Lima Minggu Berturut-turut, Warga Israel Berdemo Menentang Rencana Netanyahu
Minggu, 05 Februari 2023 - 14:34 WIB
Lima minggu berturut-turut, puluhan ribu warga Israel berdemonstrasi menolak rencana perubahan peradilan. Foto/Al Jazeera
TEL AVIV - Puluhan ribu warga Israel telah berkumpul untuk melakukan aksi protes selama lima minggu berturut-turut. Mereka memprotes rencana perubahan peradilan kontroversial yang diusulkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu .
Para pengunjuk rasa di pusat kota Tel Aviv menerjang hujan lebat untuk aksi protes, membawa bendera Israel berwarna biru dan putih serta meneriakkan slogan-slogan menentang Menteri Kehakiman Netanyahu.
"Saya di sini malam ini untuk memprotes transisi Israel dari demokrasi ke otokrasi," kata Dov Levenglick, seorang insinyur perangkat lunak berusia 48 tahun, kepada kantor berita Reuters di Tel Aviv.
"Ini memalukan, itu tidak akan bertahan," imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (5/2/2023).
Perubahan yang diusulkan, yang menurut pemerintah diperlukan untuk membatasi kekuasaan hakim yang dinilai berlebihan, telah menimbulkan penentangan sengit dari sejumlah kelompok termasuk pengacara dan menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin bisnis, memperluas perpecahan politik yang sudah mendalam di masyarakat Israel.
Kritikus mengatakan demokrasi Israel akan dirusak jika pemerintah berhasil mendorong rencana itu, yang akan memperketat kontrol politik atas penunjukan yudisial dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah atau undang-undang Knesset.
“Mereka ingin merobek sistem peradilan Israel, mereka ingin merobek demokrasi Israel, dan kami di sini setiap minggu dalam segala cuaca … untuk melawannya dan memperjuangkan demokrasi Israel,” kata Hadar Segal (35) kepada Reuters di Tel Aviv.
Selain perubahan yudisial, pemerintahnya telah mengumumkan niatnya untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, serta reformasi sosial yang mengkhawatirkan komunitas LGBTQ.
Dania Shwartz (44) dari kota Ramat Gan, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pengunjuk rasa "merebut kembali" bendera Israel.
Dia menyatakan keprihatinan bahwa, sebagai anggota komunitas LGBTQ, pemerintahan baru ini akan mencoba mengesahkan undang-undang yang akan memengaruhi anak-anaknya.
“Misalnya partai Noam ingin mendelegitimasi keluarga seperti kami dan itu sangat menakutkan,” katanya, mengacu pada salah satu mitra koalisi Netanyahu yang terkenal dengan sikap anti-gaynya yang kejam.
Media lokal melaporkan aksi protes dilakukan di sekitar 20 kota di seluruh Israel.
Di antara kerumunan massa di Haifa adalah mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid, yang mengatakan dalam sebuah video yang diposting ke media sosial: "Kami akan menyelamatkan negara kami karena kami tidak mau tinggal di negara yang tidak demokratis."
Netanyahu, yang diadili karena korupsi, telah menolak aksi protes tersebut sebagai penolakan oleh lawan politiknya dari sayap kiri untuk menerima hasil pemilu November lalu, yang menghasilkan salah satu pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel.
Bulan lalu, dia terpaksa mencopot menteri utama, Aryeh Deri, yang memimpin partai ultra-Ortodoks Shas, karena tuduhan penggelapan pajak baru-baru ini.
Baca: Sepakat Perkuat Kesepakatan Damai, Israel-Sudan Menuju Normalisasi Hubungan
Lihat Juga: 6 Kendala ICC Tak Mampu Menangkap PM Benjamin Netanyahu, Salah Satunya Arab dan Mesir Juga Tak Berkutik
Para pengunjuk rasa di pusat kota Tel Aviv menerjang hujan lebat untuk aksi protes, membawa bendera Israel berwarna biru dan putih serta meneriakkan slogan-slogan menentang Menteri Kehakiman Netanyahu.
"Saya di sini malam ini untuk memprotes transisi Israel dari demokrasi ke otokrasi," kata Dov Levenglick, seorang insinyur perangkat lunak berusia 48 tahun, kepada kantor berita Reuters di Tel Aviv.
"Ini memalukan, itu tidak akan bertahan," imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (5/2/2023).
Perubahan yang diusulkan, yang menurut pemerintah diperlukan untuk membatasi kekuasaan hakim yang dinilai berlebihan, telah menimbulkan penentangan sengit dari sejumlah kelompok termasuk pengacara dan menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin bisnis, memperluas perpecahan politik yang sudah mendalam di masyarakat Israel.
Kritikus mengatakan demokrasi Israel akan dirusak jika pemerintah berhasil mendorong rencana itu, yang akan memperketat kontrol politik atas penunjukan yudisial dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah atau undang-undang Knesset.
“Mereka ingin merobek sistem peradilan Israel, mereka ingin merobek demokrasi Israel, dan kami di sini setiap minggu dalam segala cuaca … untuk melawannya dan memperjuangkan demokrasi Israel,” kata Hadar Segal (35) kepada Reuters di Tel Aviv.
Selain perubahan yudisial, pemerintahnya telah mengumumkan niatnya untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, serta reformasi sosial yang mengkhawatirkan komunitas LGBTQ.
Dania Shwartz (44) dari kota Ramat Gan, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pengunjuk rasa "merebut kembali" bendera Israel.
Dia menyatakan keprihatinan bahwa, sebagai anggota komunitas LGBTQ, pemerintahan baru ini akan mencoba mengesahkan undang-undang yang akan memengaruhi anak-anaknya.
“Misalnya partai Noam ingin mendelegitimasi keluarga seperti kami dan itu sangat menakutkan,” katanya, mengacu pada salah satu mitra koalisi Netanyahu yang terkenal dengan sikap anti-gaynya yang kejam.
Media lokal melaporkan aksi protes dilakukan di sekitar 20 kota di seluruh Israel.
Di antara kerumunan massa di Haifa adalah mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid, yang mengatakan dalam sebuah video yang diposting ke media sosial: "Kami akan menyelamatkan negara kami karena kami tidak mau tinggal di negara yang tidak demokratis."
Netanyahu, yang diadili karena korupsi, telah menolak aksi protes tersebut sebagai penolakan oleh lawan politiknya dari sayap kiri untuk menerima hasil pemilu November lalu, yang menghasilkan salah satu pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel.
Bulan lalu, dia terpaksa mencopot menteri utama, Aryeh Deri, yang memimpin partai ultra-Ortodoks Shas, karena tuduhan penggelapan pajak baru-baru ini.
Baca: Sepakat Perkuat Kesepakatan Damai, Israel-Sudan Menuju Normalisasi Hubungan
Lihat Juga: 6 Kendala ICC Tak Mampu Menangkap PM Benjamin Netanyahu, Salah Satunya Arab dan Mesir Juga Tak Berkutik
(ian)
tulis komentar anda