Mengapa Raja Maroko Mohammed VI Tetap Menjaga Jarak dengan Rakyatnya saat Krisis Gempa Bumi

Pejabat tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara kepada media, juga mengatakan bahwa pihak berwenang telah meluncurkan respons yang terkoordinasi dan cepat dalam kondisi logistik yang sulit akibat gempa tersebut.

Ketika protes massal berkobar di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011, yang menjatuhkan penguasa otokratis, kelompok pro-demokrasi berkumpul di seluruh Maroko untuk menuntut perubahan. Mohammed menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada parlemen terpilih, namun perubahan itu hanya terjadi secara terbatas.

Raja mempunyai hak untuk memilih perdana menteri dari partai dengan kursi terbanyak, memveto penunjukan kabinet, dan mencalonkan pejabat yang tidak dipilih untuk menduduki kementerian utama.

Partai Islam moderat PJD, yang memperoleh popularitas setelah tahun 2011, mendapati kekuatan mereka melemah.

Para analis dan kelompok hak asasi manusia mengatakan sebagian besar kelas politik telah terkooptasi, sementara kekuasaan sebenarnya berada di tangan raja dan “Makhzen” miliknya, atau lembaga politik lama Maroko. Mereka mengatakan banyak pengkritik telah meninggalkan Maroko atau dipenjara.

Sementara itu, media Maroko menghindari liputan kritis mengenai topik-topik sensitif, seperti keputusan apa pun yang diumumkan oleh raja.

Juru bicara pemerintah tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar mengenai artikel ini. Namun pemerintah mengatakan persidangan tidak bersifat politis dan merupakan urusan peradilan. Ia juga mengatakan bahwa semua warga Maroko menikmati kebebasan politik yang sama.

Namun gempa tersebut menunjukkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi Maroko. Tangier dan Casablanca di utara dihubungkan oleh kereta api berkecepatan tinggi, namun di zona gempa yang berada jauh di selatan, jalur pegunungan harus dilalui dengan keledai untuk membawa pasokan ke desa-desa miskin dan terpencil yang terputus akibat gempa.

Beberapa desa di Amazigh, atau Berber, mengeluhkan marginalisasi dan isolasi.

Pemerintah mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan investasi dan mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah miskin dan terpencil, dan tidak ada kebijakan diskriminasi.