5 Alasan Rakyat Bangladesh Menuntut PM Sheikh Hasina Mundur
Senin, 31 Juli 2023 - 15:45 WIB
Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir mengatakan tidak ada ruang untuk “melakukan pemilihan yang adil di bawah pemerintahan ini”.
“Setiap institusi penting negara telah dihancurkan dan hak-hak rakyat telah dirampas. Kenaikan harga dari setiap kebutuhan pokok telah membuat hidup orang sengsara,” kata Alamgir kepada para pendukungnya.
BNP, yang pemimpin dan mantan Perdana Menteri Khalida Zia secara efektif menjadi tahanan rumah atas tuduhan korupsi, sebelumnya menuduh Hasina melakukan kecurangan suara pada 2014 dan 2018. Liga Awami telah berulang kali menolak tuduhan tersebut.
Hasina, yang mempertahankan kontrol ketat sejak berkuasa pada 2009, dituduh melakukan otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia, serta menekan kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat.
Foto/Reuters
Pasukan keamanannya dituduh menahan puluhan ribu aktivis oposisi, membunuh ratusan orang dalam pertemuan di luar hukum dan menghilangkan ratusan pemimpin dan pendukung.
Pasukan keamanan elit Batalyon Aksi Cepat (RAB) dan tujuh perwira seniornya diberi sanksi oleh Washington pada tahun 2021 sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran hak tersebut.
Sejauh ini, pemerintah telah menolak tuntutan oposisi, mengatakan bahwa menempatkan pemerintahan sementara tidak konstitusional.
“Setiap institusi penting negara telah dihancurkan dan hak-hak rakyat telah dirampas. Kenaikan harga dari setiap kebutuhan pokok telah membuat hidup orang sengsara,” kata Alamgir kepada para pendukungnya.
BNP, yang pemimpin dan mantan Perdana Menteri Khalida Zia secara efektif menjadi tahanan rumah atas tuduhan korupsi, sebelumnya menuduh Hasina melakukan kecurangan suara pada 2014 dan 2018. Liga Awami telah berulang kali menolak tuduhan tersebut.
Hasina, yang mempertahankan kontrol ketat sejak berkuasa pada 2009, dituduh melakukan otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia, serta menekan kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat.
3. Ratusan Ribu Aktivis Oposisi Ditahan
Foto/Reuters
Pasukan keamanannya dituduh menahan puluhan ribu aktivis oposisi, membunuh ratusan orang dalam pertemuan di luar hukum dan menghilangkan ratusan pemimpin dan pendukung.
Pasukan keamanan elit Batalyon Aksi Cepat (RAB) dan tujuh perwira seniornya diberi sanksi oleh Washington pada tahun 2021 sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran hak tersebut.
Sejauh ini, pemerintah telah menolak tuntutan oposisi, mengatakan bahwa menempatkan pemerintahan sementara tidak konstitusional.
4. Kontroversi Pemilih Pemula
tulis komentar anda