Arab Saudi, UEA, Qatar Serukan Dialog di Sudan
Minggu, 16 April 2023 - 09:07 WIB
Negara Teluk itu menyatakan aspirasi agar semua pihak mengejar dialog dan cara damai untuk menjembatani perbedaan, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (16/4/2023).
Pertempuran pecah Sabtu pagi antara tentara Sudan dan pejuang RSF di Khartoum, dengan tembakan dan bom terdengar di dekat markas tentara dan istana presiden, menurut seorang reporter Anadolu di Khartoum.
Sementara RSF menuduh tentara menyerang pasukannya di selatan Khartoum dengan senjata ringan dan berat, militer mengatakan pasukan paramiliter menyebarkan kebohongan dan menyatakannya sebagai kelompok pemberontak.
Perselisihan antara kedua belah pihak muncul ke permukaan pada hari Kamis ketika tentara mengatakan gerakan baru-baru ini oleh RSF terjadi tanpa koordinasi dan ilegal, dengan keretakan mereka berpusat pada usulan transisi ke pemerintahan sipil.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.
Desember lalu, pasukan militer dan politik Sudan menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk menyelesaikan krisis selama berbulan-bulan.
Penandatanganan kesepakatan akhir dijadwalkan berlangsung pada 6 April, namun ditunda. Belum ada tanggal yang diumumkan untuk penandatanganan kesepakatan.
Masa transisi Sudan yang dimulai pada Agustus 2019 dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.
Pertempuran pecah Sabtu pagi antara tentara Sudan dan pejuang RSF di Khartoum, dengan tembakan dan bom terdengar di dekat markas tentara dan istana presiden, menurut seorang reporter Anadolu di Khartoum.
Sementara RSF menuduh tentara menyerang pasukannya di selatan Khartoum dengan senjata ringan dan berat, militer mengatakan pasukan paramiliter menyebarkan kebohongan dan menyatakannya sebagai kelompok pemberontak.
Perselisihan antara kedua belah pihak muncul ke permukaan pada hari Kamis ketika tentara mengatakan gerakan baru-baru ini oleh RSF terjadi tanpa koordinasi dan ilegal, dengan keretakan mereka berpusat pada usulan transisi ke pemerintahan sipil.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.
Desember lalu, pasukan militer dan politik Sudan menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk menyelesaikan krisis selama berbulan-bulan.
Penandatanganan kesepakatan akhir dijadwalkan berlangsung pada 6 April, namun ditunda. Belum ada tanggal yang diumumkan untuk penandatanganan kesepakatan.
Masa transisi Sudan yang dimulai pada Agustus 2019 dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.
tulis komentar anda