10 Negara Paling Korup di Dunia, Nomor 4 Justru Kaya Minyak dan Sumber Daya Alam

Elit yang berkuasa, termasuk keluarga Kim, menggunakan kekuatan absolut dan memanipulasi sumber daya untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, kurangnya lembaga independen atau pengawas kekuasaan pemerintah membuat korupsi tidak terkendali. Keterlibatan negara dalam pasar gelap, pelanggaran hak asasi manusia, dan kultus kepribadian yang meluas semakin berkontribusi pada persepsi Korea Utara sebagai negara yang korup.

8. Haiti (Skor CPI: 17)

Haiti, negara termiskin di Belahan Barat, dilanda korupsi, kekerasan geng, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Efektivitas keuangan publik dan supremasi hukum telah sangat dirusak oleh volatilitas politik selama bertahun-tahun.

9. Guinea Khatulistiwa (skor CPI: 17)

Guinea Khatulistiwa adalah negara yang terletak di Afrika Barat, yang menghasilkan minyak pada tahun 1995 dan sejak itu menjadi salah satu negara terkaya di benua itu. Meskipun demikian, sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

Korupsi politik di Guinea Khatulistiwa tergolong tinggi menurut standar global, termasuk yang terburuk di antara negara mana pun di planet ini. Korupsi, kemiskinan, dan penindasan terus menjangkiti Guinea Khatulistiwa di bawah Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, yang berkuasa sejak 1979.

Mbasogo dan lingkaran dalamnya memperoleh kekayaan pribadi melalui penggelapan, penyuapan, dan transaksi gelap yang melibatkan kekayaan minyak negara. Kontrol pemerintah atas sektor-sektor utama, kurangnya transparansi, dan kerangka kelembagaan yang lemah telah memfasilitasi budaya korupsi, memungkinkan nepotisme meluas, patronase, dan pengalihan dana publik untuk keuntungan pribadi.

10. Burundi (skor CPI: 17)

Meski mendirikan lembaga anti-korupsi, Burundi menghadapi krisis korupsi yang semakin dalam yang membahayakan perdamaian abadi dan prospek stabilitas. Korupsi di Burundi ada di semua tingkat sistem politik dan ekonomi negara. Suap, nepotisme, dan penggelapan adalah praktik umum yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan akses ke layananpublik.