Keluarga 72 Korban Tragedi Yeti Airlines Terancam Kehilangan Kompensasi Rp1,5 Miliar

Laporan media lokal menambahkan, RUU tentang tanggung jawab dan asuransi maskapai penerbangan belum mempertimbangkan tanggung jawab atas penundaan penerbangan, termasuk klaim tak terbatas.

“Rancangan undang-undang sudah siap dan kami berencana untuk mengajukannya ke Kabinet,” kata Buddhi Sagar Lamichhana, sekretaris bersama di Kementerian Penerbangan Sipil.

“Setelah Kabinet memberikan lampu hijau, RUU itu akan diajukan ke Parlemen,” ujarnya.

Pejabat kementerian tersebut menyesali seringnya pergantian pemerintahan dan stabilitas politik di Nepal sebagai alasan lambatnya kemajuan RUU tersebut.

Pada hari Selasa, Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal menunjuk Sudan Kiranti sebagai menteri pariwisata yang baru.

Pesawat Yeti Airlines diasuransikan oleh Perusahaan Asuransi Himalayan Everest, yang mengatakan keluarga korban mungkin tidak perlu menunggu lama untuk menerima kompensasi.

Niraj Pradhan, manajer senior di departemen underwriting Himalayan Everest Insurance Company, mengatakan surveyor independen yang dikirim oleh perusahaan reasuransi ke luar negeri sudah mulai bekerja untuk menaksir kerusakan.

“Mungkin tidak butuh banyak waktu bagi anggota keluarga untuk menerima uang mereka, tetapi butuh waktu lama untuk menyelesaikan klaim pesawat tersebut,” kata Pradhan.

“Kami menyelesaikan klaim yang timbul dari kecelakaan Tara Air Mei lalu dalam waktu tiga bulan,” imbuh Pradhan.

Sudarsan Bartaula, juru bicara Yeti Airlines, mengatakan dia mengharapkan pembayaran akan dimulai dalam waktu satu bulan setelah laporan post-mortem.

Menurut badan penerbangan sipil Nepal, 914 orang tewas dalam kecelakaan udara di negara itu sejak bencana pertama dilaporkan pada Agustus 1955.

Operator domestik Nepal, imbuh badan itu, menerbangkan lebih dari 4 juta penumpang setiap tahun.