3 Alasan Lepasnya Taiwan dari China, Salah Satunya Faktor Sejarah
Kamis, 21 September 2023 - 06:15 WIB
Negara ini mempunyai konstitusi sendiri, pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif di angkatan bersenjatanya.
Pemerintahan Republik China di pengasingan pada awalnya mengklaim mewakili seluruh China, yang ingin diduduki kembali. Ia menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.
Namun pada tahun 1970-an beberapa negara mulai berargumentasi bahwa pemerintah Taiwan tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati dari ratusan juta orang yang tinggal di daratan China.
Kemudian pada tahun 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing dan pemerintah Republik China terpaksa keluar dari sana. Pada tahun 1978, China juga mulai membuka perekonomiannya.
China pun menegaskan prinsip Satu China dan Taiwan bagian darinya.
China menekan negara-negara di seluruh dunia untuk mengalihkan pengakuannya mereka kepada Beijing dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Saat ini hanya ada 14 negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.
Presiden Taiwan Tsai Ing Wen. Foto/BBC
Hubungan Taiwan dan China sempat membaik ketika Taipei melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China. Bahkan pada tahun 1991 mereka menyatakan perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.
China mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang dikatakan akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi yang signifikan jika Taiwan setuju untuk berada di bawah kendali Beijing. Sistem ini mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan China pada tahun 1997 dan cara pemerintahannya hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.
Taiwan menolak tawaran tersebut dan Beijing bersikeras bahwa pemerintahan Taiwan tidak sah – namun perwakilan tidak resmi dari China dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.
Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir. Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung kemerdekaan Taiwan.
Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, China mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-disintegrasi, yang menyatakan hak China untuk menggunakan cara-cara yang tidak damai terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba memisahkan diri dari China.
Chen digantikan oleh Ma Ying-jeou dari Kuomintang pada tahun 2008 yang mencoba meningkatkan hubungan melalui perjanjian ekonomi.
Delapan tahun kemudian, pada tahun 2016, presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen, yang sekarang memimpin DPP yang berhaluan kemerdekaan, terpilih.
Retorika ini semakin menajam pada tahun 2018 ketika Beijing meningkatkan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan internasional. Jika mereka gagal mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari China di situs web mereka, maka China mengancam akan memblokir perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan bisnis di China.
Tsai memenangkan masa jabatan kedua pada tahun 2020 dengan memecahkan rekor 8,2 juta suara, yang secara luas dianggap sebagai penghinaan terhadap Beijing. Pada saat itu Hong Kong telah dilanda kerusuhan selama berbulan-bulan, dengan banyak pengunjuk rasa menentang pengaruh China yang semakin besar – dan banyak orang di Taiwan yang mengawasi dengan cermat situasi di Hong Kong.
Pemerintahan Republik China di pengasingan pada awalnya mengklaim mewakili seluruh China, yang ingin diduduki kembali. Ia menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.
Namun pada tahun 1970-an beberapa negara mulai berargumentasi bahwa pemerintah Taiwan tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati dari ratusan juta orang yang tinggal di daratan China.
Kemudian pada tahun 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing dan pemerintah Republik China terpaksa keluar dari sana. Pada tahun 1978, China juga mulai membuka perekonomiannya.
China pun menegaskan prinsip Satu China dan Taiwan bagian darinya.
China menekan negara-negara di seluruh dunia untuk mengalihkan pengakuannya mereka kepada Beijing dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Saat ini hanya ada 14 negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.
3. Perubahan Politik di Taiwan
Presiden Taiwan Tsai Ing Wen. Foto/BBC
Hubungan Taiwan dan China sempat membaik ketika Taipei melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China. Bahkan pada tahun 1991 mereka menyatakan perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.
China mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang dikatakan akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi yang signifikan jika Taiwan setuju untuk berada di bawah kendali Beijing. Sistem ini mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan China pada tahun 1997 dan cara pemerintahannya hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.
Taiwan menolak tawaran tersebut dan Beijing bersikeras bahwa pemerintahan Taiwan tidak sah – namun perwakilan tidak resmi dari China dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.
Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir. Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung kemerdekaan Taiwan.
Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, China mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-disintegrasi, yang menyatakan hak China untuk menggunakan cara-cara yang tidak damai terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba memisahkan diri dari China.
Chen digantikan oleh Ma Ying-jeou dari Kuomintang pada tahun 2008 yang mencoba meningkatkan hubungan melalui perjanjian ekonomi.
Delapan tahun kemudian, pada tahun 2016, presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen, yang sekarang memimpin DPP yang berhaluan kemerdekaan, terpilih.
Retorika ini semakin menajam pada tahun 2018 ketika Beijing meningkatkan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan internasional. Jika mereka gagal mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari China di situs web mereka, maka China mengancam akan memblokir perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan bisnis di China.
Tsai memenangkan masa jabatan kedua pada tahun 2020 dengan memecahkan rekor 8,2 juta suara, yang secara luas dianggap sebagai penghinaan terhadap Beijing. Pada saat itu Hong Kong telah dilanda kerusuhan selama berbulan-bulan, dengan banyak pengunjuk rasa menentang pengaruh China yang semakin besar – dan banyak orang di Taiwan yang mengawasi dengan cermat situasi di Hong Kong.
tulis komentar anda