Hindari Shutdown, AS Setop Bantuan untuk Ukraina
Minggu, 01 Oktober 2023 - 07:00 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menyetujui kesepakatan belanja pemerintah yang tidak menyertakan bantuan ke Ukraina. Foto/Ilustrasi
WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menyetujui kesepakatan belanja pemerintah yang tidak menyertakan bantuan ke Ukraina . DPR AS menolak peringatan dari para pejabat Pentagon yang mendesak bantuan tersebut pada menit-menit akhir.
Menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, dalam percakapan sepanjang hari, para pejabat Departemen Pertahanan menekankan kepada pimpinan DPR dan Senat di kedua pihak mengenai pentingnya menyetujui bantuan ke Kiev ketika Ukraina terus berusaha melawan invasi Rusia, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga telah menghubungi anggota parlemen penting yang bertanggung jawab atas alokasi dana sepanjang minggu ini.
"Para pembantu utama Blinken terus menggarisbawahi pentingnya bantuan Ukraina bagi anggota parlemen pada hari Sabtu," kata pejabat itu seperti dikutip dari Washington Post, Minggu (1/10/2023).
Namun dengan semakin berkurangnya waktu yang tersisa, DPR menyetujui langkah yang didukung Partai Republik yang tidak memberikan dana untuk Ukraina, hal ini membuat khawatir para pejabat di Kiev namun membuka jalan untuk mencegah penutupan pemerintah yang seharusnya dimulai pada pukul 00:01 waktu setempat.
RUU yang disahkan oleh DPR akan menjaga operasi federal tetap berjalan pada tingkat pengeluaran saat ini, tetapi tidak mencakup satupun dari dana sebesar USD20 miliar yang menurut Presiden Biden diperlukan untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Ketua DPR Kevin McCarthy mengajukan undang-undang tersebut setelah berbulan-bulan perselisihan antara Partai Republik mengenai pendanaan pemerintah, dengan harapan dapat mencegah DPR yang dikuasai Partai Republik menanggung kesalahan atas penutupan pemerintahan.
Pada Jumat malam, Michael McCord, wakil menteri Pertahanan, mengirim surat kepada Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mengecam “penghentian pendanaan” untuk Ukraina.
Menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, dalam percakapan sepanjang hari, para pejabat Departemen Pertahanan menekankan kepada pimpinan DPR dan Senat di kedua pihak mengenai pentingnya menyetujui bantuan ke Kiev ketika Ukraina terus berusaha melawan invasi Rusia, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga telah menghubungi anggota parlemen penting yang bertanggung jawab atas alokasi dana sepanjang minggu ini.
"Para pembantu utama Blinken terus menggarisbawahi pentingnya bantuan Ukraina bagi anggota parlemen pada hari Sabtu," kata pejabat itu seperti dikutip dari Washington Post, Minggu (1/10/2023).
Namun dengan semakin berkurangnya waktu yang tersisa, DPR menyetujui langkah yang didukung Partai Republik yang tidak memberikan dana untuk Ukraina, hal ini membuat khawatir para pejabat di Kiev namun membuka jalan untuk mencegah penutupan pemerintah yang seharusnya dimulai pada pukul 00:01 waktu setempat.
RUU yang disahkan oleh DPR akan menjaga operasi federal tetap berjalan pada tingkat pengeluaran saat ini, tetapi tidak mencakup satupun dari dana sebesar USD20 miliar yang menurut Presiden Biden diperlukan untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Ketua DPR Kevin McCarthy mengajukan undang-undang tersebut setelah berbulan-bulan perselisihan antara Partai Republik mengenai pendanaan pemerintah, dengan harapan dapat mencegah DPR yang dikuasai Partai Republik menanggung kesalahan atas penutupan pemerintahan.
Pada Jumat malam, Michael McCord, wakil menteri Pertahanan, mengirim surat kepada Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mengecam “penghentian pendanaan” untuk Ukraina.
Lihat Juga :
tulis komentar anda