.
China menyatakan bahwa Pakistan adalah “mata rantai utama” dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang bernilai triliunan dolar, dan CPEC adalah salah satu aset paling paling penting dalam hal ini.
Ruang lingkup CPEC sangat luas, termasuk pengembangan pelabuhan perairan dalam di Gwadar, jalan raya dan jalur kereta api dari pelabuhan tersebut ke Provinsi Xinjiang di China bagian barat.
Mengutip dari Daily Asian Age, Senin (6/11/2023), CPEC dibangun untuk membantu Pakistan mengatasi kekurangan listrik, memodernisasi jaringan transportasi dan transisi dari negara agraris ke industri dengan investasi di bidang pertambangan, pertanian, proyek mata pencaharian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya.
Namun satu dekade sejak diluncurkan, proyek jaringan infrastruktur China sepanjang 3.218 kilometer yang dilakukan di Pakistan masih terbatas pada investasi yang tersebar di proyek infrastruktur energi dan transportasi, tanpa investasi dan transfer teknologi baik di industri maupun pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor.
Meski sudah diresmikan, koridor CPEC yang berbasis laut dan darat telah gagal memitigasi krisis neraca pembayaran dan utang Pakistan yang terus berlanjut, menurut laporan moderndiplomcy.eu.
Baru-baru ini, Perdana Menteri interim Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar berpartisipasi pada forum BRI ketiga di China. Dalam pidatonya, dia menyatakan bahwa kemitraan Pakistan-China adalah "buatan dari surga”.
Forum BRI disebut sebagai upaya Beijing menghidupkan kembali BRI, yang kemudian terperosok ke dalam kontroversi. Inisiatif infrastruktur Beijing dituduh memberikan pinjaman untuk proyek-proyek tidak berkelanjutan yang menjadi perangkap utang bagi negara-negara kecil dan mendorong mereka jatuh ke dalam krisis ekonomi yang parah.
Skema Energi dan Transportasi yang Menimbulkan Utang
Dari total komitmen CPEC, sebagian besar dialokasikan untuk proyek-proyek energi, sedangkan sisanya untuk infrastruktur –jalan raya, jalan raya, serta pembangunan pelabuhan dan bandara, termasuk Gwadar. Direncanakan akan selesai pada 2030, pinjaman diambil oleh perusahaan-perusahaan China, terutama dari China Development Bank dan China Exim Bank, terhadap neraca mereka sendiri.
Jadwal implementasi menentukan aliran pembayaran. Sudah memasuki fase jangka menengah (2021-25), fase jangka pendek pertama CPEC (2015-22) hanya memperlihatkan krisis keuangan, meningkatnya pemberontakan, ketidakstabilan politik, dan korupsi yang tak terkendali dalam dekade pertamanya.
Fase jangka panjang terakhir adalah pada 2026-2030; namun mengingat lambannya pekerjaan, dalam lingkungan politik yang tidak menentu, dan meningkatnya skeptisisme di kedua belah pihak, sebagian besar proyek CPEC akan terhenti merupakan kemungkinan yang mungkin terjadi.
Walau tahap pertama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pemerintah, hal ini ditandai dengan tertundanya pembayaran iuran kontraktor yang belum dibayar. Tahap kedua, yang dimulai pada Agustus, mengusulkan untuk melibatkan sektor swasta melalui investasi B2B, dan masih diperlukan formalitas birokrasi dan hukum lebih lanjut. Diperkirakan menelan biaya USD46 miliar selama 15 tahun, angka proyek CPEC telah meningkat menjadi USD62 miliar.
Segera setelah perjanjian CPEC ditandatangani, aktivitas China mulai terlihat di Pakistan dengan sejumlah besar peralatan mencapai negara tersebut. Namun karena ini adalah proyek komersial, arus keluar segera mulai menutupi biayanya, dan tekanan terhadap perekonomian terwujud dalam beberapa tahun dalam bentuk yang lebih besar, karena pembayaran harus dilakukan tidak hanya untuk peralatan, namun juga bunga.
Perlindungan Pekerja China
China memegang sekitar USD30 miliar dari total utang luar negeri Pakistan di angka USD126 miliar, melebihi total pinjamannya dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Namun ketika Pakistan mencari pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama, China menunggu sinyal hijau dari IMF sebelum memberikan sejumlah bantuan. Apakah CPEC telah memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Pakistan?
Meski penggunaan julukan seperti "inisiatif saling menguntungkan", "saudara besi", "dibuat di surga", dan "lebih tinggi dari gunung dan lebih dalam dari lautan" digunakan oleh kedua negara untuk menggambarkan hubungan mereka, fase pertama CPEC masih kurang menjanjikan dijanjikan dan cenderung minim menyuguhkan hasil konkret.
Menurut laporan media di badan pengambil keputusan strategis CPEC, Komite Kerja Sama Gabungan (JCC) yang bertemu pada Oktober 2022, China sebenarnya telah menolak beberapa saran Pakistan seperti dimasukkannya pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur perkotaan, kerangka kebijakan untuk gasifikasi batu bara untuk kebutuhan domestik dan ekspor, permintaan akan teknologi China untuk eksplorasi bersama, pengembangan dan pemasaran mineral logam.
Risalah pertemuan JCC menyatakan bahwa terdapat "tantangan yang dihadapi kedua belah pihak dalam memperdalam hubungan ekonomi."
Ketertarikan China terhadap pelabuhan Gwadar muncul dari pengembangan koridor alternatif yang akan menghubungkan pelabuhan laut Arab ke Xinjiang di seluruh Pakistan.
Pada tahun 2017, China Overseas Port Holding Company (COPHC) mengakuisisi pengoperasian pelabuhan Gwadar dengan sewa selama 40 tahun yang menjadikan China sebagai operator sekaligus pengembang.
Meski secara konseptual hal ini masuk akal, serangan yang sering dilakukan oleh pemberontak Baloch yang menargetkan infrastruktur koridor, khususnya milik China, telah menjadikan penyelesaian dan pengoperasian di sepanjang rute tersebut sebagai usulan yang tidak realistis.
Penolakan mereka berasal dari kenyataan bahwa proyek-proyek CPEC sebagian besar telah memberikan manfaat bagi provinsi-provinsi yang sudah lebih maju. Warga negara China yang bekerja pada proyek CPEC telah menjadi sasaran tidak hanya oleh pemberontak Baloch di provinsi selatan, Gwadar dan Karachi, namun juga oleh Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) dan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) di dekat proyek pembangkit listrik tenaga air Dasu di Kohistan Atas.
Bahkan pada forum BRI baru-baru ini di Beijing, Presiden Xi Jinping menyerukan keamanan untuk kepentingan China. "Kami berharap pihak Pakistan akan menjamin keselamatan institusi dan personel Tiongkok di Pakistan," ucapnya.
Hal ini terlepas dari fakta bahwa pasukan khusus berkekuatan 10.000 orang untuk melindungi pekerja China telah dibentuk di Pakistan. Untuk saat ini, pelabuhan Gwadar masih belum berkembang menjadi pelabuhan maritim yang beroperasi penuh. Hal ini juga gagal meningkatkan taraf hidup orang-orang yang menduduki wilayah tersebut.
Ketidakjelasan CPEC
Di Pakistan terdapat tuntutan dari berbagai provinsi agar mendapat bagian yang lebih besar dalam proyek-proyek CPEC. Di waktu bersamaan, proyek infrastruktur yang didanai China juga menimbulkan keraguan di kalangan politikus.
Mengangkat kekhawatiran mengenai kedaulatan, Senator Tahir Mashhadi berkomentar bahwa dengan inisiatif China, "East India Company lainnya akan segera terbentuk; dan kepentingan nasional tidak terlindungi."
Ketika pemerintahan Pakistan sebelumnya di bawah Imran Khan berusaha mengevaluasi CPEC, Angkatan Darat Pakistan menolak segala upaya untuk menegosiasikan ulang perjanjian tersebut dengan China.
Klaim penciptaan lapangan kerja lebih dari dua juta orang melalui proyek CPEC sebenarnya telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1.55.000 warga Pakistan. Tak satu pun dari proyek energi yang direncanakan selesai pada tahap pertama, dapat beroperasi; misalnya Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Suki Kinari, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Karot, Thar Coal Block-II dan ThalNova Coal memerlukan perpanjangan.
Setelah adanya dorongan awal berupa pembangunan beberapa pembangkit listrik dan proyek infrastruktur lainnya, momentumnya telah melambat secara signifikan. Pakistan masih memiliki tarif listrik tertinggi di antara negara-negara di kawasan.
Juli tahun ini, ketika Wakil Perdana Menteri China He Lifeng mengunjungi Pakistan untuk memperingati sepuluh tahun CPEC, keengganan Tiongkok melakukan kerja sama lebih lanjut dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan energi, perubahan iklim, jalur transmisi listrik, dan pariwisata kembali ditegaskan. Hal ini menimbulkan beberapa dugaan bahwa Beijing mungkin menganggap komitmennya di Pakistan lebih merepotkan daripada manfaatnya.
Ada ketidaksabaran yang jelas di pihak Beijing, bahwa Islamabad menyelesaikan perselisihan internal mengenai CPEC dan menciptakan kondisi keamanan yang lebih menguntungkan agar proyek tersebut dapat dilanjutkan.
Otoritas CPEC dibentuk pada 2019 untuk memastikan investasi tidak terganggu, namun kenyataannya "tidak ada satu dolar pun yang diinvestasikan" melalui mekanisme tersebut. Berkenaan dengan teknologi tinggi, terdapat pengecualian bagi warga Pakistan pada tingkat desain dan teknik dari proyek-proyek besar CPEC yang dilaksanakan di wilayah Pakistan.
Pejabat China dan Pakistan sering menyebut CPEC sebagai pengubah permainan yang 'berkembang dengan baik,' namun dalam beberapa kesempatan, para pejabat dalam sejumlah diskusi pribadi menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan proyek senilai USD62 miliar dolar tersebut.
Terdapat ketidakjelasan mengenai status proyek CPEC dengan beragam masalah transparansi, seperti dalam hal privatisasi energi, perluasan pembangkit listrik tenaga batu bara, dan masalah pembayaran.
(mas)
tulis komentar anda