Junta Myanmar Bubarkan Partai Aung San Suu Kyi

Pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang oleh junta dinyatakan sebagai "teroris", mengatakan militer tidak memiliki wewenang untuk mengadakan pemilu palsu.

"Partai politik yang menghormati keinginan rakyat tidak mendaftar," kata juru bicaranya Kyaw Zaw.



Kepala Junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, pada hari Senin mendesak kritik internasional untuk mendukung upayanya memulihkan demokrasi.

Pemilu akan mengembalikan Myanmar ke sistem demokrasi semi-sipil yang menurut para ahli dapat dikendalikan oleh militer tanpa NLD.

Di bawah pengaturan pembagian kekuasaan yang digariskan dalam konstitusi, militer dijamin memiliki tiga portofolio menteri, seperempat dari semua kursi legislatif, dan suara terhadap siapa yang dicalonkan untuk menjadi presiden.

Richard Horsey, penasihat senior International Crisis Group, mengatakan pemilu itu berbahaya bagi Myanmar.

“Mayoritas penduduk dengan keras menentang pergi ke tempat pemungutan suara untuk melegitimasi kontrol politik militer, jadi kita akan melihat kekerasan meningkat jika rezim berusaha memaksakan pemungutan suara, dan kelompok perlawanan berusaha mengganggu mereka,” kata Horsey, yang berbasis di Myanmar selama 15 tahun.