Ukraina Dilaporkan Bayar Rp269 Miliar untuk Drone Abal-abal
Rabu, 06 September 2023 - 07:40 WIB
Baca juga: Elon Musk Ancam Gugat Kelompok Lobi Yahudi, Ini Alasannya
Menurut laporan, perusahaan tersebut kemudian berhasil mengirimkan 11 drone lagi ke AFU tetapi outlet Ukraina tersebut mengatakan masih belum jelas bagaimana kinerja drone tersebut dalam pengujian, atau apakah drone tersebut pernah diuji.
Setiap drone dilaporkan berharga 14,5 hryvnia, atau hampir USD400.000.
Sistem Penerbangan Ukraina terkait dengan Borislav Rosenblat, mantan anggota parlemen Ukraina dan rekan dekat mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko.
Rosenblat menjadi pusat beberapa skandal korupsi, termasuk penyelidikan pada tahun 2017 terhadap penambangan dan perdagangan amber ilegal yang mengakibatkan dia dicopot dari kursi parlemen.
Ini bukan masalah pertama yang dihadapi AFU dengan UAS; Faktanya, perusahaan tersebut pertama kali menandatangani kontrak untuk menyediakan drone ke AFU pada tahun 2018, namun batch pertama baru dikirimkan hingga dimulainya operasi militer khusus.
Keduanya sebelumnya terlibat dalam perselisihan hukum mengenai tenggat waktu yang terlewat dan kenaikan harga drone.
Menurut laporan, perusahaan tersebut kemudian berhasil mengirimkan 11 drone lagi ke AFU tetapi outlet Ukraina tersebut mengatakan masih belum jelas bagaimana kinerja drone tersebut dalam pengujian, atau apakah drone tersebut pernah diuji.
Setiap drone dilaporkan berharga 14,5 hryvnia, atau hampir USD400.000.
Sistem Penerbangan Ukraina terkait dengan Borislav Rosenblat, mantan anggota parlemen Ukraina dan rekan dekat mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko.
Rosenblat menjadi pusat beberapa skandal korupsi, termasuk penyelidikan pada tahun 2017 terhadap penambangan dan perdagangan amber ilegal yang mengakibatkan dia dicopot dari kursi parlemen.
Ini bukan masalah pertama yang dihadapi AFU dengan UAS; Faktanya, perusahaan tersebut pertama kali menandatangani kontrak untuk menyediakan drone ke AFU pada tahun 2018, namun batch pertama baru dikirimkan hingga dimulainya operasi militer khusus.
Keduanya sebelumnya terlibat dalam perselisihan hukum mengenai tenggat waktu yang terlewat dan kenaikan harga drone.
Lihat Juga :