Kenapa Ukraina Terhambat Menjadi Anggota Uni Eropa? Ternyata Korupsi Mengakar di Semua Lini
Jum'at, 06 Oktober 2023 - 00:53 WIB
Ukraina diprediksi akan sulit menjadi anggota Uni Eropa karena faktor korupsi. Foto/Reuters
KIEV - Korupsi yang mengakar dan meluas membuat Ukraina tidak akan bisa bergabung dengan Uni Eropa (UE) dalam waktu dekat.
Seperti diungkapkan mantan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker bahwa Ukraina harus memberantas korupsi agar bisa bergabung dengan UE. Selain itu, awal pekan ini, Politico melaporkan bahwa Pemerintahan Biden memberikan tekanan pada Kiev untuk memerangi korupsi dengan lebih efektif.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Augsburger Allgemeine Jerman yang diterbitkan pada Kamis (5/10/2023), Juncker memperingatkan bahwa Brussels “tidak boleh memberikan janji palsu kepada rakyat Ukraina yang berada di ambang penderitaan.”
Dia mengkritik orang-orang di UE “yang membuat Ukraina percaya bahwa mereka dapat segera menjadi negara anggota.” Menurut mantan pejabat tersebut, skenario seperti itu akan merugikan blok tersebut dan Ukraina.
“Mereka yang pernah berurusan dengan Ukraina tahu bahwa ini adalah negara yang korup di semua lapisan masyarakat,” dakwa Juncker. Ia mencatat bahwa negara Eropa Timur pertama-tama perlu melakukan reformasi “besar-besaran”.
Mantan presiden Komisi Eropa mendukung “aksesi parsial” bagi negara-negara yang bercita-cita tinggi, yang akan memberikan mereka akses terhadap beberapa manfaat integrasi Eropa, asalkan mereka membuat kemajuan dalam jalur reformasi.
Peringatan Juncker muncul tak lama setelah Politico, mengutip diplomat anonim, melaporkan bahwa kepemimpinan petahana UE akan secara resmi mengumumkan dimulainya perundingan keanggotaan dengan Ukraina pada awal Desember.
Sementara itu, awal pekan ini, Politico melihat versi “Strategi Negara Terpadu” Departemen Luar Negeri AS untuk Ukraina yang “sensitif namun tidak rahasia”.
Di dalamnya, para pejabat Amerika diduga memperingatkan para pemimpin di Kiev bahwa “persepsi mengenai korupsi tingkat tinggi” dapat “merusak kepercayaan masyarakat Ukraina dan para pemimpin asing terhadap pemerintah pada masa perang.”
Menurut sumber Politico, pemerintahan Presiden AS Joe Biden menekan Ukraina untuk meningkatkan upaya anti-korupsi yang ada. Namun, mereka melakukannya secara diam-diam untuk menghindari pemberian amunisi politik kepada Partai Republik yang ingin menahan bantuan Amerika ke Kiev karena masalah korupsi.
Pemerintahan Biden dilaporkan telah mengklarifikasi bahwa bantuan ekonomi di masa depan dapat dikaitkan dengan reformasi yang “menjadikan Ukraina tempat yang lebih menarik bagi investasi swasta.”
Pada Senin, anggota parlemen Ukraina Yaroslav Zheleznyak menuduh negaranya telah diberi “kartu kuning” karena korupsi oleh AS.
Ukraina selama bertahun-tahun menduduki peringkat sebagai salah satu negara paling korup di Eropa. Menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, pada tahun 2022, negara ini berada di peringkat 116 dari 180.
Seperti diungkapkan mantan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker bahwa Ukraina harus memberantas korupsi agar bisa bergabung dengan UE. Selain itu, awal pekan ini, Politico melaporkan bahwa Pemerintahan Biden memberikan tekanan pada Kiev untuk memerangi korupsi dengan lebih efektif.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Augsburger Allgemeine Jerman yang diterbitkan pada Kamis (5/10/2023), Juncker memperingatkan bahwa Brussels “tidak boleh memberikan janji palsu kepada rakyat Ukraina yang berada di ambang penderitaan.”
Dia mengkritik orang-orang di UE “yang membuat Ukraina percaya bahwa mereka dapat segera menjadi negara anggota.” Menurut mantan pejabat tersebut, skenario seperti itu akan merugikan blok tersebut dan Ukraina.
“Mereka yang pernah berurusan dengan Ukraina tahu bahwa ini adalah negara yang korup di semua lapisan masyarakat,” dakwa Juncker. Ia mencatat bahwa negara Eropa Timur pertama-tama perlu melakukan reformasi “besar-besaran”.
Mantan presiden Komisi Eropa mendukung “aksesi parsial” bagi negara-negara yang bercita-cita tinggi, yang akan memberikan mereka akses terhadap beberapa manfaat integrasi Eropa, asalkan mereka membuat kemajuan dalam jalur reformasi.
Peringatan Juncker muncul tak lama setelah Politico, mengutip diplomat anonim, melaporkan bahwa kepemimpinan petahana UE akan secara resmi mengumumkan dimulainya perundingan keanggotaan dengan Ukraina pada awal Desember.
Sementara itu, awal pekan ini, Politico melihat versi “Strategi Negara Terpadu” Departemen Luar Negeri AS untuk Ukraina yang “sensitif namun tidak rahasia”.
Di dalamnya, para pejabat Amerika diduga memperingatkan para pemimpin di Kiev bahwa “persepsi mengenai korupsi tingkat tinggi” dapat “merusak kepercayaan masyarakat Ukraina dan para pemimpin asing terhadap pemerintah pada masa perang.”
Menurut sumber Politico, pemerintahan Presiden AS Joe Biden menekan Ukraina untuk meningkatkan upaya anti-korupsi yang ada. Namun, mereka melakukannya secara diam-diam untuk menghindari pemberian amunisi politik kepada Partai Republik yang ingin menahan bantuan Amerika ke Kiev karena masalah korupsi.
Pemerintahan Biden dilaporkan telah mengklarifikasi bahwa bantuan ekonomi di masa depan dapat dikaitkan dengan reformasi yang “menjadikan Ukraina tempat yang lebih menarik bagi investasi swasta.”
Pada Senin, anggota parlemen Ukraina Yaroslav Zheleznyak menuduh negaranya telah diberi “kartu kuning” karena korupsi oleh AS.
Ukraina selama bertahun-tahun menduduki peringkat sebagai salah satu negara paling korup di Eropa. Menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, pada tahun 2022, negara ini berada di peringkat 116 dari 180.
(ahm)
tulis komentar anda