KBRI Bangkok Gelar Webinar Upaya Penanganan Kasus WNI Korban TPPO di Perbatasan Thailand

BANGKOK - KBRI Bangkok kembali menyelenggarakan kegiatan Dubes RI Menyapa, salah satu program kegiatan untuk menjalin komunikasi publik dengan masyarakat Indonesia untuk menyediakan informasi teraktual dan bermanfaat yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Melalui format webinar pada 18 Maret 2023 lalu, KBRI Bangkok mengangkat tema “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus WNI Korban TPPO di Perbatasan Thailand”.

Ini menjadi upaya merespon secara aktif atas maraknya kasus online scam operations, yang menjadi salah satu bentuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara.



KBRI Bangkok mencatat lonjakan kasus TPPO pada tahun 2022 yang berjumlah 92 kasus WNI, kenaikan signifikan dibandingkan dua kasus pada tahun sebelumnya.

KBRI Bangkok juga mencatat data bahwa mayoritas korban WNI TPPO banyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat.



Kalimantan Barat dinilai menjadi salah satu lokasi exit point bagi mereka yang akan diberangkatkan ke negara tujuan.

Dalam penyelenggaraan webinar, KBRI Bangkok bekerja sama dengan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri dan Universitas Tanjungpura, Pontianak Kalimantan Barat serta menggandeng mahasiswa, dosen, dan aparat Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan.

Oleh karenanya, acara yang diselenggarakan secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 300 peserta online, yaitu WNI yang berada di Thailand dan di Indonesia serta lebih dari 50 orang peserta yang hadir secara langsung.

Dalam sambutan pembukanya, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP, Rachmat Budiman menyatakan beberapa hal yaitu misi KBRI Bangkok untuk selalu berkomunikasi aktif dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh WNI.

KBRI Bangkok juga mengadakan pelayanan konsuler dan keimigrasian bagi WNI yang tidak dapat hadir langsung ke Perwakilan Indonesia yang berada di Bangkok.

Sementara terkait webinar, sangat penting dilakukan penyampaian informasi mengenai isu TPPO kepada masyarakat guna meningkatkan public awareness agar tidak bertambah kasus serupa di masa mendatang.

Dekan FISIP Universitas Tanjungpura, Dr Herlan MSi hadir secara virtual menyampaikan apresiasi kepada KBRI Bangkok atas penyelenggaraan program webinar tersebut.

Webinar ini adalah bentuk kerja sama pertama antara KBRI Bangkok dan Universitas Tanjungpura. Universitas menyatakan mendukung KBRI Bangkok dalam upaya meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Sejumlah informasi menarik dan penting dikemukakan lewat pembukaan oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha dan paparan oleh sejumlah narasumber yaitu Dr Elyta SSos MSi yaitu dosen pada Universitas Tanjungpura Pontianak, bersama dengan Dewi Lestari, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler, dan Kombes Pol. Endon Nurcahyo yaitu Atase Polri KBRI Bangkok.

Masing-masing menyampaikan paparan mengenai upaya pencegahan TPPO di Kalimantan Barat, karakteristik dan modus operandi TPPO di Kalimantan Barat, dan penanganan WNI terindikasi korban TPPO bidang online scamming di perbatasan Thailand.

Menanggapi paparan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Seorang keluarga dari korban online scamming berkesempatan menyampaikan testimoni atas kasus yang menimpa adiknya dan kini tengah berada dalam proses penanganan oleh pihak berwenang di Thailand.

Adanya testimoni tersebut menunjukkan bahwa kasus TPPO memberikan sense yang lebih nyata kepada masyarakat dan tidak hanya berupa penyajian data.

KBRI Bangkok menyatakan akan terus menjembatani dan memberikan pendampingan secara maksimal bagi WNI korban TPPO.

Sesi diskusi berjalan menarik dan mendapat perhatian dari beberapa instansi terkait. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat misalnya melalui Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap memantau setiap perkembangan kasus TPPO di Kalimantan Barat dan wilayah sekitarnya berkoordinasi dengan KBRI Bangkok.

Diakui terdapat tantangan tersendiri dalam melakukan penyaringan calon tenaga kerja yang melintasi pos lintas batas negara, namun upaya koordinasi akan terus ditingkatkan.

Tidak hanya itu, universitas juga tercatat memiliki peran untuk melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan TPPO dan cara bekerja di luar negeri.

Peran universitas adalah bagian dari metode pentahelix atau keterlibatan multi aktor seperti pemerintah, pengusaha, media, akademisi dan masyarakat agar pencegahan dan penanganan kasus TPPO semakin efektif.

Terakhir ditekankan bahwa di level nasional terus dilakukan koordinasi antara Kementerian/Lembaga untuk mendeteksi akun-akun sosial media yang digunakan untuk promosi online scamming, penyampaian data paspor korban kepada pihak imigrasi, upaya penegakan hukum, dan perkuatan early warning system di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Perkuatan sistem tentunya melibatkan personil hingga ke tataran yang paling kecil yaitu desa, yang mana aparat desa adalah salah satu lingkaran terdekat yang dapat memberikan informasi kepada para keluarga untuk melakukan tindakan preventif terjadinya kasus TPPO.

Duta Besar Rachmat kembali menekankan informasi kepada WNI untuk selalu waspada dan melakukan cross check ulang atas tawaran pekerjaan melalui media sosial atau website sehingga tidak terjebak dalam sindikat perdagangan manusia.

Selain itu fungsi koordinasi dan kerjasama lebih lanjut dari semua pihak harus lebih ditingkatkan dan menyeluruh dari hulu ke hilir.

KBRI Bangkok juga menggunakan momentum pertemuan dengan masyarakat Indonesia melakukan penandatanganan pernyataan komitmen dan pakta integritas KBRI Bangkok dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2023.

Sebagai informasi, KBRI Bangkok telah menerima predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021.