El Salvador Gelar Sidang Massal, Adili 900 Anggota Geng
Minggu, 30 Juli 2023 - 12:00 WIB
900 anggota geng di El Salvador diadili secara massal. Foto/Daily Star
SAN SALVADOR - El Salvador akan menggelar sidang massal 900 tersangka anggota geng dengan vonis yang sama. Sidang massal ini adalah bagian dari tindakan keras negara di Amerika Tengah itu terhadap kejahatan di seluruh negeri.
Perundang-undangan untuk mencakup proses hukum sudah berjalan, setelah 70.000 orang ditangkap pasca Presiden Nayib Bukele mengumumkan keadaan darurat.
Keadaan darurat diumumkan 16 bulan yang lalu dan sekarang pejabat pemerintah sedang bersiap untuk mengizinkan hingga 900 terdakwa diadili sekaligus untuk "perkumpulan melawan hukum", yang menganggap orang-orang didakwa sebagai bagian dari sel kriminal yang sama.
Penangkapan massal yang terjadi selama keadaan lockdown dilaporkan mengurangi jumlah pembunuhan, dengan lebih sedikit laporan pembunuhan dan kejahatan di daerah tersebut.
Penangkapan massal itu tampaknya juga berdampak pada popularitas presiden.
Perubahan selanjutnya pada hukum pidana dan potensi tuntutan hukum massal telah mendapat perhatian dari kelompok pengawas hak asasi manusia lokal dan internasional.
Analis keamanan Jeannette Aguilar, berbicara kepada VICE, memperingatkan tentang "risiko serius" yang ditimbulkan oleh masa lockdown terhadap penduduk dan mereka yang sudah berada dalam kurungan.
"Praktek ini ilegal dan dari setiap sudut pandang, melanggar prinsip tidak bersalah. Itu menjijikkan dan merupakan risiko ancaman serius secara umum bagi penduduk," ujarnya seperti dilansir dari Daily Star, Minggu (30/7/2023).
Aguilar lebih lanjut mencatat perubahan pemerintah merupakan reformasi yang menyimpang dalam hal pelanggaran jaminan mendasar dari proses hak asasi manusia.
Keadaan darurat diumumkan kembali pada Maret 2022 setelah meningkatnya kekerasan, dengan pemerintah menuduh 80% negara berada di bawah kendali geng kriminal.
"Kebijakan yang didasarkan pada penangkapan massal dan bukan pendekatan komprehensif terhadap kekerasan, termasuk mengapa lebih banyak anak dan remaja bergabung dengan kelompok ini, tidak mengatasi akar penyebabnya," Aguilar menambahkan.
Perundang-undangan untuk mencakup proses hukum sudah berjalan, setelah 70.000 orang ditangkap pasca Presiden Nayib Bukele mengumumkan keadaan darurat.
Keadaan darurat diumumkan 16 bulan yang lalu dan sekarang pejabat pemerintah sedang bersiap untuk mengizinkan hingga 900 terdakwa diadili sekaligus untuk "perkumpulan melawan hukum", yang menganggap orang-orang didakwa sebagai bagian dari sel kriminal yang sama.
Penangkapan massal yang terjadi selama keadaan lockdown dilaporkan mengurangi jumlah pembunuhan, dengan lebih sedikit laporan pembunuhan dan kejahatan di daerah tersebut.
Penangkapan massal itu tampaknya juga berdampak pada popularitas presiden.
Perubahan selanjutnya pada hukum pidana dan potensi tuntutan hukum massal telah mendapat perhatian dari kelompok pengawas hak asasi manusia lokal dan internasional.
Analis keamanan Jeannette Aguilar, berbicara kepada VICE, memperingatkan tentang "risiko serius" yang ditimbulkan oleh masa lockdown terhadap penduduk dan mereka yang sudah berada dalam kurungan.
"Praktek ini ilegal dan dari setiap sudut pandang, melanggar prinsip tidak bersalah. Itu menjijikkan dan merupakan risiko ancaman serius secara umum bagi penduduk," ujarnya seperti dilansir dari Daily Star, Minggu (30/7/2023).
Aguilar lebih lanjut mencatat perubahan pemerintah merupakan reformasi yang menyimpang dalam hal pelanggaran jaminan mendasar dari proses hak asasi manusia.
Keadaan darurat diumumkan kembali pada Maret 2022 setelah meningkatnya kekerasan, dengan pemerintah menuduh 80% negara berada di bawah kendali geng kriminal.
"Kebijakan yang didasarkan pada penangkapan massal dan bukan pendekatan komprehensif terhadap kekerasan, termasuk mengapa lebih banyak anak dan remaja bergabung dengan kelompok ini, tidak mengatasi akar penyebabnya," Aguilar menambahkan.
(ian)
tulis komentar anda