Korea Selatan Beri Polandia Lampu Hijau Kirim Senjata ke Ukraina

Kim mengatakan Polandia akan membutuhkan izin Korsel lebih lanjut untuk memberikan senjata baru itu ke Ukraina. Pejabat administrasi sebelumnya menekankan bahwa penjualan tersebut adalah untuk meningkatkan pertahanan Polandia, daripada membantu Ukraina.

Sensitivitas Korsel atas masalah ini telah disorot oleh kesepakatan untuk menjual roket artileri 155 mm ke AS. Para pejabat di Washington mengatakan mereka ingin mengirim amunisi ke Ukraina, tetapi Korsel bersikeras bahwa AS harus menjadi pengguna akhir.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan negosiasi untuk kesepakatan itu sedang berlangsung.

Menyusul invasi Rusia pada bulan Februari tahun lalu, Polandia mengirim 18 KRAB ke Ukraina pada bulan Mei, dan kedua negara telah menandatangani perintah untuk lusinan lebih banyak.



Rusia menyebut perang itu sebagai "operasi militer khusus", dan Presiden Vladimir Putin tahun lalu menuduh Seoul memberikan senjata kepada Ukraina, dengan mengatakan keputusan seperti itu akan merusak hubungan bilateral mereka.

Presiden Yoon Suk-yeol pada saat itu mengatakan bahwa Korsel, sekutu AS, tidak memberikan senjata. Pemerintahannya mengatakan tidak ada rencana untuk mengubah kebijakan itu.

Yoon mengatakan hukum Korsel menyulitkan untuk menjual senjata secara langsung ke negara-negara dalam konflik aktif. Seoul juga enggan membuat marah Rusia meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO untuk menyediakan senjata dan amunisi.

"Kami jelas berpikir Korea Selatan harus melakukan lebih banyak, dan kami telah mengomunikasikannya kepada pemerintahan Yoon secara teratur," sumber diplomatik Barat di Seoul mengatakan kepada Reuters.

Selama kunjungan ke Seoul pada bulan Januari, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak Korsel untuk meningkatkan dukungan militer ke Ukraina, mengutip negara-negara lain yang telah mengubah kebijakan mereka untuk tidak menyediakan senjata ke negara-negara yang berkonflik setelah invasi Rusia.

Peneliti dan pakar pertahanan di Asan Institute for Policy Studies, Yang Uk mengataka, Kepala DAPA memiliki hak untuk memutuskan apa yang harus diekspor, tetapi dalam praktiknya itu juga tergantung pada presiden.

"Pemerintah harus mempertimbangkan semua posisi termasuk posisi kementerian luar negeri, diplomasi, serta pertimbangan ekonomi," jelasnya.

"Jika Korea mendukung Ukraina, Rusia dapat membalas dengan menjual pesawat terkini ke Korea Utara atau mentransfer teknologi yang benar-benar dibutuhkan Korea Utara," terangnya.